DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2020

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa mekanisme pengelo!aan bahan bakar minyak dan pelumas secara terpusat di Kementerian Pertahanan perlu dilakukan penyesuaian agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan transparan serta akuntabel;
b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pencocokan, Penelitian dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang undangan, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pencocokan, Penelitian, dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah . 2 Menetapkan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pencocokan, Penelitian dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 844);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor l Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERTAHANAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PENCOCOKAN, PENELITIAN, DAN PEMBAYARAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pencocokan, Penelitian, dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Pe!umas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 844), diubah sebagai berikut: I . Ketentuan Pasal 1 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Mekanisme adalah interaksi bagian dengan bagian Iainnya dalam suatu keseluruhan secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai tujuan.
2.Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disebut BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengolahan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin.
3.Pencocokan dan Penelitian BMP adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran penerimaan fisik BMP sesuai dokumen penyerahan BMP dari Penyedia Jasa atas penggunaan BMP oleh satuan pemakai. . 3
4.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan.
5.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK dalam pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
7.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM bertanggung jawab secara formil atau administrasif untuk menguji surat perintah pembayaran dan lampirannya yang diajukan oleh PPK.
8.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
9.Kuantum BMP adalahjumlah besaran/banyaknya BMP yang dapat dihitung/diukur atau ditimbang dan digunakan untuk alat utama/alat peralatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
10.Surat Perintah Penyaluran BMP yang selanjutnya disingkat SP2M adalah dokumen penyaluran BMP dari satuan pemakai I sebagai dasar satuan pemakai II untuk menerbitkan surat perintah pelaksanaan pengambilan BMP. 1 1 . Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP yang selanjutnya disingkat SP3M adalah dokumen pengurusan pengambilan BMP satuan pemakai III ke depot penyedia jasa BMP.
12.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari daftar isian pelaksanaan anggaran.
13.Saluan pemakai BMP Tingkat I yang selanjutnya disebut Satkai I adalah eselon tertinggi pada Angkatan atau Sadan Pelaksana Pusat yang ditetapkan sebagai instansi penerima Surat Alokasi BMP dan atau instansi penerbit SP2M.
14.Satuan pemakai BMP Tingkat II yang selanjutnya disebut Satkai II adalah Komando Utama atau Badan Pelaksana Pusat atau kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai I pada Kementcrian Pertahanan dan TNI yang ditetapkan sebagai penerima SP2M dan/atau penerbit SP3M. - 4
15.Satuan pemakai BMP Tingkat III yang selanjutnya disebut Salkai 111 adalah Kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai I pada Kementcrian Pertahanan dan TN! sebagai penerima SP3M dan melaksanakan pengambilan BMP kc unit/instalasi Penyedia Jasa BMP untuk mendukung pelayanan BMP kepada satuan pemakai BMP.
16.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan Negara.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerinlahan di bidang pertahanan.
18.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kemcnterian yang menyclenggara kan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
19.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TN! adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
20.Unit Organisasi yang selanjutnya disebut UO adalah salah satu tingkatan dalam pengelola program dan anggaran dalam lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi beberapa satuan kerja dan/atau komando utama. 2 1 . Kepala Unit Organisasi Kemhan yang selanjutnya disebut Ka UO Kemhan adalah Sekretaris Jenderal Kemhan.
22.Kepala Unit Organisasi TNI yang selanjutnya disebut Ka UO Mabes TNI adalah Panglima TNI.
23.Kepala Unit Organisasi TNI Angkatan yang selanjutnya disebut Ka UO Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan.
24.Marketing Operation Region yang selanjutnya disingkat MOR adalah unit organisasi yang berada di bawah Direktur Pemasaran Korporat penyedia jasa BMP yang bertugas memasarkan dan mendistribusikan produk penyedia jasa BMP kepada pelanggan, yang dalam melaksanakan tugasnya membawahi instalasi/terminal bahan bakar min yak penyedia jasa BMP / terminal transit.
25.Surat Alokasi yang selanjutnya disingkat SA adalah penjabaran administrasi dari mekanisme pendistribusian BMP yang menentukan banyak nya dukungan BMP untuk masing-masing unit organisasi.
26.Arsip Data Komputer yang selanjutnya discbut ADK adalah arsip data penyimpanan digital atau file yang berisi data transaksi dan mutasi Barang Milik Negara.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pencocokan dan Penelitian BMP dilaksanakan oleh tim Pencocokan dan Penelitian BMP berdasarkan surat perinlah yang ditetapkan oleh Menteri - 5 melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(2)Tim Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.pengawasan;
2. b.perencanaan;
3. c.pelaksana;
4. d.logistik;
5. e.keuangan; dan
6. f.penyedia jasa BMP.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

( 1 ) Kegiatan pencocokan dan penelitian diawali dengan permintaan oleh penyedia jasa kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian BMP di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditindaklanjuti oleh Tim Pencocokan dan Penelitian BMP dengan didahului kegiatan pra pencocokan dan penelitian BMP. {2) Kegiatan pra pencocokan dan penelitian BMP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Satkai I dan penyedia jasa untuk memeriksa dokumen Serita Acara penggunaan BMP bulanan dari penyedia jasa dan dokumen pengambilan BMP dari Satkai III yang dikumpulkan oleh masing-masing Satkai I.

(3)Hasil pemeriksaan pra pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud ayat {1) digunakan sebagai bahan pembuatan Serita Acara pencocokan dan penelitian BMP.
(4)Serita Acara pencocokan dan penelitian BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian terpusat.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Serita Acara pencocokan dan penelitian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditandatangani oleh Tim Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan fungsi pengawas dan pengendali yang terdiri dari:

a.Kepala Subdirektorat Analisa dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; dan
b.Kepala Subdirektorat Jasa dan Sarana Prasarana BBMP Direktorat Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. a - 6
1. 5.Kctentuan Pasnl 6 diubnh c h i n a hwrhnyi w : h p berikut:

Pasal 6

Derita Acara pcncocokan dan pcnclitian M scbagaimana dimaksud pada asal 4 ayat () diunan scbagai dasar untuk;

a.penagihan penggunaan BMP olch pcnyrdia j' dan;
b.pembayaran BMP.
1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah schinga bcrbunyi zr:bi berikut:

Pasal 7

(l) Penagihan penggunaan BMP sebagaimanz dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh penyedia jasa kepada PPK yang ditetapkan oleh KPA Kemhan dengan melampirkan Berita Acara pencocokan dan penelitian BMP.

(2)mekanisme penagihan dan pembayaran BMP di bawah supervisi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

7.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Berita Acara pencocokan dan penelitan BMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sebagai dasar Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan menerbitkan surat persetujuan pembayaran kepada PPK, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan verifikasi terhadap dokumen penagihan penggunaan BMP.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, PPK Kemhan menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada PPSPM.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, PPK memberitahukan kepada penyedia jasa BMP agar melengkapi dokumen penagihan.

8.Ketentuan Pasal 17 ayat ( I ) diubah sehingga berbunyi scbagai berikut:

Pasal 17

( 1 ) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan K e m h n seluku pengendali fungsi berwenang: u, menerbitknn surat persetujuan pembayaran penggunnun BMP sesuui Berita \car pencocokan dun penelitian BMP; dan

b.mengajuknn tambahan anggaran apabila terjadi kekurangan pembayaran akibat . 7 peningkatan kebutuhan atau perubahan atau kenaikan harga;

(2)Pengendali fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Menteri.

9.Ketentuan Pasal 18 dihapus. Peraturan Menteri ini diundangkan. Pasal II mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2025 MENTERIPERTAHANAN Cap/tertanda SJAFRIE SJAMSOEDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Cap/ tertanda DHAHANA PUTRA SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1003 Autentikasi Tata Usaha dan Protokol ing. s.E.,.MDs. dir Jenderal TN!

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2020