DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan tuntutan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penataan Organisasi Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2018, No.722

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penataan Organisasi adalah proses penetapan organisasi baru, penyempurnaan nomenklatur, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan penurunan kelas, eselon, serta penghapusan organisasi.
2.Nomenklatur adalah sebutan/penamaan bagi satuan organisasi.
3.Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, kondisi organisasi saat ini, aspek legalitas, sasaran yang ingin diwujudkan, dan dampak Penataan Organisasi.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. www.peraturan.go.id 2018, No.722
7.Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam Penataan Organisasi Kemhan dengan tujuan:

a.memberikan arah dan acuan kepada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dalam melakukan Penataan Organisasi sesuai dengan prinsip organisasi, prosedur, dan ketentuan yang berlaku; dan
b.mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

SYARAT, PRINSIP, DAN KEWENANGAN PENATAAN ORGANISASI

Pasal 3

Penataan Organisasi harus memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal, dalam rangka menciptakan suatu susunan organisasi yang mampu merefleksikan dan mentransformasikan tugas dan fungsi yang diemban oleh organisasi.

Pasal 4

Penataan Organisasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
b.ruang lingkup tugas organisasi yang bersifat strategis dan berskala nasional, regional, dan internasional yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; www.peraturan.go.id 2018, No.722
c.ketersediaan sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, serta sarana dan prasarana;
d.hasil analisis beban kerja; dan
e.memiliki business process dan standard operational prosedure.

Pasal 5

Penataan Organisasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.kejelasan visi dan misi;
b.keberlangsungan tugas;
c.bagi habis tugas;
d.proporsionalitas;
e.kejelasan kewenangan dan tanggung jawab; dan
f.kejelasan pembaganan.

Pasal 6

Kejelasan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu kegiatan Penataan Organisasi dilaksanakan melalui penetapan tujuan yang ingin dicapai dituangkan dalam rumusan visi dan misi.

Pasal 7

Keberlangsungan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu tugas pokok dan fungsi organisasi yang menjadi beban kerja setiap jabatan dilaksanakan secara terus menerus atau berkesinambungan dalam jangka waktu lama.

Pasal 8

Bagi habis tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu tugas pokok dan fungsi, serta uraian jenis kegiatan organisasi dibagi habis secara berjenjang, sampai jenjang terendah. www.peraturan.go.id 2018, No.722

Pasal 9

Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu tugas pokok dan fungsi serta uraian jenis kegiatan organisasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan kesejenisan volume beban kerja.

Pasal 10

Kejelasan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yaitu setiap jabatan mempunyai uraian jenis kegiatan yang jelas, yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab setiap pemangku jabatan untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan tuntutan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penataan Organisasi adalah proses penetapan organisasi baru, penyempurnaan nomenklatur, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan penurunan kelas, eselon, serta penghapusan organisasi.
2.Nomenklatur adalah sebutan/penamaan bagi satuan organisasi.
3.Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, kondisi organisasi saat ini, aspek legalitas, sasaran yang ingin diwujudkan, dan dampak Penataan Organisasi.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. www.peraturan.go.id 2018, No.722
7.Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam Penataan Organisasi Kemhan dengan tujuan:

a.memberikan arah dan acuan kepada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dalam melakukan Penataan Organisasi sesuai dengan prinsip organisasi, prosedur, dan ketentuan yang berlaku; dan
b.mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

SYARAT, PRINSIP, DAN KEWENANGAN PENATAAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Penataan Organisasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
b.ruang lingkup tugas organisasi yang bersifat strategis dan berskala nasional, regional, dan internasional yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; www.peraturan.go.id 2018, No.722
c.ketersediaan sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, serta sarana dan prasarana;
d.hasil analisis beban kerja; dan
e.memiliki business process dan standard operational prosedure.

Pasal 5

Penataan Organisasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.kejelasan visi dan misi;
b.keberlangsungan tugas;
c.bagi habis tugas;
d.proporsionalitas;
e.kejelasan kewenangan dan tanggung jawab; dan
f.kejelasan pembaganan.

Pasal 6

Kejelasan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu kegiatan Penataan Organisasi dilaksanakan melalui penetapan tujuan yang ingin dicapai dituangkan dalam rumusan visi dan misi.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SYARAT, PRINSIP, DAN KEWENANGAN PENATAAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SYARAT, PRINSIP, DAN KEWENANGAN PENATAAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2013