DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2019

Nomor: 31
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Mekanisme Koordinasi Bantuan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perubahan struktur organisasi, tataran kewenangan, dan hubungan kelembagaan sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2019, No.1748
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Kesehatan adalah upaya memberikan pertolongan dalam bidang kesehatan.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. www.peraturan.go.id 2019, No.1748
4.Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana pada saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.
5.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang berhasil guna dan berdaya guna.
6.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7.Satuan Tugas Kesehatan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disingkat Satgaskes Kemhan dan TNI adalah Satuan Tugas berbentuk kerangka, terpadu dan bersifat gabungan terdiri dari unsur-unsur satuan organik kesehatan Kemhan dan TNI, yang dengan mudah dan cepat dapat digerakkan.
8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
9.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
10.Triase adalah pengelompokkan korban yang didasarkan atas berat ringan trauma/penyakit serta kecepatan penanganan/pemindahannya. www.peraturan.go.id 2019, No.1748

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN KESEHATAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan pada tahap:

a.Pra bencana; dan
b.Keadaan Darurat Bencana.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada:

a.tingkat pusat; dan
b.tingkat daerah.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melalui Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
2. b.Pusat Kesehatan TNI;
3. c.Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
4. d.Dinas Kesehatan Angkatan Laut; dan
5. e.Dinas Kesehatan Angkatan Udara.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh:
1. a.Kesehatan Komando Utama TNI Angkatan Darat;
2. b.Kesehatan Komando Utama TNI Angkatan Laut; dan
3. c.Kesehatan Komando Utama TNI Angkatan Udara. www.peraturan.go.id 2019, No.1748

Pasal 5

Kegiatan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.Kesiapsiagaan sumber daya kesehatan; dan
b.Mitigasi bencana bidang kesehatan.

Pasal 6

Kesiapsiagaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam Penanggulangan Bencana; dan
b.kesiapan fasilitas kesehatan.

Pasal 7

(1)Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.gladi posko; dan
3. c.gladi lapang.
(2)Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
1. a.peserta dari tenaga kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI di pusat dan daerah; dan
2. b.narasumber yang berasal dari Kemhan, TNI dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

(1)Kesiapan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.pemenuhan peralatan kesehatan sesuai standar; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1748
2. b.mempunyai standar operasional prosedur kebencanaan di fasilitas kesehatan.
(2)Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rumah sakit Kemhan dan TNI;
2. b.rumah sakit lapangan;
3. c.rumah sakit kapal; dan/atau
4. d.kontainer medik udara.

Pasal 9

(1)Mitigasi bencana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu dengan menyusun peta geomedik.
(2)Penyusunan peta geomedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melalui Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 10

(1)Kegiatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.pemberian Bantuan Kesehatan;
2. b.evakuasi medis;
3. c.perawatan medis;
4. d.surveilans; dan
5. e.pencatatan pelaporan.
(2)Kegiatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat nasional dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Panglima TNI.
(3)Pelaksanaan kegiatan Bantuan Kesehatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan Pusat Kesehatan TNI. www.peraturan.go.id 2019, No.1748
(4)Kegiatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat daerah dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Gubernur dan Bupati/Walikota kepada Panglima Komando Utama.
(5)Pelaksana kegiatan Bantuan Kesehatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Kepala Kesehatan Komando Utama.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Mekanisme Koordinasi Bantuan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perubahan struktur organisasi, tataran kewenangan, dan hubungan kelembagaan sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2019, No.1748
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Kesehatan adalah upaya memberikan pertolongan dalam bidang kesehatan.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. www.peraturan.go.id 2019, No.1748
4.Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana pada saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.
5.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang berhasil guna dan berdaya guna.
6.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7.Satuan Tugas Kesehatan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disingkat Satgaskes Kemhan dan TNI adalah Satuan Tugas berbentuk kerangka, terpadu dan bersifat gabungan terdiri dari unsur-unsur satuan organik kesehatan Kemhan dan TNI, yang dengan mudah dan cepat dapat digerakkan.
8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
9.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
10.Triase adalah pengelompokkan korban yang didasarkan atas berat ringan trauma/penyakit serta kecepatan penanganan/pemindahannya. www.peraturan.go.id 2019, No.1748

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN KESEHATAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan pada tahap:

a.Pra bencana; dan
b.Keadaan Darurat Bencana.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada:

a.tingkat pusat; dan
b.tingkat daerah.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melalui Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
2. b.Pusat Kesehatan TNI;
3. c.Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
4. d.Dinas Kesehatan Angkatan Laut; dan
5. e.Dinas Kesehatan Angkatan Udara.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh:
1. a.Kesehatan Komando Utama TNI Angkatan Darat;
2. b.Kesehatan Komando Utama TNI Angkatan Laut; dan
3. c.Kesehatan Komando Utama TNI Angkatan Udara. www.peraturan.go.id 2019, No.1748

Pasal 5

Kegiatan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.Kesiapsiagaan sumber daya kesehatan; dan
b.Mitigasi bencana bidang kesehatan.

Pasal 6

Kesiapsiagaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam Penanggulangan Bencana; dan
b.kesiapan fasilitas kesehatan.

Pasal 7

(1)Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.gladi posko; dan
3. c.gladi lapang.
(2)Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
1. a.peserta dari tenaga kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI di pusat dan daerah; dan
2. b.narasumber yang berasal dari Kemhan, TNI dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

(1)Kesiapan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.pemenuhan peralatan kesehatan sesuai standar; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1748
2. b.mempunyai standar operasional prosedur kebencanaan di fasilitas kesehatan.
(2)Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rumah sakit Kemhan dan TNI;
2. b.rumah sakit lapangan;
3. c.rumah sakit kapal; dan/atau
4. d.kontainer medik udara.

Pasal 9

(1)Mitigasi bencana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu dengan menyusun peta geomedik.
(2)Penyusunan peta geomedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melalui Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 10

(1)Kegiatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.pemberian Bantuan Kesehatan;
2. b.evakuasi medis;
3. c.perawatan medis;
4. d.surveilans; dan
5. e.pencatatan pelaporan.
(2)Kegiatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat nasional dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Panglima TNI.
(3)Pelaksanaan kegiatan Bantuan Kesehatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan Pusat Kesehatan TNI. www.peraturan.go.id 2019, No.1748
(4)Kegiatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat daerah dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Gubernur dan Bupati/Walikota kepada Panglima Komando Utama.
(5)Pelaksana kegiatan Bantuan Kesehatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Kepala Kesehatan Komando Utama.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN BANTUAN KESEHATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN BANTUAN KESEHATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2013