DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mekanisme kegiatan pencocokan dan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Administrasi Pencocokan dan Penelitian serta Pembayaran Anggaran Terpusat Bahan Bakar Minyak dan pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti; 2020, No.844
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Mekanisme Pencocokan, Penelitian, dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MEKANISME PENCOCOKAN, PENELITIAN, DAN PEMBAYARAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2020, No.844

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Mekanisme adalah interaksi bagian dengan bagian lainnya dalam suatu keseluruhan secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai tujuan.
2.Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengolahan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin seperti Aviation Gasoline (Avgas), Aviation Turbine Fuel (Avtur), Premium, Pertamax, Minyak Tanah, Solar/High Speed Diesel/Gas oil (HSD), Minyak Diesel/Marine Diesel Fuel (MDF), Minyak Bakar/Marine Fuel Oil (MFO).
3.Pencocokan BMP adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran dokumen dan fisik BMP yang telah diterima, disimpan dan/atau disalurkan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Unit Organisasi.
4.Penelitian BMP adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran dokumen tagihan BMP yang diterima dari Penyedia Jasa BMP dan dokumen laporan BMP dari satuan pemakai I.
5.Pencocokan dan Penelitian BMP adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran penerimaan fisik BMP dari Penyedia Jasa BMP, untuk efisiensi pelaksanaan penagihan dan tertib administrasi.
6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk 2020, No.844 menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK dalam pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
9.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM bertanggung jawab secara formil atau administrasif untuk menguji surat perintah pembayaran dan lampirannya yang diajukan oleh PPK.
10.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
11.Kuantum BMP adalah jumlah besaran/banyaknya BMP yang dapat dihitung/diukur atau ditimbang dan digunakan untuk alat utama/alat peralatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
12.Surat Perintah Penyaluran BMP yang selanjutnya disingkat SP2M adalah dokumen penyaluran BMP dari satuan pemakai I sebagai dasar satuan pemakai II untuk menerbitkan surat perintah pelaksanaan pengambilan BMP.
13.Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP yang selanjutnya disingkat SP3M adalah dokumen pengurusan pengambilan BMP satuan pemakai III ke depot penyedia jasa BMP.
14.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari daftar isian pelaksaan anggaran.
15.Satuan pemakai BMP Tingkat I yang selanjutnya disebut Satkai I adalah eselon tertinggi pada Angkatan atau Badan Pelaksana Pusat yang ditetapkan sebagai instansi penerima Surat Alokasi BMP dan atau instansi penerbit 2020, No.844 SP2M.
16.Satuan pemakai BMP Tingkat II yang selanjutnya disebut Satkai II adalah Komando Utama atau Badan Pelaksana Pusat atau kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai I pada Kementerian Pertahanan/TNI yang ditetapkan sebagai penerima SP2M dan/atau penerbit SP3M.
17.Satuan pemakai BMP Tingkat III yang selanjutnya disebut Satkai III adalah Kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai I pada Kementerian Pertahanan/TNI sebagai penerima SP3M dan melaksanakan pengambilan BMP ke unit/instalasi Penyedia Jasa BMP untuk mendukung pelayanan BMP kepada satuan pemakai BMP.
18.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan Negara.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
20.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
21.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
22.Unit Organisasi yang selanjutnya disebut UO adalah salah satu tingkatan dalam pengelola program dan anggaran dalam lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi beberapa satuan kerja dan/atau komando utama.
23.Kepala Unit Organisasi Kemhan yang selanjutnya disebut Ka UO Kemhan adalah Sekretaris Jenderal Kemhan.
24.Kepala Unit Organisasi TNI yang selanjutnya disebut Ka UO Mabes TNI adalah Panglima TNI.
25.Kepala Unit Organisasi TNI Angkatan yang selanjutnya disebut Ka UO Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan. 2020, No.844
26.Marketing Operation Region yang selanjutnya disingkat MOR adalah unit organisasi yang berada di bawah Direktur Pemasaran Korporat Penyedia Jasa BMP yang bertugas memasarkan dan mendistribusikan produk penyedia jasa BMP kepada pelanggan, yang dalam melaksanakan tugasnya membawahi instalasi/ terminal bahan bakar minyak penyedia jasa BMP/terminal transit.
27.Surat Alokasi yang selanjutnya disingkat SA adalah penjabaran dari perintah administrasi distribusi BMP yang menentukan banyaknya BMP yang disediakan untuk masing-masing satuan kerja penerima.
28.Arsip data komputer yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data penyimpanan digital.

BAB II

PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Pasal 2

(1)Pencocokan dan Penelitian BMP dilaksanakan oleh tim berdasarkan surat perintah yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing UO.
(2)Tim Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.unsur perencanaan;
2. b.unsur logistik;
3. c.unsur keuangan;
4. d.penyedia jasa BMP; dan
5. e.pembina teknis terkait.

Pasal 3

(1)Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan tiap:
1. a.bulan;
2. b.triwulan; dan
3. c.akhir tahun anggaran.
(2)Pencocokan dan Penelitian BMP tiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada 2020, No.844 minggu pertama awal bulan.
(3)Pencocokan dan Penelitian BMP tiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada:
1. a.minggu ketiga bulan pertama triwulan berikutnya untuk triwulan I sampai dengan III; dan
2. b.Januari tahun berikutnya untuk triwulan IV tahun sebelumnya.
(4)Pencocokan dan Penelitian BMP tiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada bulan Desember tahun anggaran berjalan dan Januari tahun berikutnya.
(5)Pencocokan dan Penelitian BMP akhir tahun anggaran pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilakukan jika terdapat sisa anggaran tahun berjalan mulai bulan Oktober sampai dengan November tahun berjalan.
(6)Pencocokan dan Penelitian BMP akhir tahun anggaran pada bulan Januari tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap penggunaan BMP yang terutang.

BAB III

MEKANISME PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Pasal 4

(1)Tim Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memeriksa dokumen penggunaan BMP bulanan dari penyedia jasa BMP yang dikumpulkan oleh masing-masing Satkai untuk dilakukan Pencocokan dengan dokumen pengambilan BMP.
(2)Hasil kegiatan Pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan Penelitian sesuai dengan dokumen tagihan penggunaan BMP dari penyedia jasa BMP. 2020, No.844
(3)Besaran tagihan penggunaan BMP dari penyedia jasa BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonfirmasi ke daerah atau Satkai III untuk mengetahui kebenaran penerimaan BMP berdasarkan dokumen Paktur Bon 221 bulanan yang merupakan bukti pengambilan BMP oleh Satkai III di terminal bahan bakar minyak/Depot pengisian pesawat udara/instalasi/terminal transit penyedia BMP yang ditandatangani Kepala terminal bahan bakar minyak/depot pengisian pesawat udara/ instalasi/ terminal transit penyedia jasa BMP dan Kepala Satkai III atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Setelah diadakan konfirmasi data atas penggunaan BMP dan tagihan dari penyedia jasa BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya tim Pencocokan dan Penelitian BMP membuat berita acara Pencocokan dan Penelitian BMP.

Pasal 5

Berita acara Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditandatangani oleh tim Pencocokan dan Penelitian BMP dengan:

a.unsur perencanaan;
b.unsur logistik;
c.unsur keuangan;
d.penyedia jasa BMP;
e.pembina teknis terkait;
f.Kepala Subdirektorat Analisa dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; dan
g.Kepala Subdirektorat Jasa dan Sarana Prasarana BBMP Direktorat Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. 2020, No.844

BAB IV

PROSEDUR PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Materi Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan terhadap mekanisme:

a.penagihan penggunaan BMP; dan
b.pembayaran BMP.

Pasal 7

(1)Dokumen penagihan penggunaan BMP di UO Kemhan dan UO TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan Pencocokan dan Penelitian oleh tim Pencocokan dan Penelitian BMP di bawah supervisi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan untuk bidang kuantum dan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan untuk bidang anggaran.
(2)Penagihan penggunaan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh penyedia jasa BMP kepada masing-masing UO.
(3)Penyedia jasa BMP dalam melakukan penagihan harus melampirkan dokumen rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian BMP triwulan.

Pasal 8

(1)Masing-masing UO melakukan verifikasi terhadap pengajuan dokumen penagihan penggunaan BMP.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, masing-masing UO membuat berita acara serah terima dan surat permintaan pembayaran.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, masing-masing UO menyampaikan surat kepada penyedia jasa BMP untuk melengkapi dokumen. 2020, No.844

Pasal 9

(1)Pembayaran BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya telah memenuhi ketentuan.
(2)Pembayaran BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM.
(3)Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
(4)Penerbitan SPM dan ADK SPM melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pengaman elektronik dari penerbit SPM yang sah.
(5)Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.jenis SPM;
2. b.nama dan kode kementerian/lembaga eselon I dan satuan kerja;
3. c.alamat satuan kerja;
4. d.kode fungsi, subfungsi, program, kewenangan;
5. e.kode kegiatan, output dan akun pembebanan;
6. f.jenis dan tanggal penerbitan dokumen anggaran;
7. g.jumlah dana yang dimintakan dibayar;
8. h.nama pihak penerima pembayaran dan nomor rekeningnya; dan
9. i.nilai SPM yang diajukan.

Pasal 10

Penerbitan SPM melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) PPSPM bertanggung jawab:

a.keamanan data pada aplikasi SPM;
b.kebenaran SPM dan kesesuaian antara data pada SPM dengan data pada ADK SPM; dan
c.penggunaan pengaman elektronik pada ADK SPM. 2020, No.844

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mekanisme kegiatan pencocokan dan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Administrasi Pencocokan dan Penelitian serta Pembayaran Anggaran Terpusat Bahan Bakar Minyak dan pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti; 2020, No.844
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MEKANISME PENCOCOKAN, PENELITIAN, DAN PEMBAYARAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2020, No.844

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Mekanisme adalah interaksi bagian dengan bagian lainnya dalam suatu keseluruhan secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai tujuan.
2.Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengolahan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin seperti Aviation Gasoline (Avgas), Aviation Turbine Fuel (Avtur), Premium, Pertamax, Minyak Tanah, Solar/High Speed Diesel/Gas oil (HSD), Minyak Diesel/Marine Diesel Fuel (MDF), Minyak Bakar/Marine Fuel Oil (MFO).
3.Pencocokan BMP adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran dokumen dan fisik BMP yang telah diterima, disimpan dan/atau disalurkan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Unit Organisasi.
4.Penelitian BMP adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran dokumen tagihan BMP yang diterima dari Penyedia Jasa BMP dan dokumen laporan BMP dari satuan pemakai I.
5.Pencocokan dan Penelitian BMP adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran penerimaan fisik BMP dari Penyedia Jasa BMP, untuk efisiensi pelaksanaan penagihan dan tertib administrasi.
6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk 2020, No.844 menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK dalam pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
9.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM bertanggung jawab secara formil atau administrasif untuk menguji surat perintah pembayaran dan lampirannya yang diajukan oleh PPK.
10.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
11.Kuantum BMP adalah jumlah besaran/banyaknya BMP yang dapat dihitung/diukur atau ditimbang dan digunakan untuk alat utama/alat peralatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
12.Surat Perintah Penyaluran BMP yang selanjutnya disingkat SP2M adalah dokumen penyaluran BMP dari satuan pemakai I sebagai dasar satuan pemakai II untuk menerbitkan surat perintah pelaksanaan pengambilan BMP.
13.Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP yang selanjutnya disingkat SP3M adalah dokumen pengurusan pengambilan BMP satuan pemakai III ke depot penyedia jasa BMP.
14.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari daftar isian pelaksaan anggaran.
15.Satuan pemakai BMP Tingkat I yang selanjutnya disebut Satkai I adalah eselon tertinggi pada Angkatan atau Badan Pelaksana Pusat yang ditetapkan sebagai instansi penerima Surat Alokasi BMP dan atau instansi penerbit 2020, No.844 SP2M.
16.Satuan pemakai BMP Tingkat II yang selanjutnya disebut Satkai II adalah Komando Utama atau Badan Pelaksana Pusat atau kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai I pada Kementerian Pertahanan/TNI yang ditetapkan sebagai penerima SP2M dan/atau penerbit SP3M.
17.Satuan pemakai BMP Tingkat III yang selanjutnya disebut Satkai III adalah Kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai I pada Kementerian Pertahanan/TNI sebagai penerima SP3M dan melaksanakan pengambilan BMP ke unit/instalasi Penyedia Jasa BMP untuk mendukung pelayanan BMP kepada satuan pemakai BMP.
18.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan Negara.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
20.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
21.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
22.Unit Organisasi yang selanjutnya disebut UO adalah salah satu tingkatan dalam pengelola program dan anggaran dalam lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi beberapa satuan kerja dan/atau komando utama.
23.Kepala Unit Organisasi Kemhan yang selanjutnya disebut Ka UO Kemhan adalah Sekretaris Jenderal Kemhan.
24.Kepala Unit Organisasi TNI yang selanjutnya disebut Ka UO Mabes TNI adalah Panglima TNI.
25.Kepala Unit Organisasi TNI Angkatan yang selanjutnya disebut Ka UO Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan. 2020, No.844
26.Marketing Operation Region yang selanjutnya disingkat MOR adalah unit organisasi yang berada di bawah Direktur Pemasaran Korporat Penyedia Jasa BMP yang bertugas memasarkan dan mendistribusikan produk penyedia jasa BMP kepada pelanggan, yang dalam melaksanakan tugasnya membawahi instalasi/ terminal bahan bakar minyak penyedia jasa BMP/terminal transit.
27.Surat Alokasi yang selanjutnya disingkat SA adalah penjabaran dari perintah administrasi distribusi BMP yang menentukan banyaknya BMP yang disediakan untuk masing-masing satuan kerja penerima.
28.Arsip data komputer yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data penyimpanan digital.

BAB II

PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Pasal 2

(1)Pencocokan dan Penelitian BMP dilaksanakan oleh tim berdasarkan surat perintah yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing UO.
(2)Tim Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.unsur perencanaan;
2. b.unsur logistik;
3. c.unsur keuangan;
4. d.penyedia jasa BMP; dan
5. e.pembina teknis terkait.

Pasal 3

(1)Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan tiap:
1. a.bulan;
2. b.triwulan; dan
3. c.akhir tahun anggaran.
(2)Pencocokan dan Penelitian BMP tiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada 2020, No.844 minggu pertama awal bulan.
(3)Pencocokan dan Penelitian BMP tiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada:
1. a.minggu ketiga bulan pertama triwulan berikutnya untuk triwulan I sampai dengan III; dan
2. b.Januari tahun berikutnya untuk triwulan IV tahun sebelumnya.
(4)Pencocokan dan Penelitian BMP tiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada bulan Desember tahun anggaran berjalan dan Januari tahun berikutnya.
(5)Pencocokan dan Penelitian BMP akhir tahun anggaran pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilakukan jika terdapat sisa anggaran tahun berjalan mulai bulan Oktober sampai dengan November tahun berjalan.
(6)Pencocokan dan Penelitian BMP akhir tahun anggaran pada bulan Januari tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap penggunaan BMP yang terutang.

BAB III

MEKANISME PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Pasal 4

(1)Tim Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memeriksa dokumen penggunaan BMP bulanan dari penyedia jasa BMP yang dikumpulkan oleh masing-masing Satkai untuk dilakukan Pencocokan dengan dokumen pengambilan BMP.
(2)Hasil kegiatan Pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan Penelitian sesuai dengan dokumen tagihan penggunaan BMP dari penyedia jasa BMP. 2020, No.844
(3)Besaran tagihan penggunaan BMP dari penyedia jasa BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonfirmasi ke daerah atau Satkai III untuk mengetahui kebenaran penerimaan BMP berdasarkan dokumen Paktur Bon 221 bulanan yang merupakan bukti pengambilan BMP oleh Satkai III di terminal bahan bakar minyak/Depot pengisian pesawat udara/instalasi/terminal transit penyedia BMP yang ditandatangani Kepala terminal bahan bakar minyak/depot pengisian pesawat udara/ instalasi/ terminal transit penyedia jasa BMP dan Kepala Satkai III atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Setelah diadakan konfirmasi data atas penggunaan BMP dan tagihan dari penyedia jasa BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya tim Pencocokan dan Penelitian BMP membuat berita acara Pencocokan dan Penelitian BMP.

Pasal 5

Berita acara Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditandatangani oleh tim Pencocokan dan Penelitian BMP dengan:

a.unsur perencanaan;
b.unsur logistik;
c.unsur keuangan;
d.penyedia jasa BMP;
e.pembina teknis terkait;
f.Kepala Subdirektorat Analisa dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; dan
g.Kepala Subdirektorat Jasa dan Sarana Prasarana BBMP Direktorat Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. 2020, No.844

BAB IV

PROSEDUR PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Materi Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan terhadap mekanisme:

a.penagihan penggunaan BMP; dan
b.pembayaran BMP.

Pasal 7

(1)Dokumen penagihan penggunaan BMP di UO Kemhan dan UO TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan Pencocokan dan Penelitian oleh tim Pencocokan dan Penelitian BMP di bawah supervisi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan untuk bidang kuantum dan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan untuk bidang anggaran.
(2)Penagihan penggunaan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh penyedia jasa BMP kepada masing-masing UO.
(3)Penyedia jasa BMP dalam melakukan penagihan harus melampirkan dokumen rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian BMP triwulan.

Pasal 8

(1)Masing-masing UO melakukan verifikasi terhadap pengajuan dokumen penagihan penggunaan BMP.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, masing-masing UO membuat berita acara serah terima dan surat permintaan pembayaran.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, masing-masing UO menyampaikan surat kepada penyedia jasa BMP untuk melengkapi dokumen. 2020, No.844

Pasal 9

(1)Pembayaran BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya telah memenuhi ketentuan.
(2)Pembayaran BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM.
(3)Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
(4)Penerbitan SPM dan ADK SPM melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pengaman elektronik dari penerbit SPM yang sah.
(5)Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.jenis SPM;
2. b.nama dan kode kementerian/lembaga eselon I dan satuan kerja;
3. c.alamat satuan kerja;
4. d.kode fungsi, subfungsi, program, kewenangan;
5. e.kode kegiatan, output dan akun pembebanan;
6. f.jenis dan tanggal penerbitan dokumen anggaran;
7. g.jumlah dana yang dimintakan dibayar;
8. h.nama pihak penerima pembayaran dan nomor rekeningnya; dan
9. i.nilai SPM yang diajukan.

Pasal 10

Penerbitan SPM melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) PPSPM bertanggung jawab:

a.keamanan data pada aplikasi SPM;
b.kebenaran SPM dan kesesuaian antara data pada SPM dengan data pada ADK SPM; dan
c.penggunaan pengaman elektronik pada ADK SPM. 2020, No.844

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 76 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 76 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2025