DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2013

Nomor: 6
Tahun: 2013
Ditetapkan: 31 Januari 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.264 2

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

Pendahuluan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penataan organisasi dan tata kerja adalah proses penetapan organisasi baru, penyempurnaan nomenklatur, titelatur, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan penurunan kelas, eselonisasi, perubahan lokasi dan wilayah kerja, serta penghapusan organisasi untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang maksimal. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.2643
2.Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Satker/Subsatker dan/atau Pegawai Negeri.
3.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.
4.Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
5.Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
6.Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
7.Visi adalah suatu tujuan organisasi yang ingin diwujudkan pada rencana strategis lima tahunan sampai dengan dua puluh lima tahunan atau lebih.
8.Misi adalah suatu tahapan atau langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
9.Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, kondisi organisasi saat ini, aspek legalitas, sasaran yang ingin diwujudkan, dan dampak penataan organisasi.
10.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penataan organisasi dan tata kerja Kemhan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun penataan organisasi dan tata kerja Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.264 4

BAB II

PRINSIP PENATAAN ORGANISASI

Pasal 4

Penataan organisasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip organisasi sebagai berikut:

a.visi dan misi organisasi;
b.pembagian habis tugas;
c.perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
d.fungsionalisasi;
e.koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
f.kontinuitas;
g.lini dan staf;
h.sederhana;
i.fleksibilitas;
j.pendelegasian wewenang yang jelas;
k.pengelompokan yang homogen;
l.rentang kendali; dan
m.akordion.

Pasal 5

Prinsip visi dan misi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dirumuskan sehingga penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam suatu organisasi jelas dan terukur.

Pasal 6

Prinsip pembagian habis tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pembagian tugas pokok, fungsi, dan uraian jenis kegiatan organisasi dibagi habis secara berjenjang sesuai dengan jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Pasal 7

Prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, tugas pokok dan fungsi dirumuskan secara rinci dan jelas, guna menghindari kemungkinan terjadi duplikasi dan tumpang tindih. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.2645

Pasal 8

Prinsip fungsionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, suatu unit kerja tertentu yang bekerja secara fungsional dan bertanggung jawab atas tugas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, tugas dan fungsi dilaksanakan secara tim kerja, selaras dan terpadu, baik internal maupun eksternal.

Pasal 10

Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, penyiapan berbagai sarana prasana untuk mendukung aktivitas kegiatan operasional dapat dilaksanakan secara terus menerus dan tidak tergantung sepenuhnya pada figur kepemimpinan atasan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

Pendahuluan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penataan organisasi dan tata kerja adalah proses penetapan organisasi baru, penyempurnaan nomenklatur, titelatur, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan penurunan kelas, eselonisasi, perubahan lokasi dan wilayah kerja, serta penghapusan organisasi untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang maksimal. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.2643
2.Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Satker/Subsatker dan/atau Pegawai Negeri.
3.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.
4.Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
5.Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
6.Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
7.Visi adalah suatu tujuan organisasi yang ingin diwujudkan pada rencana strategis lima tahunan sampai dengan dua puluh lima tahunan atau lebih.
8.Misi adalah suatu tahapan atau langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
9.Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, kondisi organisasi saat ini, aspek legalitas, sasaran yang ingin diwujudkan, dan dampak penataan organisasi.
10.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penataan organisasi dan tata kerja Kemhan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun penataan organisasi dan tata kerja Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.264 4

BAB II

PRINSIP PENATAAN ORGANISASI

Pasal 4

Penataan organisasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip organisasi sebagai berikut:

a.visi dan misi organisasi;
b.pembagian habis tugas;
c.perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
d.fungsionalisasi;
e.koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
f.kontinuitas;
g.lini dan staf;
h.sederhana;
i.fleksibilitas;
j.pendelegasian wewenang yang jelas;
k.pengelompokan yang homogen;
l.rentang kendali; dan
m.akordion.

Pasal 5

Prinsip visi dan misi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dirumuskan sehingga penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam suatu organisasi jelas dan terukur.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Prinsip fungsionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, suatu unit kerja tertentu yang bekerja secara fungsional dan bertanggung jawab atas tugas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, tugas dan fungsi dilaksanakan secara tim kerja, selaras dan terpadu, baik internal maupun eksternal.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PRINSIP PENATAAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PRINSIP PENATAAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2018