DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembiayaan Kelompok Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan pembiayaan kelompok kerja, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pembentukan dan Pembiayaan Kelompok Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.peraturan.go.id 2019, No.428 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBIAYAAN KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah suatu organisasi di luar struktur organisasi yang sudah ada, termasuk bentuk panitia atau tim yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur internal maupun eksternal organisasi yang bersangkutan, dibentuk berdasarkan keputusan atau surat perintah pejabat yang berwenang, bertugas untuk membantu pimpinan dalam menghasilkan peranti lunak/regulasi, www.peraturan.go.id 2019, No.428 atau naskah.
2.Piranti Lunak/Peraturan atau Naskah adalah dokumen tertulis yang bersifat mengatur, yang dihasilkan oleh Pokja dan setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang menjadi peraturan/ketentuan yang berlaku.
3.Naskah adalah dokumen tertulis yang bersifat tidak mengatur, yang dihasilkan oleh Pokja dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4.Uang Harian adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian Uang Harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan fullday/halfday di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.
5.Uang Saku Rapat di Dalam Kantor adalah kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja.
6.Biaya Pokja adalah biaya yang disediakan untuk mendukung kegiatan Pokja yang terdiri dari honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya, dan belanja perjalanan lainnya.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
9.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2019, No.428

BAB II

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

Pasal 2

Penyusunan Piranti Lunak/Peraturan atau Naskah di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh Pokja yang dibentuk dengan keputusan atau surat perintah

Pasal 3

Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan apabila terdapat:

a.amanat dari peraturan perundang-undangan untuk menyusun Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah lebih lanjut;
b.kebutuhan untuk menyusun Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
c.kebutuhan untuk menyusun, mengubah, dan menyempurnakan Naskah;
d.kebutuhan untuk melaksanakan bimbingan teknis atau sosialisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e.anggaran Pokja yang teralokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

Pasal 4

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Pokja tingkat I;
b.Pokja tingkat II; dan
c.Pokja tingkat III.

Pasal 5

(1)Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri atau Panglima TNI.
(2)Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan www.peraturan.go.id 2019, No.428 Udara serta instansi terkait.
(3)Pembentukan Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Keputusan atau surat perintah Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditandatangani oleh:

a.Menhan atau pejabat yang ditunjuk untuk Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah yang sudah masuk dalam program legislasi bidang pertahanan;
b.Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk untuk Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah yang sudah masuk dalam program legislasi bidang pertahanan; dan
c.Menhan/Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk untuk Naskah yang telah dibuat.

Pasal 7

(1)Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
(3)Pembentukan Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan pada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Keputusan atau surat perintah Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Unit Organisasi atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya. www.peraturan.go.id 2019, No.428

Pasal 9

(1)Pokja tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat/ Kepala Satuan Kerja.
(2)Pokja tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 10

Keputusan atau surat perintah Pokja tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditandatangani oleh Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat/Kepala Satuan Kerja.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembiayaan Kelompok Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan pembiayaan kelompok kerja, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBIAYAAN KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah suatu organisasi di luar struktur organisasi yang sudah ada, termasuk bentuk panitia atau tim yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur internal maupun eksternal organisasi yang bersangkutan, dibentuk berdasarkan keputusan atau surat perintah pejabat yang berwenang, bertugas untuk membantu pimpinan dalam menghasilkan peranti lunak/regulasi, www.peraturan.go.id 2019, No.428 atau naskah.
2.Piranti Lunak/Peraturan atau Naskah adalah dokumen tertulis yang bersifat mengatur, yang dihasilkan oleh Pokja dan setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang menjadi peraturan/ketentuan yang berlaku.
3.Naskah adalah dokumen tertulis yang bersifat tidak mengatur, yang dihasilkan oleh Pokja dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4.Uang Harian adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian Uang Harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan fullday/halfday di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.
5.Uang Saku Rapat di Dalam Kantor adalah kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja.
6.Biaya Pokja adalah biaya yang disediakan untuk mendukung kegiatan Pokja yang terdiri dari honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya, dan belanja perjalanan lainnya.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
9.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2019, No.428

BAB II

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

Pasal 2

Penyusunan Piranti Lunak/Peraturan atau Naskah di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh Pokja yang dibentuk dengan keputusan atau surat perintah

Pasal 3

Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan apabila terdapat:

a.amanat dari peraturan perundang-undangan untuk menyusun Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah lebih lanjut;
b.kebutuhan untuk menyusun Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
c.kebutuhan untuk menyusun, mengubah, dan menyempurnakan Naskah;
d.kebutuhan untuk melaksanakan bimbingan teknis atau sosialisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e.anggaran Pokja yang teralokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

Pasal 4

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Pokja tingkat I;
b.Pokja tingkat II; dan
c.Pokja tingkat III.

Pasal 5

(1)Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri atau Panglima TNI.
(2)Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan www.peraturan.go.id 2019, No.428 Udara serta instansi terkait.
(3)Pembentukan Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Keputusan atau surat perintah Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditandatangani oleh:

a.Menhan atau pejabat yang ditunjuk untuk Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah yang sudah masuk dalam program legislasi bidang pertahanan;
b.Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk untuk Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah yang sudah masuk dalam program legislasi bidang pertahanan; dan
c.Menhan/Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk untuk Naskah yang telah dibuat.

Pasal 7

(1)Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
(3)Pembentukan Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan pada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pokja tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat/ Kepala Satuan Kerja.
(2)Pokja tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 10

Keputusan atau surat perintah Pokja tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditandatangani oleh Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat/Kepala Satuan Kerja.