DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2018

Nomor: 20
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penilaian Kompetensi Individu Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Assessment and Development Center di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2018, No.1454

2.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 876);
3.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Assessment and Development Center adalah suatu metode terintegrasi yang mencakup penilaian dan pengembangan kompetensi pegawai.
2.Assessment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan memprediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan profil potensi dan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.
3.Development Center adalah suatu metode yang terstandar guna mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi pegawai secara efektif dan efisien.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5.Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.1454
6.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh individu Pegawai Kemhan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaaan tugas jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien.
7.Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki individu Pegawai Kemhan dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan alat ukur tertentu.
8.Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Assessor adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu, telah mengikuti pelatihan Assessor, memiliki keahlian teknis untuk melakukan Penilaian Kompetensi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Penilaian Kompetensi manajerial.
9.Assessee adalah Pegawai Kemhan yang dinilai potensi dan kompetensinya dalam Assessment Center.
10.Fasilitator adalah seseorang yang telah mengikuti pelatihan Fasilitator, memiliki keahlian teknis untuk melakukan pendampingan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Development Center.
11.Partisipan adalah Pegawai Kemhan yang sudah diidentifikasi dan akan dikembangkan kompetensinya dalam Development Center.
12.Administrator adalah Assessor yang bertanggung jawab dan/atau mengepalai pelaksanaan penilaian Kompetensi dengan metode Assessment and Development Center.
13.Profil Kompetensi Jabatan adalah Kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan tertentu.
14.Profil Kompetensi Individu adalah profil kekuatan dan kelemahan Kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.1454
15.Psikotes adalah rangkaian kegiatan pengambilan data psikologi dengan menggunakan berbagai alat tes terstandar untuk melihat potensi seseorang.
16.Potensi adalah gambaran individu yang terdiri dari kepribadian, inteligensi, sikap kerja, dan kepemimpinan.
17.Gap Kompetensi adalah kesenjangan antara Kompetensi Individu dengan Kompetensi yang dipersyaratkan.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Assessment and Development Center di lingkungan Kemhan, dengan tujuan untuk meningkatkan Kompetensi Pegawai Kemhan.

Pasal 3

Assessment and Development Center dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

a.objektif, bahwa hasil penilaian dan identifikasi menggambarkan Potensi dan Kompetensi sesungguhnya yang dimiliki Pegawai Kemhan;
b.transparan, bahwa hasil penilaian dan identifikasi menggambarkan Potensi dan Kompetensi yang dimiliki Pegawai Kemhan dapat diketahui oleh Pegawai Kemhan yang dinilai dan/atau pejabat yang berwenang;
c.valid, bahwa metode yang digunakan harus menjamin keakuratan dan dapat mengungkap Potensi dan Kompetensi yang akan dinilai;
d.partisipatif, bahwa setiap individu ikut serta dan terlibat secara aktif sesuai dengan perannya untuk pencapaian tujuan;
e.reliabel, bahwa metode yang digunakan harus mencerminkan konsistensi tingkat Potensi dan Kompetensi yang dimiliki Pegawai Kemhan dalam kurun waktu tertentu; www.peraturan.go.id 2018, No.1454
f.efektif dan efisien, bahwa metode yang digunakan memperhatikan pemanfaatan sumber daya dan waktu yang tersedia secara tepat guna dengan tetap fokus pada pencapaian tujuan;
g.adaptif, bahwa metode yang digunakan mampu menyesuaikan perkembangan dinamika keadaan di lingkungan kerja;
h.berkesinambungan, bahwa proses yang dilaksanakan memiliki sifat keberlanjutan, sehingga memiliki manfaat yang dapat diterima oleh organisasi; dan
i.visioner, bahwa proses yang dilaksanakan memiliki tujuan akhir yang jelas untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan organisasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTER

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Assessment and Development Center di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan bagi Pegawai Kemhan.
(2)Penyelenggaraan Assessment and Development Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
1. a.Assessment Center; dan
2. b.Development Center.

Pasal 5

Penyelenggaraan Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mengukur www.peraturan.go.id 2018, No.1454 Potensi dan Kompetensi Pegawai Kemhan sesuai dengan Profil Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.multimetode;
b.multiassessor;
c.integrasi;
d.fokus pada kemampuan yang bisa dilakukan Assessee saat ini dengan berorientasi kebutuhan organisasi; dan
e.hasil penilaian menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penempatan suatu jabatan.

Pasal 7

Multimetode sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penggunaan beberapa metode Kompetensi untuk menilai Assessee.

Pasal 8

Multiassessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas beberapa Assessor yang melaksanakan penilaian Kompetensi dengan menggunakan multimetode.

Pasal 9

Integrasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan proses penggabungan hasil penilaian dari multimetode dan multiassessor untuk mendapatkan kesimpulan nilai Kompetensi dari Assessee.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Development Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan www.peraturan.go.id 2018, No.1454 terhadap Partisipan sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center.
(2)Tindak lanjut dari hasil Assessment Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kesenjangan atau Gap Kompetensi individu.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penilaian Kompetensi Individu Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 876);
3.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Assessment and Development Center adalah suatu metode terintegrasi yang mencakup penilaian dan pengembangan kompetensi pegawai.
2.Assessment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan memprediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan profil potensi dan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.
3.Development Center adalah suatu metode yang terstandar guna mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi pegawai secara efektif dan efisien.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5.Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.1454
6.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh individu Pegawai Kemhan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaaan tugas jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien.
7.Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki individu Pegawai Kemhan dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan alat ukur tertentu.
8.Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Assessor adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu, telah mengikuti pelatihan Assessor, memiliki keahlian teknis untuk melakukan Penilaian Kompetensi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Penilaian Kompetensi manajerial.
9.Assessee adalah Pegawai Kemhan yang dinilai potensi dan kompetensinya dalam Assessment Center.
10.Fasilitator adalah seseorang yang telah mengikuti pelatihan Fasilitator, memiliki keahlian teknis untuk melakukan pendampingan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Development Center.
11.Partisipan adalah Pegawai Kemhan yang sudah diidentifikasi dan akan dikembangkan kompetensinya dalam Development Center.
12.Administrator adalah Assessor yang bertanggung jawab dan/atau mengepalai pelaksanaan penilaian Kompetensi dengan metode Assessment and Development Center.
13.Profil Kompetensi Jabatan adalah Kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan tertentu.
14.Profil Kompetensi Individu adalah profil kekuatan dan kelemahan Kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.1454
15.Psikotes adalah rangkaian kegiatan pengambilan data psikologi dengan menggunakan berbagai alat tes terstandar untuk melihat potensi seseorang.
16.Potensi adalah gambaran individu yang terdiri dari kepribadian, inteligensi, sikap kerja, dan kepemimpinan.
17.Gap Kompetensi adalah kesenjangan antara Kompetensi Individu dengan Kompetensi yang dipersyaratkan.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pasal 3

Assessment and Development Center dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

a.objektif, bahwa hasil penilaian dan identifikasi menggambarkan Potensi dan Kompetensi sesungguhnya yang dimiliki Pegawai Kemhan;
b.transparan, bahwa hasil penilaian dan identifikasi menggambarkan Potensi dan Kompetensi yang dimiliki Pegawai Kemhan dapat diketahui oleh Pegawai Kemhan yang dinilai dan/atau pejabat yang berwenang;
c.valid, bahwa metode yang digunakan harus menjamin keakuratan dan dapat mengungkap Potensi dan Kompetensi yang akan dinilai;
d.partisipatif, bahwa setiap individu ikut serta dan terlibat secara aktif sesuai dengan perannya untuk pencapaian tujuan;
e.reliabel, bahwa metode yang digunakan harus mencerminkan konsistensi tingkat Potensi dan Kompetensi yang dimiliki Pegawai Kemhan dalam kurun waktu tertentu; www.peraturan.go.id 2018, No.1454
f.efektif dan efisien, bahwa metode yang digunakan memperhatikan pemanfaatan sumber daya dan waktu yang tersedia secara tepat guna dengan tetap fokus pada pencapaian tujuan;
g.adaptif, bahwa metode yang digunakan mampu menyesuaikan perkembangan dinamika keadaan di lingkungan kerja;
h.berkesinambungan, bahwa proses yang dilaksanakan memiliki sifat keberlanjutan, sehingga memiliki manfaat yang dapat diterima oleh organisasi; dan
i.visioner, bahwa proses yang dilaksanakan memiliki tujuan akhir yang jelas untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan organisasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTER

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Assessment and Development Center di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan bagi Pegawai Kemhan.
(2)Penyelenggaraan Assessment and Development Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
1. a.Assessment Center; dan
2. b.Development Center.

Pasal 5

Pasal 6

Penyelenggaraan Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.multimetode;
b.multiassessor;
c.integrasi;
d.fokus pada kemampuan yang bisa dilakukan Assessee saat ini dengan berorientasi kebutuhan organisasi; dan
e.hasil penilaian menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penempatan suatu jabatan.

Pasal 7

Multimetode sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penggunaan beberapa metode Kompetensi untuk menilai Assessee.

Pasal 8

Multiassessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas beberapa Assessor yang melaksanakan penilaian Kompetensi dengan menggunakan multimetode.

Pasal 9

Integrasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan proses penggabungan hasil penilaian dari multimetode dan multiassessor untuk mendapatkan kesimpulan nilai Kompetensi dari Assessee.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Development Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan www.peraturan.go.id 2018, No.1454 terhadap Partisipan sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center.
(2)Tindak lanjut dari hasil Assessment Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kesenjangan atau Gap Kompetensi individu.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTER

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 65 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTER

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 65 Tahun 2014