DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016

Nomor: 83/PMK.06/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa clalam rangka mewujuclkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemusnahan clan penghapusan Barang Milik Negara perlu clilaksanakan secara efisien, efektif clan akuntabel;
b.bahwa clalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara;
c.bahwa clalam rangka menyikapi perkembangan konclisi clan praktik Pengelolaan Barang Milik Negara, cliperlukan aclanya penyempurnaan pengaturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara yang sebelumnya cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
1. 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6.Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
7.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
8.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
9.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan BMN.
10.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
12.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan BMN. www.jdih.kemenkeu.go.id
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kernenterian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan BMN.
14.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yaitu:
1. a.Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
2. b.Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang;
3. c.Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
4. d.Penghapusan BMN yang berada pada Pengguna Barang.
(2)Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang berasal dari:
1. a.eks kepabeanan dan cukai;
2. b.barang gratifikasi;
3. c.barang rampasan negara;
4. d.aset bekas milik asing/ Tionghoa;
5. e.eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
6. f.aset eks Pertamina;
7. g.perJanJian kerjasama/ karya pertambangan batubara;
8. h.aset lain-lain, pengusahaan sepanJang tidak diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri 1n1. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 3

(1)Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.memberikan persetujuan/ penolakan permohonan Pemusnahan BMN; atas
2. b.memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan Penghapusan BMN;
3. c.menetapkan keputusan Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
4. d.menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
5. e.melaksanakan Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
6. f.menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang; dan
7. g.melaksanakan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 4

(1)Pengelola Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Penclelegasian kewenangan clan tanggung jawab sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clilaksanakan sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang unclangan yang mengatur mengenai penclelegasian kewenangan clan tanggung jawab tertentu clari Pengelola Barang kepacla Pengguna Barang.
(3)Pelaksanaan kewenangan clan tanggung jawab Pengelola Barang yang telah cliclelegasikan kepacla Pengguna Barang sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clilaksanakan mengacu ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan clan tanggung jawab:
1. a.mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepacla Pengelola Barang;
2. b.mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepacla Pengelola Barang;
3. c.menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya beracla pacla Pengguna Barang setelah menclapat persetujuan Pengelola Barang; cl. melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaannya beracla pacla Pengguna Barang setelah menclapat persetujuan Pengelola Barang;
4. e.melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya beracla pacla Pengguna Barang clari Daftar Barang Pengguna clan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Penghapusan BMN; berclasarkan keputusan
5. f.menanclatangani Berita Acara Pemusnahan BMN yang beracla pacla Pengguna Barang; clan www.jdih.kemenkeu.go.id
6. g.melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
(2)Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural pada unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN.
(3)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada pejabat di lingkungannya, termasuk Kuasa Pengguna Barartg.
(4)Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
(5)Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing masmg.

BAB II

PEMUSNAHAN BMN

Pasal 6

(1)Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal:
1. a.BMN tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipindahtangankan; atau dapat dapat www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.dilakukan dengan:
  1. 1.dibakar;
  2. 2.dihancurkan;
  3. 3.ditimbun;
  4. 4.ditenggelamkan;
  5. 5.dirobohkan; atau
  6. 6.cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan; dan
3. c.dilaporkan kepada Pengelola Barang, untuk Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 7

Pemusnahan BMN dilaksanakan oleh:

a.Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
b.Pengguna Barang Pengelola Barang, Pengguna Barang. setelah mendapat persetujuan untuk BMN yang berada pada

Pasal 8

Pemusnahan dapat dilakukan terhadap BMN berupa:

a.bangunan;
b.selain tanah dan/ atau bangunan. yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 9

(1)Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMN yang akan dilakukan Pemusnahan.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN; dan
2. b.penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif.
(3)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(4)Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BMN tersebut layak dan memenuhi syarat urituk dimusnahkan, Pengelola Barang menetapkan keputusan Pemusnahan BMN.
(5)Berdasarkan keputusan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan Pemusnahan BMN paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pemusnahan BMN ditetapkan.
(6)Pelaksanaan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
(7)Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

(1)Pengguna Barang melakukan pers1apan pengaJuan permohonan Pemusnahan BMN, meliputi:
1. a.melakukan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN;
2. b.melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif, yang dituangkan dalam laporan basil penelitian.
(2)Dalam rangka pelaksanaan Pemusnahan BMN, Pengguna Barang dapat membentuk tim internal.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa clalam rangka mewujuclkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemusnahan clan penghapusan Barang Milik Negara perlu clilaksanakan secara efisien, efektif clan akuntabel;
b.bahwa clalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara;
c.bahwa clalam rangka menyikapi perkembangan konclisi clan praktik Pengelolaan Barang Milik Negara, cliperlukan aclanya penyempurnaan pengaturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara yang sebelumnya cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
1. 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6.Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
7.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
8.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
9.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan BMN.
10.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
12.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan BMN. www.jdih.kemenkeu.go.id
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kernenterian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan BMN.
14.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yaitu:
1. a.Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
2. b.Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang;
3. c.Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
4. d.Penghapusan BMN yang berada pada Pengguna Barang.
(2)Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang berasal dari:
1. a.eks kepabeanan dan cukai;
2. b.barang gratifikasi;
3. c.barang rampasan negara;
4. d.aset bekas milik asing/ Tionghoa;
5. e.eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
6. f.aset eks Pertamina;
7. g.perJanJian kerjasama/ karya pertambangan batubara;
8. h.aset lain-lain, pengusahaan sepanJang tidak diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri 1n1. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 3

(1)Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.memberikan persetujuan/ penolakan permohonan Pemusnahan BMN; atas
2. b.memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan Penghapusan BMN;
3. c.menetapkan keputusan Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
4. d.menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
5. e.melaksanakan Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
6. f.menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang; dan
7. g.melaksanakan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 4

(1)Pengelola Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Penclelegasian kewenangan clan tanggung jawab sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clilaksanakan sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang unclangan yang mengatur mengenai penclelegasian kewenangan clan tanggung jawab tertentu clari Pengelola Barang kepacla Pengguna Barang.
(3)Pelaksanaan kewenangan clan tanggung jawab Pengelola Barang yang telah cliclelegasikan kepacla Pengguna Barang sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clilaksanakan mengacu ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan clan tanggung jawab:
1. a.mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepacla Pengelola Barang;
2. b.mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepacla Pengelola Barang;
3. c.menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya beracla pacla Pengguna Barang setelah menclapat persetujuan Pengelola Barang; cl. melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaannya beracla pacla Pengguna Barang setelah menclapat persetujuan Pengelola Barang;
4. e.melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya beracla pacla Pengguna Barang clari Daftar Barang Pengguna clan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Penghapusan BMN; berclasarkan keputusan
5. f.menanclatangani Berita Acara Pemusnahan BMN yang beracla pacla Pengguna Barang; clan www.jdih.kemenkeu.go.id
6. g.melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
(2)Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural pada unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN.
(3)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada pejabat di lingkungannya, termasuk Kuasa Pengguna Barartg.
(4)Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
(5)Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing masmg.

BAB II

PEMUSNAHAN BMN

Pasal 6

(1)Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal:
1. a.BMN tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipindahtangankan; atau dapat dapat www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.dilakukan dengan:
  1. 1.dibakar;
  2. 2.dihancurkan;
  3. 3.ditimbun;
  4. 4.ditenggelamkan;
  5. 5.dirobohkan; atau
  6. 6.cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan; dan
3. c.dilaporkan kepada Pengelola Barang, untuk Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 7

Pemusnahan BMN dilaksanakan oleh:

a.Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
b.Pengguna Barang Pengelola Barang, Pengguna Barang. setelah mendapat persetujuan untuk BMN yang berada pada

Pasal 8

Pemusnahan dapat dilakukan terhadap BMN berupa:

a.bangunan;
b.selain tanah dan/ atau bangunan. yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 9

(1)Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMN yang akan dilakukan Pemusnahan.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN; dan
2. b.penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif.
(3)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(4)Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BMN tersebut layak dan memenuhi syarat urituk dimusnahkan, Pengelola Barang menetapkan keputusan Pemusnahan BMN.
(5)Berdasarkan keputusan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan Pemusnahan BMN paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pemusnahan BMN ditetapkan.
(6)Pelaksanaan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
(7)Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

(1)Pengguna Barang melakukan pers1apan pengaJuan permohonan Pemusnahan BMN, meliputi:
1. a.melakukan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN;
2. b.melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif, yang dituangkan dalam laporan basil penelitian.
(2)Dalam rangka pelaksanaan Pemusnahan BMN, Pengguna Barang dapat membentuk tim internal.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMUSNAHAN BMN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMUSNAHAN BMN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2017