DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Hibah; Pengajuan permohonan; Pengelolaan hibah; Perjanjian hibah; Tugas tanggung jawab

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam pelaksanaan penerimaan Hibah Langsung, Menteri:
1. a.membentuk tim pengkaji untuk melaksanakan pengkajian dan perundingan Hibah dengan memperhatikan kajian dari Panglima TNI atau Kepala UO;
2. b.dalam hal mengajukan Hibah yang berasal dari luar negeri berupa Alpalhankam yang dalam proses Hibah membutuhkan permohonan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
3. c.membentuk tim penerima Hibah; dan
4. d.melakukan penatausahaan Hibah.
(2)Alpalhankam yang dalam proses Hibah membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Menteri mengajukan permohonan nomor register atas:
1. a.Hibah Langsung dalam bentuk uang dari luar negeri kepada DJPPR; dan
2. b.Hibah Langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah DJPB.
(2)Pengajuan permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari luar negeri kepada DJPPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pelaporan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan.
(3)Pengajuan permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah DJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh kepala UO atau Pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Satker.

3.Ketentuan ayat (5) Pasal 22 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Permohonan nomor register atas Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melampirkan dokumen:
1. a.perjanjian Hibah;
2. b.ringkasan Hibah; dan
3. c.surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
(2)Dalam hal Hibah untuk mendukung tugas dan fungsi Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan nomor register untuk Hibah Langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan:
1. a.SPTMHL; dan
2. b.rekening koran.
(3)Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen asli dan salinan yang dilegalisir penerima Hibah.
(4)Menteri, Kepala UO atau Pejabat yang diberi kuasa atau Kepala Satker yang mengajukan surat permohonan nomor register Hibah bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah.

4.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Menteri mengajukan permohonan nomor register atas:
1. a.Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga dari luar negeri kepada DJPPR; dan
2. b.Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah DJPB.
(2)Pengajuan permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga dari luar negeri kepada DJPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan.
(3)Pengajuan permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga berharga dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah DJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh kepala UO atau Pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Satker.

5.Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dilampiri:
1. a.perjanjian Hibah;
2. b.ringkasan Hibah; dan
3. c.dokumen surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
(2)Dalam hal pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan penetapan nomor register untuk Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga dilampiri dengan SPTMHL.
(3)Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen asli dan salinan yang dilegalisir oleh penerima Hibah.
(4)Kepala UO atau Pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Satker yang mengajukan surat permohonan nomor register Hibah bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah.

6.Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Format surat permohonan nomor registrasi Hibah dan ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Menteri membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah atas penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga.
(1a)Dalam hal Menteri tidak dapat melakukan penandatanganan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala UO, pejabat yang diberi kuasa, atau Kepala Satker.
(2)BAST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.tanggal serah terima;
2. b.pihak Pemberi dan penerima Hibah;
3. c.tujuan penyerahan;
4. d.nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk Hibah dalam mata uang asing;
5. e.nilai nominal dalam rupiah untuk Hibah dalam mata uang rupiah;
6. f.bentuk Hibah; dan
7. g.rincian harga per barang.
(3)Format BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.

8.Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam pelaksanaan pemberian Hibah Langsung, Menteri:

a.membentuk tim pengkaji untuk melaksanakan pengkajian dan perundingan Hibah dengan memperhatikan kajian dari Panglima TNI atau kepala UO;
b.membentuk tim Pemberi Hibah;
c.mengajukan persetujuan pemberian Hibah ke luar negeri Alpalhankam yang dalam proses Hibah membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
d.melaksanakan penatausahaan Hibah.
1. 9.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pengajuan usulan pemberian Hibah Langsung kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dan Pasal 44 huruf b serta pengajuan usulan pemberian Hibah Langsung kepada Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b harus melampirkan dokumen berupa:

a.kajian;
b.surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai dari Kepala Satker;
c.surat pernyataan tidak mengganggu tugas dan fungsi dari Kepala Satker;
d.kartu identitas barang;
e.laporan kondisi barang;
f.foto barang;
g.fotocopy dokumen kepemilikan; dan
h.Penetapan Status Penggunaan.
1. 10.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah.
(2)Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah;
2. b.tanggal perjanjian Hibah atau penandatanganan perjanjian Hibah;
3. c.jumlah Hibah;
4. d.nilai Hibah dalam mata uang negara Pemberi Hibah atau sesuai perjanjian;
5. e.peruntukan Hibah;
6. f.ketentuan dan persyaratan;
7. g.periode waktu;
8. h.rencana distribusi;
9. i.biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Hibah; dan
10. j.ketentuan perubahan perjanjian Hibah.
  1. 11.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 30A

Pasal 31

Pasal 42

Pasal 46

Pasal 49

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 30A

Pasal 31

Pasal 42

Pasal 46

Pasal 49

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020