DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang www.peraturan.go.id 2017, No.1931 Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara.
2.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam www.peraturan.go.id 2017, No.1931 penguasaannya.
3.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
7.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
8.Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan.
9.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah Panglima TNI dan Sekretaris Jenderal Kemhan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang sebagai pengguna BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
10.Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI di jajaran Markas Besar TNI adalah pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI.
11.Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI di jajaran Markas Besar Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan.
12.Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/ Pelaksana Pusat dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN dilingkungan Komando Utama/Pelaksana Pusat. www.peraturan.go.id 2017, No.1931
13.Pejabat Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah Komandan/Kepala Satuan Kerja sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan satuan kerja.
14.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
15.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
16.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
17.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
18.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Satker.
19.Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah satu kesatuan sistem senjata yang secara terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok TNI.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Alutsista;
2. b.BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan;
3. c.BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per- www.peraturan.go.id 2017, No.1931 unit/satuan; dan
4. d.BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
(3)BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa perangkat lunak (software) komputer, lisensi, hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

BAB II

PELAKSANA, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pelaksana Pemusnahan dan Penghapusan BMN secara umum ditetapkan sebagai berikut:

a.Pengguna Barang;
b.KPB:
c.PPB-EI;
d.PPB-W; atau
e.PPB.

Pasal 4

(1)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai kewenangan dan tanggungjawab:
1. a.mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang;
2. b.mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
3. c.menetapkan keputusan Pemusnahan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
4. d.menetapkan keputusan Penghapusan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang; www.peraturan.go.id 2017, No.1931
5. e.melaksanakan Pemusnahan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
6. f.melaksanakan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP berdasarkan keputusan Penghapusan BMN;
7. g.menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN;
8. h.pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-EI; dan
9. i.pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-EI.
(2)Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf g kepada KPB dan/atau PPB-EI.
(3)Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada KPB dan/atau PPB-EI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan terhadap:
1. a.BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per- unit/satuan; dan
2. b.BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
(4)Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada KPB dan/atau PPB-EI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikecualikan terhadap:
1. a.Alutsista; dan
2. b.BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan.

Pasal 5

PPB-EI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

a.mengatur dan menetapkan pedoman Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya; www.peraturan.go.id 2017, No.1931
b.menyetujui atau menolak usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang diajukan oleh PPB-W dan/atau PPB;
c.mengajukan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang dengan tembusan KPB;
d.menerbitkan surat perintah kepada PPB-W tentang pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang;
e.melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang; dan
f.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 6

PPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

a.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada PPB-EI dengan tembusan KPB;
b.melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya setelah menerima surat perintah;
c.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam pengurusannya;
d.mengajukan usulan kepada Pengguna Barang, KPB dan PPB-EI sebagai Tim Pengawas Pusat pada pelaksanaan Pemusnahan Alutsista dan BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan.

Pasal 7

PPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai kewenangan dan tanggung jawab: www.peraturan.go.id 2017, No.1931

a.mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk mengajukan permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN;
b.mengajukan permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang secara berjenjang sesuai dengan batas kewenangannya; dan
c.melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

BAB III

PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 8

(1)Pemusnahan BMN dilakukan apabila:
1. a.BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
2. b.terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.dilakukan dengan:
  1. 1.dibakar;
  2. 2.dihancurkan;
  3. 3.ditimbun;
  4. 4.ditenggelamkan;
  5. 5.dijadikan sasaran latihan tembak; atau
  6. 6.cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan; dan
3. c.hasil dari pelaksanaan Pemusnahan dilaporkan secara berjenjang ke Pengguna Barang dan Pengelola Barang. www.peraturan.go.id 2017, No.1931
(3)Dalam hal Pemusnahan terhadap Alutsista terlebih dahulu dilaksanakan:
1. a.demiliterisasi; dan/atau
2. b.scrapping.

Pasal 9

(1)PPB mengajukan usulan Pemusnahan kepada PPB-W dan/atau PPB-EI dengan dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
1. a.alasan Pemusnahan, yang mencerminkan dipenuhinya persyaratan Pemusnahan dengan disertai surat pernyataan dan surat keterangan dari PPB; dan
2. b.data BMN yang diusulkan untuk dimusnahkan, termasuk keterangan tentang kondisi, lokasi, harga perolehan/perkiraan nilai barang, fotokopi dokumen kepemilikan disertai surat keputusan asli/fotokopi penetapan status penggunaan, kartu identitas barang serta foto/gambar atas BMN dimaksud.
(2)PPB-W mengajukan usulan Pemusnahan BMN yang diajukan oleh PPB di jajarannya kepada PPB-EI.
(3)PPB-EI mengajukan Pemusnahan BMN yang diusulkan oleh PPB-W di jajarannya kepada Pengguna Barang untuk BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan, dan BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
(4)PPB-EI mengajukan Pemusnahan BMN yang diusulkan oleh PPB-W di jajarannya kepada KPB dan selanjutnya KPB mengajukan Pemusnahan BMN kepada Pengguna Barang untuk Alutsista dan yang tidak memiliki www.peraturan.go.id 2017, No.1931 dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan.
(5)Pengguna Barang melakukan persiapan pengajuan permohonan Pemusnahan BMN, meliputi:
1. a.melakukan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN; dan
2. b.melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif, yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(6)Dalam rangka pelaksanaan Pemusnahan BMN, PPB membentuk tim internal.

Pasal 10

(1)PPB mengajukan permohonan Pemusnahan kepada Pengguna Barang secara berjenjang.
(2)Pengguna Barang mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
1. a.pertimbangan dan alasan Pemusnahan BMN; dan
2. b.data BMN yang akan dimusnahkan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
(3)Permohonan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut: a surat pernyataan yang paling sedikit memuat:

1.identitas pemohon;
2.pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
3.pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindahtangankan atau BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan ketentuan peraturan www.peraturan.go.id 2017, No.1931 perundang-undangan;

b.kopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;
c.kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang;
d.laporan kondisi barang; dan
e.foto terkini BMN.

(4)Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ada, dapat digantikan dengan:
1. a.dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
2. b.surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN yang akan dimusnahkan tersebut merupakan BMN pada Kemhan dan TNI.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara.
2.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam www.peraturan.go.id 2017, No.1931 penguasaannya.
3.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
7.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
8.Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan.
9.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah Panglima TNI dan Sekretaris Jenderal Kemhan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang sebagai pengguna BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
10.Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI di jajaran Markas Besar TNI adalah pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI.
11.Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI di jajaran Markas Besar Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan.
12.Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/ Pelaksana Pusat dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN dilingkungan Komando Utama/Pelaksana Pusat. www.peraturan.go.id 2017, No.1931
13.Pejabat Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah Komandan/Kepala Satuan Kerja sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan satuan kerja.
14.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
15.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
16.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
17.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
18.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Satker.
19.Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah satu kesatuan sistem senjata yang secara terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok TNI.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Alutsista;
2. b.BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan;
3. c.BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per- www.peraturan.go.id 2017, No.1931 unit/satuan; dan
4. d.BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
(3)BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa perangkat lunak (software) komputer, lisensi, hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

BAB II

PELAKSANA, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pelaksana Pemusnahan dan Penghapusan BMN secara umum ditetapkan sebagai berikut:

a.Pengguna Barang;
b.KPB:
c.PPB-EI;
d.PPB-W; atau
e.PPB.

Pasal 4

(1)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai kewenangan dan tanggungjawab:
1. a.mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang;
2. b.mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
3. c.menetapkan keputusan Pemusnahan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
4. d.menetapkan keputusan Penghapusan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang; www.peraturan.go.id 2017, No.1931
5. e.melaksanakan Pemusnahan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
6. f.melaksanakan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP berdasarkan keputusan Penghapusan BMN;
7. g.menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN;
8. h.pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-EI; dan
9. i.pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-EI.
(2)Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf g kepada KPB dan/atau PPB-EI.
(3)Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada KPB dan/atau PPB-EI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan terhadap:
1. a.BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per- unit/satuan; dan
2. b.BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
(4)Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada KPB dan/atau PPB-EI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikecualikan terhadap:
1. a.Alutsista; dan
2. b.BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan.

Pasal 5

PPB-EI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

a.mengatur dan menetapkan pedoman Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya; www.peraturan.go.id 2017, No.1931
b.menyetujui atau menolak usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang diajukan oleh PPB-W dan/atau PPB;
c.mengajukan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang dengan tembusan KPB;
d.menerbitkan surat perintah kepada PPB-W tentang pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang;
e.melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang; dan
f.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 6

PPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

a.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada PPB-EI dengan tembusan KPB;
b.melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya setelah menerima surat perintah;
c.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam pengurusannya;
d.mengajukan usulan kepada Pengguna Barang, KPB dan PPB-EI sebagai Tim Pengawas Pusat pada pelaksanaan Pemusnahan Alutsista dan BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan.

Pasal 7

PPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai kewenangan dan tanggung jawab: www.peraturan.go.id 2017, No.1931

a.mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk mengajukan permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN;
b.mengajukan permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang secara berjenjang sesuai dengan batas kewenangannya; dan
c.melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

BAB III

PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 8

(1)Pemusnahan BMN dilakukan apabila:
1. a.BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
2. b.terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.dilakukan dengan:
  1. 1.dibakar;
  2. 2.dihancurkan;
  3. 3.ditimbun;
  4. 4.ditenggelamkan;
  5. 5.dijadikan sasaran latihan tembak; atau
  6. 6.cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan; dan
3. c.hasil dari pelaksanaan Pemusnahan dilaporkan secara berjenjang ke Pengguna Barang dan Pengelola Barang. www.peraturan.go.id 2017, No.1931
(3)Dalam hal Pemusnahan terhadap Alutsista terlebih dahulu dilaksanakan:
1. a.demiliterisasi; dan/atau
2. b.scrapping.

Pasal 9

(1)PPB mengajukan usulan Pemusnahan kepada PPB-W dan/atau PPB-EI dengan dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
1. a.alasan Pemusnahan, yang mencerminkan dipenuhinya persyaratan Pemusnahan dengan disertai surat pernyataan dan surat keterangan dari PPB; dan
2. b.data BMN yang diusulkan untuk dimusnahkan, termasuk keterangan tentang kondisi, lokasi, harga perolehan/perkiraan nilai barang, fotokopi dokumen kepemilikan disertai surat keputusan asli/fotokopi penetapan status penggunaan, kartu identitas barang serta foto/gambar atas BMN dimaksud.
(2)PPB-W mengajukan usulan Pemusnahan BMN yang diajukan oleh PPB di jajarannya kepada PPB-EI.
(3)PPB-EI mengajukan Pemusnahan BMN yang diusulkan oleh PPB-W di jajarannya kepada Pengguna Barang untuk BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan, dan BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
(4)PPB-EI mengajukan Pemusnahan BMN yang diusulkan oleh PPB-W di jajarannya kepada KPB dan selanjutnya KPB mengajukan Pemusnahan BMN kepada Pengguna Barang untuk Alutsista dan yang tidak memiliki www.peraturan.go.id 2017, No.1931 dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan.
(5)Pengguna Barang melakukan persiapan pengajuan permohonan Pemusnahan BMN, meliputi:
1. a.melakukan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN; dan
2. b.melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif, yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(6)Dalam rangka pelaksanaan Pemusnahan BMN, PPB membentuk tim internal.

Pasal 10

(1)PPB mengajukan permohonan Pemusnahan kepada Pengguna Barang secara berjenjang.
(2)Pengguna Barang mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
1. a.pertimbangan dan alasan Pemusnahan BMN; dan
2. b.data BMN yang akan dimusnahkan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
(3)Permohonan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut: a surat pernyataan yang paling sedikit memuat:

1.identitas pemohon;
2.pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
3.pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindahtangankan atau BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan ketentuan peraturan www.peraturan.go.id 2017, No.1931 perundang-undangan;

b.kopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;
c.kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang;
d.laporan kondisi barang; dan
e.foto terkini BMN.

(4)Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ada, dapat digantikan dengan:
1. a.dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
2. b.surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN yang akan dimusnahkan tersebut merupakan BMN pada Kemhan dan TNI.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELAKSANA, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELAKSANA, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016