DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.611 2

2.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI BIDANG PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Legislasi Pertahanan yang selanjutnya disingkat Proleghan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertahanan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
5.Panitia Kerja Tetap Program Legislasi Pertahanan yang selanjutnya disingkat Panjatap Proleghan adalah Panitia Kerja tetap yang terdiri atas Kemhan dan TNI.
6.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.
7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
8.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.611 3
9.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
10.Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan.
11.Peraturan Panglima TNI adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Panglima TNI.
12.Peraturan Kepala Staf Angkatan adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibuat oleh Kepala Staf Angkatan.
13.Peraturan Sekretaris Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal.
14.Peraturan Inspektur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Inspektur Jenderal.
15.Peraturan Direktur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal.
16.Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Badan.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
18.Pemrakarsa di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah Pejabat atau Pimpinan yang mempunyai kewenangan mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Proleghan disusun dengan maksud, agar rencana penyusunan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan terintegrasi sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 3

Penyusunan Proleghan dilaksanakan oleh Panjatap Proleghan.

BAB II

PANITIA KERJA TETAP PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN

Pasal 4

(1)Dalam rangka penyusunan Proleghan, Menteri membentuk Panjatap Proleghan.
(2)Panjatap Proleghan mempunyai tugas: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.611 4
1. a.menyusun Proleghan berdasarkan jangka menengah dan tahunan;
2. b.melakukan koordinasi kepada Pemrakarsa;
3. c.memberikan arahan kepada Pemrakarsa;
4. d.melakukan harmonisasi internal di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan; dan
5. e.mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dalam rangka pencabutan, perubahan, atau penyempurnaan.
(3)Dalam pelaksanaan tugasnya, Panjatap Proleghan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Panjatap Proleghan terdiri atas:

a.Ketua : Sekretaris Jenderal Kemhan
b.Wakil Ketua : Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI
c.Sekretaris : Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan
d.Anggota :
1. 1.Waasrenum Panglima TNI;
2. 2.Ses Satker Kemhan;
3. 3.Karo Setjen Kemhan;
4. 4.Kapus Kemhan;
5. 5.Dirkumad;
6. 6.Kadiskumal; dan
7. 7.Kadiskumau.

Pasal 6

(1)Ketua Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Proleghan.
(2)Wakil Ketua Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas membantu dan mewakili Ketua mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Proleghan.
(3)Sekretaris Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas menyiapkan administrasi, menampung masukan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberikan informasi, mencatat Peraturan Perundang-undangan di luar Proleghan yang www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.611 5 telah menjadi kebijakan pimpinan, serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatap Proleghan.
(4)Anggota Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mengikuti kegiatan yang ditentukan dan memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan Proleghan, menyampaikan hasil evaluasi dan saran penyempurnaan Peraturan Perundang- undangan yang telah ada.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Panjatap Proleghan dibantu oleh Sekretariat Panjatap Proleghan.
(2)Sekretariat Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Panjatap Proleghan.
(3)Sekretariat Panjatap Proleghan berkedudukan di Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan.

Pasal 8

Panjatap Proleghan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN

Pasal 9

Dalam rangka penyusunan Proleghan, Sekretaris Panjatap Proleghan meminta kepada Pemrakarsa mengenai usulan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

a.Kepala/Pimpinan Satker Kemhan; dan
b.Kepala/Pimpinan di lingkungan Mabes TNI/Mabes Angkatan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI BIDANG PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Legislasi Pertahanan yang selanjutnya disingkat Proleghan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertahanan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
5.Panitia Kerja Tetap Program Legislasi Pertahanan yang selanjutnya disingkat Panjatap Proleghan adalah Panitia Kerja tetap yang terdiri atas Kemhan dan TNI.
6.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.
7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
8.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.611 3
9.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
10.Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan.
11.Peraturan Panglima TNI adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Panglima TNI.
12.Peraturan Kepala Staf Angkatan adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibuat oleh Kepala Staf Angkatan.
13.Peraturan Sekretaris Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal.
14.Peraturan Inspektur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Inspektur Jenderal.
15.Peraturan Direktur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal.
16.Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Badan.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
18.Pemrakarsa di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah Pejabat atau Pimpinan yang mempunyai kewenangan mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Proleghan disusun dengan maksud, agar rencana penyusunan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan terintegrasi sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 3

Penyusunan Proleghan dilaksanakan oleh Panjatap Proleghan.

BAB II

PANITIA KERJA TETAP PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN

Pasal 4

(1)Dalam rangka penyusunan Proleghan, Menteri membentuk Panjatap Proleghan.
(2)Panjatap Proleghan mempunyai tugas: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.611 4
1. a.menyusun Proleghan berdasarkan jangka menengah dan tahunan;
2. b.melakukan koordinasi kepada Pemrakarsa;
3. c.memberikan arahan kepada Pemrakarsa;
4. d.melakukan harmonisasi internal di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan; dan
5. e.mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dalam rangka pencabutan, perubahan, atau penyempurnaan.
(3)Dalam pelaksanaan tugasnya, Panjatap Proleghan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Panjatap Proleghan terdiri atas:

a.Ketua : Sekretaris Jenderal Kemhan
b.Wakil Ketua : Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI
c.Sekretaris : Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan
d.Anggota :
1. 1.Waasrenum Panglima TNI;
2. 2.Ses Satker Kemhan;
3. 3.Karo Setjen Kemhan;
4. 4.Kapus Kemhan;
5. 5.Dirkumad;
6. 6.Kadiskumal; dan
7. 7.Kadiskumau.

Pasal 6

(1)Ketua Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Proleghan.
(2)Wakil Ketua Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas membantu dan mewakili Ketua mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Proleghan.
(3)Sekretaris Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas menyiapkan administrasi, menampung masukan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberikan informasi, mencatat Peraturan Perundang-undangan di luar Proleghan yang www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.611 5 telah menjadi kebijakan pimpinan, serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatap Proleghan.
(4)Anggota Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mengikuti kegiatan yang ditentukan dan memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan Proleghan, menyampaikan hasil evaluasi dan saran penyempurnaan Peraturan Perundang- undangan yang telah ada.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Panjatap Proleghan dibantu oleh Sekretariat Panjatap Proleghan.
(2)Sekretariat Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Panjatap Proleghan.
(3)Sekretariat Panjatap Proleghan berkedudukan di Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan.

Pasal 8

Panjatap Proleghan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN

Pasal 9

Pasal 10

Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

a.Kepala/Pimpinan Satker Kemhan; dan
b.Kepala/Pimpinan di lingkungan Mabes TNI/Mabes Angkatan.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PANITIA KERJA TETAP PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PANITIA KERJA TETAP PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2021