DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu adanya pengaturan dalam penyusunan daftar program legislasi Kementerian Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti; 2021, No.1046
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 102);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeria n Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN. 2021, No.1046

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
4.Panitia Kerja Tetap yang selanjutnya disebut Panjatap adalah personel yang terdiri atas Kemhan dan TNI untuk melakukan penyusunan program legislasi Kemhan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan.
7.Pemrakarsa adalah pimpinan Satker di lingkungan Kemhan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan.

Pasal 2

(1)Program legislasi Kemhan merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal di 2021, No.1046 lingkungan Kemhan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
(2)Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Menteri.
(3)Peraturan internal di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Peraturan Sekretaris Jenderal;
2. b.Peraturan Inspektur Jenderal;
3. c.Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia;
4. d.Peraturan Direktur Jenderal; dan
5. e.Peraturan Kepala Badan.
(4)Program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 3

(1)Penyusunan program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan usulan penyusunan rancangan dari Pemrakarsa.
(2)Usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan:
1. a.permintaan usulan penyusunan rancangan; dan
2. b.penyampaian usulan penyusunan rancangan. 2021, No.1046
(3)Penyusunan program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.penyusunan daftar rancangan;
2. b.penetapan; dan
3. c.penyebarluasan.

Pasal 4

(1)Permintaan usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Biro Peraturan Perundang- undangan Kemhan.
(2)Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan surat permintaan usulan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan usulan penyusunan rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan kepada Pemrakarsa.
(3)Usulan penyusunan rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemrakarsa dalam hal diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1)Penyampaian usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemrakarsa secara tertulis kepada Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Kemhan.
(2)Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan dapat mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan usulan rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan kepada Ketua Panjatap program legislasi 2021, No.1046 Kemhan melalui Staf Perencanaan Umum Panglima TNI disertai permohonan penunjukan Pemrakarsa di lingkungan Kemhan.
(3)Penyampaian usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan usulan penyusunan rancangan Peraturan Perundang- undangan dan usulan penyusunan rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan.
(4)Usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program legislasi Kemhan didasarkan atas:
1. a.delegasi Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebutuhan kebijakan penyelenggaraan negara bidang pertahanan; dan
2. b.rencana strategis 5 (lima) tahunan unit organisasi Kemhan.
(5)Usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus melampirkan:
1. a.konsep rancangan Peraturan Perundang- undangan dan konsep rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan; dan
2. b.konsepsi pengaturan.
(6)Konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi penjelasan mengenai:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. c.jangkauan dan arah pengaturan.
(7)Usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Kemhan kepada Panjatap program legislasi Kemhan. 2021, No.1046

Pasal 6

(1)Tahapan penyusunan program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh Panjatap program legislasi Kemhan.
(2)Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
(3)Pembentukan Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(4)Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyusun program legislasi Kemhan;
2. b.melakukan pembahasan dan koordinasi kepada Pemrakarsa;
3. c.memberikan arahan kepada Pemrakarsa;
4. d.melakukan rapat koordinasi dalam rangka penetapan program legislasi Kemhan; dan
5. e.mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dalam rangka pencabutan, perubahan, atau penyempurnaan.
(5)Dalam pelaksanaan tugasnya, Panjatap program legislasi Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 7

(1)Susunan keanggotaan Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan. 2021, No.1046
(3)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Biro Peraturan Perundang- undangan Sekretariat Jenderal Kemhan.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Wakil Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI;
2. b.Sekretaris Satker Kemhan;
3. c.Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kemhan;
4. d.Kepala Pusat Kemhan;
5. e.Direktur Hukum Angkatan Darat;
6. f.Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut; dan
7. g.Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara.

Pasal 8

(1)Ketua Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas mengoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap program legislasi Kemhan.
(2)Wakil Ketua Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas membantu dan mewakili ketua mengoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap program legislasi Kemhan.
(3)Sekretaris Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertugas menyiapkan administrasi, menerima masukan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberikan informasi, mencatat Peraturan Perundang-undangan di luar program legislasi Kemhan yang telah menjadi kebijakan pimpinan, 2021, No.1046 serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatap program legislasi Kemhan.
(4)Anggota Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertugas mengikuti kegiatan yang ditentukan dan memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan program legislasi Kemhan, menyampaikan hasil evaluasi dan saran penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Panjatap program legislasi Kemhan dibantu oleh sekretariat Panjatap program legislasi Kemhan.
(2)Sekretariat Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Panjatap program legislasi Kemhan.
(3)Sekretariat Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Biro Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 10

Panjatap program legislasi Kemhan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu adanya pengaturan dalam penyusunan daftar program legislasi Kementerian Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti; 2021, No.1046
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 102);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeria n Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN. 2021, No.1046

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
4.Panitia Kerja Tetap yang selanjutnya disebut Panjatap adalah personel yang terdiri atas Kemhan dan TNI untuk melakukan penyusunan program legislasi Kemhan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan.
7.Pemrakarsa adalah pimpinan Satker di lingkungan Kemhan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan.

Pasal 2

(1)Program legislasi Kemhan merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal di 2021, No.1046 lingkungan Kemhan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
(2)Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Menteri.
(3)Peraturan internal di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Peraturan Sekretaris Jenderal;
2. b.Peraturan Inspektur Jenderal;
3. c.Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia;
4. d.Peraturan Direktur Jenderal; dan
5. e.Peraturan Kepala Badan.
(4)Program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 3

(1)Penyusunan program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan usulan penyusunan rancangan dari Pemrakarsa.
(2)Usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan:
1. a.permintaan usulan penyusunan rancangan; dan
2. b.penyampaian usulan penyusunan rancangan. 2021, No.1046
(3)Penyusunan program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.penyusunan daftar rancangan;
2. b.penetapan; dan
3. c.penyebarluasan.

Pasal 4

(1)Permintaan usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Biro Peraturan Perundang- undangan Kemhan.
(2)Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan surat permintaan usulan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan usulan penyusunan rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan kepada Pemrakarsa.
(3)Usulan penyusunan rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemrakarsa dalam hal diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1)Penyampaian usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemrakarsa secara tertulis kepada Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Kemhan.
(2)Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan dapat mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan usulan rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan kepada Ketua Panjatap program legislasi 2021, No.1046 Kemhan melalui Staf Perencanaan Umum Panglima TNI disertai permohonan penunjukan Pemrakarsa di lingkungan Kemhan.
(3)Penyampaian usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan usulan penyusunan rancangan Peraturan Perundang- undangan dan usulan penyusunan rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan.
(4)Usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program legislasi Kemhan didasarkan atas:
1. a.delegasi Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebutuhan kebijakan penyelenggaraan negara bidang pertahanan; dan
2. b.rencana strategis 5 (lima) tahunan unit organisasi Kemhan.
(5)Usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus melampirkan:
1. a.konsep rancangan Peraturan Perundang- undangan dan konsep rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan; dan
2. b.konsepsi pengaturan.
(6)Konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi penjelasan mengenai:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. c.jangkauan dan arah pengaturan.
(7)Usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Kemhan kepada Panjatap program legislasi Kemhan. 2021, No.1046

Pasal 6

(1)Tahapan penyusunan program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh Panjatap program legislasi Kemhan.
(2)Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
(3)Pembentukan Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(4)Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyusun program legislasi Kemhan;
2. b.melakukan pembahasan dan koordinasi kepada Pemrakarsa;
3. c.memberikan arahan kepada Pemrakarsa;
4. d.melakukan rapat koordinasi dalam rangka penetapan program legislasi Kemhan; dan
5. e.mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dalam rangka pencabutan, perubahan, atau penyempurnaan.
(5)Dalam pelaksanaan tugasnya, Panjatap program legislasi Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 7

(1)Susunan keanggotaan Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan. 2021, No.1046
(3)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Biro Peraturan Perundang- undangan Sekretariat Jenderal Kemhan.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Wakil Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI;
2. b.Sekretaris Satker Kemhan;
3. c.Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kemhan;
4. d.Kepala Pusat Kemhan;
5. e.Direktur Hukum Angkatan Darat;
6. f.Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut; dan
7. g.Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara.

Pasal 8

(1)Ketua Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas mengoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap program legislasi Kemhan.
(2)Wakil Ketua Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas membantu dan mewakili ketua mengoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap program legislasi Kemhan.
(3)Sekretaris Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertugas menyiapkan administrasi, menerima masukan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberikan informasi, mencatat Peraturan Perundang-undangan di luar program legislasi Kemhan yang telah menjadi kebijakan pimpinan, 2021, No.1046 serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatap program legislasi Kemhan.
(4)Anggota Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertugas mengikuti kegiatan yang ditentukan dan memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan program legislasi Kemhan, menyampaikan hasil evaluasi dan saran penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Panjatap program legislasi Kemhan dibantu oleh sekretariat Panjatap program legislasi Kemhan.
(2)Sekretariat Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Panjatap program legislasi Kemhan.
(3)Sekretariat Panjatap program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Biro Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 10

Panjatap program legislasi Kemhan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2014