DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatatur mengenai Bantuan hukum; Tata cara; Pemberian; Tim kuasa hukum; Surat; Permohonan; Pengujian Peraturan; Perkara; Pengawasan; Evaluasi: Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar tercipta pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian bantuan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian Pertahanan kepada penerima Bantuan Hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam menangani masalah hukum di dalam pengadilan.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
4.Pegawai Kemhan adalah Aparatur Sipil Negara dan Prajurit TNI yang ditugaskan di Kemhan.
5.Aparatur Sipil Negara Kemhan yang selanjutnya disebut ASN Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan.
6.Pejabat adalah Pegawai Kemhan yang diangkat dalam jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Kemhan.
7.Pensiunan adalah Pegawai Kemhan yang diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Kuasa Hukum adalah pegawai yang mendapat surat perintah untuk memberikan Bantuan Hukum di dalam proses pengadilan (litigasi) berdasarkan surat kuasa khusus.
10.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
11.Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker unit organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Bantuan Hukum di lingkungan Kemhan diberikan kepada:
1. a.Menteri;
2. b.Wakil Menteri;
3. c.staf khusus Menteri;
4. d.Pegawai Kemhan;
5. e.Pensiunan;
6. f.keluarga; dan
7. g.badan hukum koperasi Kemhan.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara:
1. a.pidana;
2. b.perdata;
3. c.tata usaha negara;
4. d.pengujian formil peraturan perundang-undangan dan pengujian materiil peraturan perundang- undangan; dan
5. e.perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk kawin, cerai, rujuk, dan waris.

Pasal 3

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f meliputi suami atau istri, dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan hukum koperasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi:

a.pusat koperasi Kemhan; dan
b.primer koperasi Kemhan.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c meliputi Bantuan Hukum di dalam proses pengadilan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan sampai dengan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan:

a.perintah; dan
b.permohonan.

Pasal 7

Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan oleh:

a.Menteri; atau
b.Sekretaris Jenderal Kemhan, kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat diberikan setelah adanya pengajuan permohonan Bantuan Hukum meliputi:

a.dinas; dan
b.non dinas.

Pasal 9

(1)Dalam pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri membentuk tim Kuasa Hukum.
(2)Pembentukan tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 10

(1)Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan tim yang dibentuk untuk penanganan perkara di lingkungan Kemhan.
(2)Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas:
1. a.memberikan saran dan informasi mengenai hak, kewajiban, dan langkah hukum yang tepat bagi pemohon;
2. b.menyusun strategi pembelaan atau gugatan, menyampaikan argumen, menghadirkan bukti dan saksi, serta mendampingi pemohon dalam proses persidangan;
3. c.membuat surat kuasa, gugatan, pembelaan, kontrak, dan dokumen hukum lainnya yang diperlukan;
4. d.memastikan hak pemohon terlindungi dan kepentingan pemohon terwakili dalam setiap tahapan hukum; dan/atau
5. e.melindungi pemohon dari perlakuan yang tidak adil atau melanggar hukum.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…