DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Acuan bagi satker; Pembentukan Tim Pelaksana; Hasil pelaksanaan kegiatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dinamika kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia menunjukkan perlunya pedoman yang seragam dan adaptif dalam pembentukan dan pembiayaan tim pelaksana kegiatan, guna mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan transparan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembiayaan Kelompok Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembentukan dan Pembiayaan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBIAYAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang dari pimpinan satuan kerja yang bersangkutan maupun yang melibatkan unsur lintas sektoral.
2.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala unit kerja pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kementerian Pertahanan.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kementerian Pertahanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
8.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
9.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah UO lini Kemhan dan TNI yang melaksanakan kegiatan Kemhan dan TNI serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
10.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dalam pembentukan dan pembiayaan Tim Pelaksana Kegiatan.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 3

(1)Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.amanat dari peraturan perundang-undangan untuk menyusun perangkat lunak, dokumen, peraturan dan/atau naskah lebih lanjut;
2. b.kebutuhan UO dan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI terhadap suatu perangkat, dokumen, peraturan dan/atau naskah;
3. c.penyempurnaan perangkat lunak, dokumen, peraturan dan/atau naskah disesuaikan dengan kebijakan terbaru dan/atau hasil temuan/rekomendasi tim pemeriksa;
4. d.kebutuhan dalam pelaksanaan bimbingan teknis atau sosialisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
5. e.kegiatan yang sudah dan/atau akan teralokasi dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

(1)Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I;
2. b.Tim Pelaksana Kegiatan tingkat II;
3. c.Tim Pelaksana Kegiatan tingkat III; dan
4. d.Pokja Pemilihan.
(2)Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I, tingkat II, dan tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c memiliki susunan:
1. a.pengarah;
2. b.penanggung jawab;
3. c.ketua;
4. d.wakil ketua;
5. e.sekretaris; dan/atau
6. f.anggota.
(3)Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai keputusan atau surat perintah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

(1)Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a menyusun produk dalam bentuk:
1. a.perangkat lunak;
2. b.rancangan produk;
3. c.dokumen;
4. d.rancangan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. e.naskah.
(2)Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
1. a.Presiden;
2. b.Menteri; dan/atau
3. c.Panglima TNI.
(3)Kegiatan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
1. a.kementerian/lembaga;
2. b.UO;
3. c.Satker; dan/atau
4. d.institusi lainnya.
(4)Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I dibentuk berdasarkan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri/Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang.
(5)Penyusunan produk dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan:
1. a.tercantum dalam program legislasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. b.usulan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di luar program legislasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan minimal UO dan/atau kementerian/lembaga.
(7)Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
(8)Dalam hal keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari lintas kementerian/lembaga, keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I dapat berjumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) orang, dengan tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan negara.

Pasal 6

(1)Tim Pelaksana Kegiatan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menyusun produk dalam bentuk:
1. a.perangkat lunak;
2. b.rancangan produk;
3. c.dokumen;
4. d.rancangan peraturan internal; dan/atau
5. e.naskah.
(2)Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA setingkat pejabat eselon I di lingkungan Kemhan dan TNI.
(3)Kegiatan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
1. a.UO; dan/atau
2. b.Satker.
(4)Tim Pelaksana Kegiatan tingkat II dibentuk berdasarkan surat perintah yang ditandatangani oleh KPA setingkat pejabat eselon I di lingkungan Kemhan dan TNI.
(5)Penyusunan produk dalam bentuk rancangan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d memenuhi ketentuan:
1. a.tercantum dalam program legislasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. b.usulan penyusunan rancangan peraturan internal di luar program legislasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 7

(1)Tim Pelaksana Kegiatan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c menyusun produk dalam bentuk:
1. a.perangkat lunak;
2. b.rancangan produk;
3. c.dokumen; dan/atau
4. d.naskah.
(2)Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA selaku kepala Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
(3)Kegiatan tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melibatkan anggota Satker tersebut.
(4)Tim Pelaksana Kegiatan tingkat III dibentuk berdasarkan surat perintah yang ditandatangani oleh kepala Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
(5)Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Pasal 8

(1)Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala UKPBJ.
(2)Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
(3)Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan sepanjang berjumlah gasal.
(4)Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.
(5)Anggota Pokja Pemilihan wajib memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 (satu) di bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 9

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas administratif Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dibentuk sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang.

BAB III

PEMBIAYAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 10

(1)Pembiayaan Tim Pelaksana Kegiatan meliputi:
1. a.honorarium yang terkait dengan output kegiatan;
2. b.biaya alat tulis kantor, reproduksi, cetak, dan distribusi naskah;
3. c.konsumsi rapat;
4. d.paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor;
5. e.biaya transportasi yang diberikan secara at cost; dan
6. f.uang harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor untuk kegiatan fullboard yang diselenggarakan di luar kantor dan diberikan untuk yang hadir secara luring (offline).
(2)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setelah memenuhi ketentuan:
1. a.mempunyai output jelas dan terukur;
2. b.bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan:
  1. 1.kementerian/lembaga;
  2. 2.UO/Satker; atau
  3. 3.institusi lainnya.
3. c.bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
4. d.khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan disamping tugas pokok sehari- hari; dan
5. e.dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
(3)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima secara akumulatif baik yang berasal dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kemhan dan TNI maupun dari daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…