DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010

Nomor: 16
Tahun: 2010
Ditetapkan: 27 September 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 999

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; www.djpp.depkumham.go.id
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1900/M.PAN-RB/8/2010 tanggal 23 Agustus Tahun 2010. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksudkan dengan :

1.Kementerian adalah Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
2.Pertahanan Militer adalah pertahanan yang bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan negara.
3.Pertahanan Nir Militer adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman Nir Militer.
4.Doktrin Pertahanan adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental pertahanan negara yang diyakini keberadaannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam mengembangan konsep pertahanan sesuai tuntutan tugas pertahanan dalam dinamika perubahan serta dikemas dalam bingkai kepentingan nasional.
5.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
6.PNS Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang pengangkatannya, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian. www.djpp.depkumham.go.id
7.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab dan wewenang dalam susunan organisasi.
8.Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

Kementerian pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan;
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan;
d.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kemhan terdiri dari :

1.Wakil Menteri;
2.Sekretariat Jenderal;
3.Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
4.Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
5.Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
6.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
7.Inspektorat Jenderal;
8.Badan Penelitian dan Pengembangan;
9.Badan Pendidikan dan Pelatihan; www.djpp.depkumham.go.id
10.Badan Sarana Pertahanan;
11.Staf Ahli;
12.Pusat Keuangan;
13.Pusat Data dan Informasi;
14.Pusat Komunikasi Publik;
15.Pusat Rehabilitasi; dan
16.Pelaksana Tugas Pertahanan Negara di Daerah.

Pasal 6

Wakil Menteri Pertahanan adalah unsur pembantu Menteri Pertahanan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 7

Wakil Menteri Pertahanan mempunyai tugas membantu Menteri Pertahanan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wakil Menteri Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

a.mewakili Menteri apabila Menteri berhalangan;
b.koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Kementerian;
c.koordinasi dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga non Kementerian lain; dan
d.penyampaian pertimbangan kepada Menteri.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 9

(1)Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Setjen adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri;
(2)Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal selanjutnya disebut Sekjen.

Pasal 10

Setjen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks999PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; www.djpp.depkumham.go.id
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1900/M.PAN-RB/8/2010 tanggal 23 Agustus Tahun 2010. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksudkan dengan :

1.Kementerian adalah Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
2.Pertahanan Militer adalah pertahanan yang bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan negara.
3.Pertahanan Nir Militer adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman Nir Militer.
4.Doktrin Pertahanan adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental pertahanan negara yang diyakini keberadaannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam mengembangan konsep pertahanan sesuai tuntutan tugas pertahanan dalam dinamika perubahan serta dikemas dalam bingkai kepentingan nasional.
5.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
6.PNS Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang pengangkatannya, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian. www.djpp.depkumham.go.id
7.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab dan wewenang dalam susunan organisasi.
8.Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

Pasal 3

Kementerian pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan;
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan;
d.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kemhan terdiri dari :

1.Wakil Menteri;
2.Sekretariat Jenderal;
3.Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
4.Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
5.Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
6.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
7.Inspektorat Jenderal;
8.Badan Penelitian dan Pengembangan;
9.Badan Pendidikan dan Pelatihan; www.djpp.depkumham.go.id
10.Badan Sarana Pertahanan;
11.Staf Ahli;
12.Pusat Keuangan;
13.Pusat Data dan Informasi;
14.Pusat Komunikasi Publik;
15.Pusat Rehabilitasi; dan
16.Pelaksana Tugas Pertahanan Negara di Daerah.

Pasal 6

Wakil Menteri Pertahanan adalah unsur pembantu Menteri Pertahanan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 7

Wakil Menteri Pertahanan mempunyai tugas membantu Menteri Pertahanan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wakil Menteri Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

a.mewakili Menteri apabila Menteri berhalangan;
b.koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Kementerian;
c.koordinasi dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga non Kementerian lain; dan
d.penyampaian pertimbangan kepada Menteri.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 9

(1)Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Setjen adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri;
(2)Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal selanjutnya disebut Sekjen.