DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Hibah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.peraturan.go.id 2020, No.68 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hibah Pemerintah yang selanjutnya disingkat Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
2.Hibah Langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan dan/atau dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari www.peraturan.go.id 2020, No.68 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
6.Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Kemkeu adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7.Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menkeu adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
8.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
9.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
10.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program untuk pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
12.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat www.peraturan.go.id 2020, No.68 perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
15.Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Kemhan dan TNI.
16.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
17.Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan untuk pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
18.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit organisasi pada Kemkeu yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.
19.Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPB adalah unit organisasi pada Kemkeu yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPB yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN www.peraturan.go.id 2020, No.68 Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJPB Kemkeu.
21.Pendapatan Hibah Langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh Kemhan dan TNI yang pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN, sehingga pengesahannya harus dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN.
22.Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung.
23.Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung.
24.Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
25.Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo kas pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
26.Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dan/atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pembatalan surat berharga dari Hibah. www.peraturan.go.id 2020, No.68
27.Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari Hibah.
28.Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima Hibah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Hibah selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Peraturan Menteri ini tidak mengatur Hibah Langsung pada Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 3

Pelaksanaan Hibah harus memenuhi prinsip:

a.transparan yaitu semua pelaksanaan kegiatan dan informasi mengenai Hibah termasuk syarat teknis administrasi sifatnya terbuka bagi masyarakat luas pada umumnya;
b.akuntabel yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi strategi pertahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Hibah;
c.efisien dan efektif yaitu penerimaan maupun pemberian Hibah harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan www.peraturan.go.id 2020, No.68 manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
d.kehati-hatian yaitu bahwa dalam penerimaan maupun pemberian Hibah harus memperhatikan aspek keselamatan dan kedaulatan serta kepentingan negara;
e.tidak disertai ikatan politik yaitu dalam penerimaan maupun pemberian Hibah tidak berdasarkan adanya suatu ikatan politik baik dari Pemberi Hibah maupun penerima Hibah; dan
f.tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara yaitu bahwa dalam penerimaan maupun pemberian Hibah yang dilaksanakan tidak diikuti oleh ketentuan mengikat yang dapat merugikan kepentingan dan kedaulatan negara.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Pengelolaan Hibah terdiri atas:
1. a.penerimaan Hibah; dan
2. b.pemberian Hibah.
(2)Pengelolaan Hibah digunakan untuk:
1. a.mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
2. b.mendukung tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Pasal 5

Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)diklasifikasikan berdasarkan:
1. a.Bentuk;
2. b.jenis; dan
3. c.sumbernya.

Pasal 6

(1)Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: www.peraturan.go.id 2020, No.68
1. a.Hibah uang;
2. b.Hibah barang/jasa; atau
3. c.Hibah surat berharga.
(2)Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.uang tunai; dan
2. b.uang untuk membiayai kegiatan.

Pasal 7

(1)Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Hibah yang direncanakan; dan/atau
2. b.Hibah Langsung.
(2)Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.
(3)Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

Pasal 8

(1)Sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
1. a.Hibah dalam negeri; dan
2. b.Hibah luar negeri.
(2)Hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:
1. a.lembaga keuangan dalam negeri;
2. b.lembaga non keuangan dalam negeri;
3. c.pemerintah daerah;
4. d.perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. e.lembaga lainnya; dan
6. f.perorangan.
(3)Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari: www.peraturan.go.id 2020, No.68
1. a.negara asing;
2. b.lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. c.lembaga multilateral;
4. d.lembaga keuangan asing;
5. e.lembaga non keuangan asing;
6. f.lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
7. g.perorangan.

BAB III

PENERIMAAN HIBAH

Pasal 9

Pertimbangan dalam penerimaan Hibah harus memenuhi kriteria dari aspek:

a.teknis;
b.ekonomis;
c.politis; dan
d.strategis

Pasal 10

Pertimbangan dalam penerimaan Hibah dari aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a apabila:

a.sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara; dan
b.dapat menambah kekuatan dan kemampuan operasional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hibah Pemerintah yang selanjutnya disingkat Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
2.Hibah Langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan dan/atau dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari www.peraturan.go.id 2020, No.68 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
6.Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Kemkeu adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7.Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menkeu adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
8.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
9.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
10.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program untuk pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
12.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat www.peraturan.go.id 2020, No.68 perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
15.Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Kemhan dan TNI.
16.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
17.Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan untuk pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
18.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit organisasi pada Kemkeu yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.
19.Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPB adalah unit organisasi pada Kemkeu yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPB yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN www.peraturan.go.id 2020, No.68 Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJPB Kemkeu.
21.Pendapatan Hibah Langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh Kemhan dan TNI yang pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN, sehingga pengesahannya harus dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN.
22.Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung.
23.Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung.
24.Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
25.Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo kas pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
26.Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dan/atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pembatalan surat berharga dari Hibah. www.peraturan.go.id 2020, No.68
27.Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari Hibah.
28.Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima Hibah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Hibah selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Peraturan Menteri ini tidak mengatur Hibah Langsung pada Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 3

Pelaksanaan Hibah harus memenuhi prinsip:

a.transparan yaitu semua pelaksanaan kegiatan dan informasi mengenai Hibah termasuk syarat teknis administrasi sifatnya terbuka bagi masyarakat luas pada umumnya;
b.akuntabel yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi strategi pertahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Hibah;
c.efisien dan efektif yaitu penerimaan maupun pemberian Hibah harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan www.peraturan.go.id 2020, No.68 manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
d.kehati-hatian yaitu bahwa dalam penerimaan maupun pemberian Hibah harus memperhatikan aspek keselamatan dan kedaulatan serta kepentingan negara;
e.tidak disertai ikatan politik yaitu dalam penerimaan maupun pemberian Hibah tidak berdasarkan adanya suatu ikatan politik baik dari Pemberi Hibah maupun penerima Hibah; dan
f.tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara yaitu bahwa dalam penerimaan maupun pemberian Hibah yang dilaksanakan tidak diikuti oleh ketentuan mengikat yang dapat merugikan kepentingan dan kedaulatan negara.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Pengelolaan Hibah terdiri atas:
1. a.penerimaan Hibah; dan
2. b.pemberian Hibah.
(2)Pengelolaan Hibah digunakan untuk:
1. a.mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
2. b.mendukung tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Pasal 5

Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)diklasifikasikan berdasarkan:
1. a.Bentuk;
2. b.jenis; dan
3. c.sumbernya.

Pasal 6

(1)Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: www.peraturan.go.id 2020, No.68
1. a.Hibah uang;
2. b.Hibah barang/jasa; atau
3. c.Hibah surat berharga.
(2)Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.uang tunai; dan
2. b.uang untuk membiayai kegiatan.

Pasal 7

(1)Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Hibah yang direncanakan; dan/atau
2. b.Hibah Langsung.
(2)Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.
(3)Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

Pasal 8

(1)Sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
1. a.Hibah dalam negeri; dan
2. b.Hibah luar negeri.
(2)Hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:
1. a.lembaga keuangan dalam negeri;
2. b.lembaga non keuangan dalam negeri;
3. c.pemerintah daerah;
4. d.perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. e.lembaga lainnya; dan
6. f.perorangan.
(3)Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari: www.peraturan.go.id 2020, No.68
1. a.negara asing;
2. b.lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. c.lembaga multilateral;
4. d.lembaga keuangan asing;
5. e.lembaga non keuangan asing;
6. f.lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
7. g.perorangan.

BAB III

PENERIMAAN HIBAH

Pasal 9

Pertimbangan dalam penerimaan Hibah harus memenuhi kriteria dari aspek:

a.teknis;
b.ekonomis;
c.politis; dan
d.strategis

Pasal 10

Pertimbangan dalam penerimaan Hibah dari aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a apabila:

a.sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara; dan
b.dapat menambah kekuatan dan kemampuan operasional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENERIMAAN HIBAH

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENERIMAAN HIBAH

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2025