DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2012

Nomor: 20
Tahun: 2012
Ditetapkan: 16 Mei 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana, memerlukan kebijakan yang mengatur koordinasi antarinstansi kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Mekanisme Koordinasi Bantuan Kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Bencana; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.573 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MEKANISME KOORDINASI BANTUAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5733

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi secara berkesinambungan sesuai dengan prosedur dan aturan baku.
2.Koordinasi adalah upaya menyatupadukan berbagai sumber daya dan kegiatan organisasi menjadi suatu kekuatan sinergis, agar dapat melakukan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat akibat kedaruratan dan bencana secara efektif dan efisien.
3.Bantuan kesehatan adalah upaya memberikan pertolongan dalam bidang kesehatan.
4.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
5.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
7.Lintas sektoral adalah program yang melibatkan suatu instansi/institusi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah/swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan kerja sama.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan mekanisme koordinasi bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana.
(2)Tujuan Peraturan Menteri ini agar pelaksanaan mekanisme koordinasi bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif dan terpadu. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.573 4

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan mekanisme koordinasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di tingkat pusat yaitu Badan Koordinasi Kesehatan (Bakorkes) Kemhan dan TNI.
(2)Penyelenggaraan mekanisme koordinasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah yaitu Badan Koordinasi Kesehatan Daerah (Bakorkesda) Kodam.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Bakorkes Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.Ketua Bakorkes Kemhan dan TNI adalah Kapuskes TNI;
2. b.Wakil Bakorkes Kemhan dan TNI adalah Dirkes Ditjenkuathan Kemhan;
3. c.Anggota Bakorkes Kemhan dan TNI terdiri dari:
  1. 1.Dirkesad;
  2. 2.Kadiskesal; dan
  3. 3.Kadiskesau.
(2)Kapuskes TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana.
(3)Dirkes Ditjenkuathan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan bantuan kesehatan dengan Puskes TNI dan mitra koordinasi yang terkait di tingkat pusat.
(4)Dirkesad, Kadiskesal, dan Kadiskesau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 mempunyai tugas dan tanggung jawab menghimpun kemampuan sumber daya kesehatan yang siap untuk penyelenggaraan bantuan kesehatan.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 5

Hubungan dan kerja sama antarinstansi kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam suatu mekanisme koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5735

a.Ditkes Ditjenkuathan Kemhan sebagai supervisi penyelenggara bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana;
b.Puskes TNI sebagai koordinator penyelenggaraan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana; dan
c.Instansi Kesehatan Angkatan sebagai pelaksana kegiatan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana.

BAB IV

MEKANISME KOORDINASI

Pasal 6

Pelaksanaan koordinasi bantuan kesehatan diselenggarakan secara lintas sektoral berdasarkan prinsip:

a.saling menghormati dengan memperhatikan etika sesuai dengan bidang tugas;
b.kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan koordinasi; dan
c.kemitraan antarinstansi.

Pasal 7

Pihak yang berkoordinasi pada bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana terdiri atas:

a.Intern Kemhan dan TNI meliputi:
1. 1.Instansi Kesehatan Kemhan;
2. 2.Instansi Kesehatan TNI di tingkat pusat; dan
3. 3.Instansi Kesehatan TNI di tingkat daerah.
b.Ekstern Kemhan dan TNI di tingkat pusat meliputi:
1. 1.Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
2. 2.Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK ) Kemenkes;
3. 3.Pusat Kedokteran Kesehatan Polri;
4. 4.Palang Merah Indonesia (PMI);
5. 5.Kementerian Sosial.
c.Ekstern Kemhan dan TNI di tingkat daerah meliputi:
1. 1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
2. 2.Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
3. 3.Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)Koordinasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada tingkat intern Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk:
1. a.menyiapkan penguatan manajemen bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kemhan dan TNI pada tahap pra bencana; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.573 6
2. b.menyiapkan kemampuan sumber daya kesehatan yang mampu untuk menyelenggarakan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana; dan
3. c.kebutuhan sinergisitas tugas dan fungsi instansi kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana.
(2)Pejabat yang melaksanakan koordinasi pada bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana intern Kemhan dan TNI yaitu:
1. a.Kapuskes TNI;
2. b.Dirkes Ditjenkuathan Kemhan;
3. c.Dirkesad;
4. d.Kadiskesal; dan
5. e.Kadiskesau.

Pasal 9

(1)Koordinasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada tingkat ekstern Kemhan dan TNI di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b untuk:
1. a.memperkuat kemampuan tenaga kesehatan Kemhan dan TNI dalam menyiapkan sumber daya kesehatan pada tahap pra bencana;
2. b.menjadi bagian dalam penyelenggaraan bantuan kesehatan penanggulangan bencana di tingkat Nasional; dan
3. c.penyerasian gerak langkah tim kesehatan TNI dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan bantuan kesehatan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat.
(2)Pejabat yang melaksanakan koordinasi pada bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana ekstern Kemhan dan TNI di tingkat pusat yaitu:
1. a.Kapuskes TNI;
2. b.Dirkes Ditjenkuathan Kemhan;
3. c.Kapusdokes Polri;
4. d.Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemnekes; dan
5. e.Direktur Kesiapsiagaan bencana BNPB.
(3)Koordinasi bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana pada tingkat ekstern dilaksanakan mulai dari prabencana, tanggap darurat, sampai dengan pascabencana.

Pasal 10

(1)Koordinasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada tingkat ekstern Kemhan dan TNI di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk:
1. a.menyatupadukan gerak langkah penyelenggaraan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5737
2. b.membentuk organisasi penyelenggaraan bantuan kesehatan daerah; dan
3. c.menjadi bagian dalam organisasi penyelenggraan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana.
(2)Pejabat yang melaksanakan koordinasi pada bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana ekstern Kemhan dan TNI di tingkat daerah yaitu:
1. a.Kapuskes TNI;
2. b.Dirkesad;
3. c.Kadiskesal;
4. d.Kadiskesau;
5. e.Para Kepala Kesehatan TNI di daerah bencana,
6. f.BPBD; dan
7. g.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana, memerlukan kebijakan yang mengatur koordinasi antarinstansi kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MEKANISME KOORDINASI BANTUAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5733

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi secara berkesinambungan sesuai dengan prosedur dan aturan baku.
2.Koordinasi adalah upaya menyatupadukan berbagai sumber daya dan kegiatan organisasi menjadi suatu kekuatan sinergis, agar dapat melakukan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat akibat kedaruratan dan bencana secara efektif dan efisien.
3.Bantuan kesehatan adalah upaya memberikan pertolongan dalam bidang kesehatan.
4.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
5.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
7.Lintas sektoral adalah program yang melibatkan suatu instansi/institusi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah/swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan kerja sama.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan mekanisme koordinasi bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana.
(2)Tujuan Peraturan Menteri ini agar pelaksanaan mekanisme koordinasi bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif dan terpadu. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.573 4

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan mekanisme koordinasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di tingkat pusat yaitu Badan Koordinasi Kesehatan (Bakorkes) Kemhan dan TNI.
(2)Penyelenggaraan mekanisme koordinasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah yaitu Badan Koordinasi Kesehatan Daerah (Bakorkesda) Kodam.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Bakorkes Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.Ketua Bakorkes Kemhan dan TNI adalah Kapuskes TNI;
2. b.Wakil Bakorkes Kemhan dan TNI adalah Dirkes Ditjenkuathan Kemhan;
3. c.Anggota Bakorkes Kemhan dan TNI terdiri dari:
  1. 1.Dirkesad;
  2. 2.Kadiskesal; dan
  3. 3.Kadiskesau.
(2)Kapuskes TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana.
(3)Dirkes Ditjenkuathan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan bantuan kesehatan dengan Puskes TNI dan mitra koordinasi yang terkait di tingkat pusat.
(4)Dirkesad, Kadiskesal, dan Kadiskesau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 mempunyai tugas dan tanggung jawab menghimpun kemampuan sumber daya kesehatan yang siap untuk penyelenggaraan bantuan kesehatan.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 5

a.Ditkes Ditjenkuathan Kemhan sebagai supervisi penyelenggara bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana;
b.Puskes TNI sebagai koordinator penyelenggaraan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana; dan
c.Instansi Kesehatan Angkatan sebagai pelaksana kegiatan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana.

BAB IV

MEKANISME KOORDINASI

Pasal 6

Pelaksanaan koordinasi bantuan kesehatan diselenggarakan secara lintas sektoral berdasarkan prinsip:

a.saling menghormati dengan memperhatikan etika sesuai dengan bidang tugas;
b.kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan koordinasi; dan
c.kemitraan antarinstansi.

Pasal 7

Pihak yang berkoordinasi pada bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana terdiri atas:

a.Intern Kemhan dan TNI meliputi:
1. 1.Instansi Kesehatan Kemhan;
2. 2.Instansi Kesehatan TNI di tingkat pusat; dan
3. 3.Instansi Kesehatan TNI di tingkat daerah.
b.Ekstern Kemhan dan TNI di tingkat pusat meliputi:
1. 1.Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
2. 2.Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK ) Kemenkes;
3. 3.Pusat Kedokteran Kesehatan Polri;
4. 4.Palang Merah Indonesia (PMI);
5. 5.Kementerian Sosial.
c.Ekstern Kemhan dan TNI di tingkat daerah meliputi:
1. 1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
2. 2.Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
3. 3.Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)Koordinasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada tingkat intern Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk:
1. a.menyiapkan penguatan manajemen bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kemhan dan TNI pada tahap pra bencana; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.573 6
2. b.menyiapkan kemampuan sumber daya kesehatan yang mampu untuk menyelenggarakan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana; dan
3. c.kebutuhan sinergisitas tugas dan fungsi instansi kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana.
(2)Pejabat yang melaksanakan koordinasi pada bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana intern Kemhan dan TNI yaitu:
1. a.Kapuskes TNI;
2. b.Dirkes Ditjenkuathan Kemhan;
3. c.Dirkesad;
4. d.Kadiskesal; dan
5. e.Kadiskesau.

Pasal 9

(1)Koordinasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada tingkat ekstern Kemhan dan TNI di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b untuk:
1. a.memperkuat kemampuan tenaga kesehatan Kemhan dan TNI dalam menyiapkan sumber daya kesehatan pada tahap pra bencana;
2. b.menjadi bagian dalam penyelenggaraan bantuan kesehatan penanggulangan bencana di tingkat Nasional; dan
3. c.penyerasian gerak langkah tim kesehatan TNI dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan bantuan kesehatan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat.
(2)Pejabat yang melaksanakan koordinasi pada bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana ekstern Kemhan dan TNI di tingkat pusat yaitu:
1. a.Kapuskes TNI;
2. b.Dirkes Ditjenkuathan Kemhan;
3. c.Kapusdokes Polri;
4. d.Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemnekes; dan
5. e.Direktur Kesiapsiagaan bencana BNPB.
(3)Koordinasi bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana pada tingkat ekstern dilaksanakan mulai dari prabencana, tanggap darurat, sampai dengan pascabencana.

Pasal 10

(1)Koordinasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada tingkat ekstern Kemhan dan TNI di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk:
1. a.menyatupadukan gerak langkah penyelenggaraan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5737
2. b.membentuk organisasi penyelenggaraan bantuan kesehatan daerah; dan
3. c.menjadi bagian dalam organisasi penyelenggraan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana.
(2)Pejabat yang melaksanakan koordinasi pada bantuan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana ekstern Kemhan dan TNI di tingkat daerah yaitu:
1. a.Kapuskes TNI;
2. b.Dirkesad;
3. c.Kadiskesal;
4. d.Kadiskesau;
5. e.Para Kepala Kesehatan TNI di daerah bencana,
6. f.BPBD; dan
7. g.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2019