DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian bantuan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2019, No.518

2.Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh pemberi Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. www.peraturan.go.id 2019, No.518
4.Pegawai Kemhan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Kemhan.
5.Pejabat adalah Pegawai Kemhan yang diangkat dalam jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Kemhan.
6.Pensiunan adalah Pegawai Kemhan yang diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Dosen Tetap Universitas Pertahanan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri atas usulan Rektor Universitas Pertahanan.
10.Staf Khusus Menteri adalah personel yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau selain Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai dengan penugasan Menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi Kemhan.
11.Pakar Menteri adalah personel selain Aparatur Sipil Negara yang diangkat dengan kebijakan Menteri sesuai dengan kepakarannya.
12.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di luar proses pengadilan (non-litigasi) maupun di dalam proses pengadilan (litigasi) yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.
13.Penasihat Hukum adalah pegawai Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan yang mendapat surat perintah untuk memberikan Bantuan Hukum di luar proses pengadilan (non-litigasi) maupun dalam proses www.peraturan.go.id 2019, No.518 pengadilan (litigasi) berdasarkan surat kuasa khusus.
14.Keluarga adalah suami, istri, orangtua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah.
15.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
16.Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker unit organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Kemhan memberikan Bantuan Hukum kepada:

a.personel Kemhan;
b.Keluarga;
c.badan hukum yayasan Kemhan; dan
d.badan hukum koperasi Kemhan.

Pasal 3

Personel Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.Menteri;
b.Sekretaris Jenderal Kemhan;
c.Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II;
d.Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV;
e.Pejabat fungsional;
f.Pegawai Kemhan;
g.Pensiunan; dan
h.Staf Khusus Menteri, Pakar Menteri, dan Dosen Tetap Universitas Pertahanan yang bukan Pegawai Kemhan. www.peraturan.go.id 2019, No.518

Pasal 4

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi Keluarga personel Kemhan.

Pasal 5

Badan hukum yayasan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan; dan
b.Yayasan Kencana Lestari.

Pasal 6

Badan hukum koperasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

a.Pusat Koperasi Kemhan; dan
b.Primer Koperasi Kemhan.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum yang diberikan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Penasihat Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa:
1. a.Advokat Indonesia;
2. b.Advokat Asing; atau
3. c.pengacara negara.
(3)Penggunaan jasa Advokat Indonesia, dan jasa Advokat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, terkait dengan perkara kedinasan.
(4)Penggunaan jasa pengacara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terkait dengan perkara hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
(5)Penggunaan jasa Advokat Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mendapat izin dari Sekretaris Jenderal Kemhan.
(6)Penggunaan jasa Advokat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mendapat izin dari Menteri. www.peraturan.go.id 2019, No.518
(7)Ketentuan mengenai penggunaan jasa Advokat Indonesia, jasa Advokat Asing, dan jasa pengacara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a.surat perintah; dan
b.surat kuasa khusus.

Pasal 9

(1)Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.surat perintah yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemhan; dan
2. b.surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.
(2)Surat perintah yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan perkara kedinasan.
(3)Surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan perkara Pegawai Kemhan dan Keluarga.

Pasal 10

(1)Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan administrasi yang harus dipenuhi oleh Penasihat Hukum agar dapat hadir di dalam atau di luar persidangan.
(2)Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan pemberian kuasa oleh pemohon Bantuan Hukum kepada Penasihat Hukum untuk satu kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan www.peraturan.go.id 2019, No.518 perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian bantuan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh pemberi Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. www.peraturan.go.id 2019, No.518
4.Pegawai Kemhan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Kemhan.
5.Pejabat adalah Pegawai Kemhan yang diangkat dalam jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Kemhan.
6.Pensiunan adalah Pegawai Kemhan yang diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Dosen Tetap Universitas Pertahanan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri atas usulan Rektor Universitas Pertahanan.
10.Staf Khusus Menteri adalah personel yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau selain Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai dengan penugasan Menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi Kemhan.
11.Pakar Menteri adalah personel selain Aparatur Sipil Negara yang diangkat dengan kebijakan Menteri sesuai dengan kepakarannya.
12.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di luar proses pengadilan (non-litigasi) maupun di dalam proses pengadilan (litigasi) yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.
13.Penasihat Hukum adalah pegawai Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan yang mendapat surat perintah untuk memberikan Bantuan Hukum di luar proses pengadilan (non-litigasi) maupun dalam proses www.peraturan.go.id 2019, No.518 pengadilan (litigasi) berdasarkan surat kuasa khusus.
14.Keluarga adalah suami, istri, orangtua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah.
15.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
16.Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker unit organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Kemhan memberikan Bantuan Hukum kepada:

a.personel Kemhan;
b.Keluarga;
c.badan hukum yayasan Kemhan; dan
d.badan hukum koperasi Kemhan.

Pasal 3

Personel Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.Menteri;
b.Sekretaris Jenderal Kemhan;
c.Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II;
d.Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV;
e.Pejabat fungsional;
f.Pegawai Kemhan;
g.Pensiunan; dan
h.Staf Khusus Menteri, Pakar Menteri, dan Dosen Tetap Universitas Pertahanan yang bukan Pegawai Kemhan. www.peraturan.go.id 2019, No.518

Pasal 4

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi Keluarga personel Kemhan.

Pasal 5

Badan hukum yayasan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan; dan
b.Yayasan Kencana Lestari.

Pasal 6

Badan hukum koperasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

a.Pusat Koperasi Kemhan; dan
b.Primer Koperasi Kemhan.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum yang diberikan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Penasihat Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa:
1. a.Advokat Indonesia;
2. b.Advokat Asing; atau
3. c.pengacara negara.
(3)Penggunaan jasa Advokat Indonesia, dan jasa Advokat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, terkait dengan perkara kedinasan.
(4)Penggunaan jasa pengacara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terkait dengan perkara hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
(5)Penggunaan jasa Advokat Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mendapat izin dari Sekretaris Jenderal Kemhan.
(6)Penggunaan jasa Advokat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mendapat izin dari Menteri. www.peraturan.go.id 2019, No.518
(7)Ketentuan mengenai penggunaan jasa Advokat Indonesia, jasa Advokat Asing, dan jasa pengacara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a.surat perintah; dan
b.surat kuasa khusus.

Pasal 9

(1)Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.surat perintah yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemhan; dan
2. b.surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.
(2)Surat perintah yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan perkara kedinasan.
(3)Surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan perkara Pegawai Kemhan dan Keluarga.

Pasal 10

(1)Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan administrasi yang harus dipenuhi oleh Penasihat Hukum agar dapat hadir di dalam atau di luar persidangan.
(2)Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan pemberian kuasa oleh pemohon Bantuan Hukum kepada Penasihat Hukum untuk satu kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan www.peraturan.go.id 2019, No.518 perundang-undangan.