DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 65 Tahun 2014

Nomor: 65
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya, perlu menyelenggarakan Assessment Center di lingkungan Kementerian Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Penilaian Kompetensi Individu Pegawai sudah tidak sesuai lagi dengan tata cara penilaian kompetensi individu yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan, sehingga perlu diganti; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI PERTAHANANREPUBLIKINDONESIA, Menimbang PERATURANMENTERI PERTAHANANREPUBLIKINDONESIA NOMOR65 TAHUN2014 TENTANG PENILAIANKOMPETENSIINDIVIDUPEGAWAI DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERTAHANAN KEMENHAN. Kompetensi. Pegawai. Penilaian. Pencabutan. No. 1598,2014 BERITA NEGARA
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penilaian Kompetensi Individu Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

1.Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 2 Mengingat 2014, No. 1598
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 200B ten tang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
7.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 200B tentang Pedoman Penyelenggaraan Assessment Center Pegawai Negeri. B. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); dan
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENILAIAN KOMPETENSI INDIVIDU PEGAWAI DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian Negara yang membidangi urusan pertahanan dalam pemerintahan.
2.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
3.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Penilaian Kompetensi Individu Pegawai di lingkungan Kemhan. 2014, No.159B 3
4.Assessment Center yaitu metode terstandar yang dilakukan untuk menilai atau mengukur potensi dan prediksi keberhasilan Pegawai Kemhan dalam suatu jabatan melalui beberapa alat ukur berdasarkan kompetensijabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.
5.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
6.Penilaian Kompetensi Individu Pegawai Kemhan adalah suatu proses untuk mengukur kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Kemhan dengan membandingkan Kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan beberapajberbagai metode penilaian.
7.Potensi adalah kemampuan individu yang belum terealisir yang terdiri dari karakter, emosi, inteligensi dan emosi, yang dapat memberikan prediksi terhadap Kompetensi yang dapat dikembangkan individu serta keberhasilan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas- tugas jabatannya di masa mendatang.
8.Assessor adalah Pegawai Kemhan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian Kompetensi manajerial.
9.Assesse adalah orang yang dinilai kompetensinya.
10.Administrator adalah Assessor senior yang bertanggungjawab dan atau mengepalai pelaksanaan penilaian Kompetensi dengan metode Assessment Center.
11.Simulasi adalah alat ukur Kompetensi dengan menggunakan persoalan yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata mungkin muncul dalam tugas dan atau pekerjaan sehari -hari.

(1)Penilaian Kompetensi Individu digunakan dalam rangka kebijakan penggunaan pegawai dengan menggunakan metode Assessment Center atau dengan beberapa alat ukur.
(2)Penggunaan Penilaian Kompetensi Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai beriku t:
1. a.menilai Kompetensi Pegawai Kemhan yang akan diarahkan dalam jabatan struktural dan j abatan fungsional.
2. b.menilai Kompetensi pegawai dari luar Kemhan yang akan ditempatkan ke dalam jabatan di lingkungan Kemhan. 4 2014, No. 1598 Pasal 5 Aplikasi metode dan alat ukur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
3. a.metode Assessment Center digunakan untuk menilai Kompetensi Assesse yang diarahkan dalam jabatan struktural Eselon I sampai dengan eselon IV;
4. b.metode pemetaan Potensi pegawai digunakan untuk menilai potensi seluruh pegawai yang akan diarahkan dalam jabatan struktural dan fungsional; dan
5. c.metode lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PENILAIANKOMPETENSIINDIVIDU Pasal 2

Pasal 4

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang meliputi:

a.objektif, bahwa hasil penilaian menggambarkan Potensi dan Kompetensi yang dimiliki Assesse;
b.transparan, bahwa hasil penilaian disampaikan kepada Assesse dan pejabat yang berwenang;
c.valid, bahwa alat ukur yang digunakan menjamin keakuratan hasil penilaian serta dapat menggambarkan Potensi dan Kompetensi Assesse yang dinilai; dan
d.reliabel, bahwa alat ukur yang digunakan mencerminkan konsistensi hasil penilaian terhadap Potensi dan Kompetensi yang dimiliki Assesse dalam kurun waktu tertentu.
c.memetakan gap Kompetensi pegawai dalam rangka penyusunan bahan kurikulum yang menjadi dasar penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
d.sebagai bahan dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 3

Penilaian Kompetensi Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan hal sebagai berikut:

a.prinsip penilaian;
b.aplikasi metode; dan
c.alat ukur penilaian. 2014, No.1598 5
a.pegawai Kemhan;

Pasal 8

(1)Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai penyelenggara Penilaian Kompetensi Individu.
(2)Penilaian Kompetensi Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Assessor dan Administrator.
(3)Assessor dan Administrator dalam penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melaksanakan metode Assessment Center dan atau alat ukur lainnya dalam Penilaian Kompetensi Individu. Umum BABIII PENYELENGGARAANPENILAIANKOMPETENSIINDIVIDU Pasal 6 Dalam hal jabatan fungsional umum, Assessor dalam menilai kompetensi individu menggunakan minimal 2 (dua) alat ukur atau sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Alat ukur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

a.tes inventori, merupakan alat ukur Assesse untuk memilih pernyataan terstandardisasi yang paling menggambarkan sikap, karakter dan motivasinya;
b.simulasi, merupakan alat ukur untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan situasi nyata dalam pekerjaan Assesse;
c.penugasan, merupakan alat ukur untuk menyelesaikan persoalan berupa analisis kasus, evaluasi diri, atau tugas-tugas lain yang dapat menampilkan potensi dan Kompetensi perilaku Assesse; dan
d.wawancara berbasis kompetensi, merupakan serangkaian pertanyaan terstruktur untuk mencari kompetensi berdasarkan pengalaman Assesse. 6 2014, No. 1598

Pasal 11

(1)Tugas dan tanggung jawab Assessor dalam tahap Pra Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
1. a.menerima surat penugasan dari Administrator;
2. b.menerima briefing dari administrator yang bertujuan untuk menjelaskan isi surat penugasan, tata tertib, dan jadwal pelaksanaan Assessment Center;
3. c.mempelajari berkas Assesse antara lain riwayat hidup, uraian jabatan, dan struktur organisasi;dan
4. d.mempelajari alat ukur yang akan digunakan.
(2)Kegiatan dalam tahap pra Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 12

(1)Tugas dan tanggung jawab Assessor dalam pelaksanaan Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
1. a.mengobservasi perilaku Assesse selama proses penilaian berlangsung;
2. b.mencatat data perilaku selama proses penilaian berlangsung; dan
3. c.wawancara berbasis Kompetensi.
(2)Kegiatan dalam tahap pelaksanaan Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 13

(1)Tugas dan tanggung jawab Assessor dalam pasca Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
1. a.mengklasifikasikan perilaku yang diamati ke dalam tabel penilaian sementara;

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab Assessor dalam melaksanakan Penilaian Kompetensi Individu meliputi 3 (tiga)tahapan yaitu:

a.pra Assessment Center;
b.pelaksanaan Assessment Center; dan
c.pasca Assessment Center.
b.pendidikan minimal Strata Satu (S-I);
c.memiliki sertifikasi Assessor; dan
d.mengikuti pelatihan dan penyegaran dalam bidang Assessment Center secara berkala. 2014, No.1598 7
b.melakukan penilaian level Kompetensi berdasarkan bukti perilaku yang tam pil;
c.menuliskan ulang hasil skoring dari setiap alat ukur secara individual;
d.melakukan integrasi data bersama mitra Assessor;
e.menuliskan laporan Assessment Center secara individual;
f.menyampaikan laporan Assessment Center ke Administrator; dan
g.memberikan um pan balik (feedback) kepada Assesse sesuai kebutuhan.

(2)Kegiatan dalam tahap pasca Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.

Pasal 14

Administrator dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) wajib mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a.persyaratan sebagai Assessor;
b.pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai Assessor;
c.pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai Assessment Center; dan
d.kepercayaan diri yang tinggi, rasa tanggung jawab, kemampuan memimpin dan bekerja dalam kelompok.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya, perlu menyelenggarakan Assessment Center di lingkungan Kementerian Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Penilaian Kompetensi Individu Pegawai sudah tidak sesuai lagi dengan tata cara penilaian kompetensi individu yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan, sehingga perlu diganti; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI PERTAHANANREPUBLIKINDONESIA, Menimbang PERATURANMENTERI PERTAHANANREPUBLIKINDONESIA NOMOR65 TAHUN2014 TENTANG PENILAIANKOMPETENSIINDIVIDUPEGAWAI DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERTAHANAN KEMENHAN. Kompetensi. Pegawai. Penilaian. Pencabutan. No. 1598,2014 BERITA NEGARA
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penilaian Kompetensi Individu Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

1.Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 2 Mengingat 2014, No. 1598
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 200B ten tang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
7.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 200B tentang Pedoman Penyelenggaraan Assessment Center Pegawai Negeri. B. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); dan
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENILAIAN KOMPETENSI INDIVIDU PEGAWAI DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian Negara yang membidangi urusan pertahanan dalam pemerintahan.
2.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
3.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Penilaian Kompetensi Individu Pegawai di lingkungan Kemhan. 2014, No.159B 3
4.Assessment Center yaitu metode terstandar yang dilakukan untuk menilai atau mengukur potensi dan prediksi keberhasilan Pegawai Kemhan dalam suatu jabatan melalui beberapa alat ukur berdasarkan kompetensijabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.
5.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
6.Penilaian Kompetensi Individu Pegawai Kemhan adalah suatu proses untuk mengukur kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Kemhan dengan membandingkan Kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan beberapajberbagai metode penilaian.
7.Potensi adalah kemampuan individu yang belum terealisir yang terdiri dari karakter, emosi, inteligensi dan emosi, yang dapat memberikan prediksi terhadap Kompetensi yang dapat dikembangkan individu serta keberhasilan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas- tugas jabatannya di masa mendatang.
8.Assessor adalah Pegawai Kemhan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian Kompetensi manajerial.
9.Assesse adalah orang yang dinilai kompetensinya.
10.Administrator adalah Assessor senior yang bertanggungjawab dan atau mengepalai pelaksanaan penilaian Kompetensi dengan metode Assessment Center.
11.Simulasi adalah alat ukur Kompetensi dengan menggunakan persoalan yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata mungkin muncul dalam tugas dan atau pekerjaan sehari -hari.

(1)Penilaian Kompetensi Individu digunakan dalam rangka kebijakan penggunaan pegawai dengan menggunakan metode Assessment Center atau dengan beberapa alat ukur.
(2)Penggunaan Penilaian Kompetensi Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai beriku t:
1. a.menilai Kompetensi Pegawai Kemhan yang akan diarahkan dalam jabatan struktural dan j abatan fungsional.
2. b.menilai Kompetensi pegawai dari luar Kemhan yang akan ditempatkan ke dalam jabatan di lingkungan Kemhan. 4 2014, No. 1598 Pasal 5 Aplikasi metode dan alat ukur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
3. a.metode Assessment Center digunakan untuk menilai Kompetensi Assesse yang diarahkan dalam jabatan struktural Eselon I sampai dengan eselon IV;
4. b.metode pemetaan Potensi pegawai digunakan untuk menilai potensi seluruh pegawai yang akan diarahkan dalam jabatan struktural dan fungsional; dan
5. c.metode lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PENILAIANKOMPETENSIINDIVIDU Pasal 2

Pasal 4

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang meliputi:

a.objektif, bahwa hasil penilaian menggambarkan Potensi dan Kompetensi yang dimiliki Assesse;
b.transparan, bahwa hasil penilaian disampaikan kepada Assesse dan pejabat yang berwenang;
c.valid, bahwa alat ukur yang digunakan menjamin keakuratan hasil penilaian serta dapat menggambarkan Potensi dan Kompetensi Assesse yang dinilai; dan
d.reliabel, bahwa alat ukur yang digunakan mencerminkan konsistensi hasil penilaian terhadap Potensi dan Kompetensi yang dimiliki Assesse dalam kurun waktu tertentu.
c.memetakan gap Kompetensi pegawai dalam rangka penyusunan bahan kurikulum yang menjadi dasar penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
d.sebagai bahan dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 3

Penilaian Kompetensi Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan hal sebagai berikut:

a.prinsip penilaian;
b.aplikasi metode; dan
c.alat ukur penilaian. 2014, No.1598 5
a.pegawai Kemhan;

Pasal 8

(1)Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai penyelenggara Penilaian Kompetensi Individu.
(2)Penilaian Kompetensi Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Assessor dan Administrator.
(3)Assessor dan Administrator dalam penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melaksanakan metode Assessment Center dan atau alat ukur lainnya dalam Penilaian Kompetensi Individu. Umum BABIII PENYELENGGARAANPENILAIANKOMPETENSIINDIVIDU Pasal 6 Dalam hal jabatan fungsional umum, Assessor dalam menilai kompetensi individu menggunakan minimal 2 (dua) alat ukur atau sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Alat ukur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

a.tes inventori, merupakan alat ukur Assesse untuk memilih pernyataan terstandardisasi yang paling menggambarkan sikap, karakter dan motivasinya;
b.simulasi, merupakan alat ukur untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan situasi nyata dalam pekerjaan Assesse;
c.penugasan, merupakan alat ukur untuk menyelesaikan persoalan berupa analisis kasus, evaluasi diri, atau tugas-tugas lain yang dapat menampilkan potensi dan Kompetensi perilaku Assesse; dan
d.wawancara berbasis kompetensi, merupakan serangkaian pertanyaan terstruktur untuk mencari kompetensi berdasarkan pengalaman Assesse. 6 2014, No. 1598

Pasal 11

(1)Tugas dan tanggung jawab Assessor dalam tahap Pra Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
1. a.menerima surat penugasan dari Administrator;
2. b.menerima briefing dari administrator yang bertujuan untuk menjelaskan isi surat penugasan, tata tertib, dan jadwal pelaksanaan Assessment Center;
3. c.mempelajari berkas Assesse antara lain riwayat hidup, uraian jabatan, dan struktur organisasi;dan
4. d.mempelajari alat ukur yang akan digunakan.
(2)Kegiatan dalam tahap pra Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 12

(1)Tugas dan tanggung jawab Assessor dalam pelaksanaan Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
1. a.mengobservasi perilaku Assesse selama proses penilaian berlangsung;
2. b.mencatat data perilaku selama proses penilaian berlangsung; dan
3. c.wawancara berbasis Kompetensi.
(2)Kegiatan dalam tahap pelaksanaan Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 13

(1)Tugas dan tanggung jawab Assessor dalam pasca Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
1. a.mengklasifikasikan perilaku yang diamati ke dalam tabel penilaian sementara;

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab Assessor dalam melaksanakan Penilaian Kompetensi Individu meliputi 3 (tiga)tahapan yaitu:

a.pra Assessment Center;
b.pelaksanaan Assessment Center; dan
c.pasca Assessment Center.
b.pendidikan minimal Strata Satu (S-I);
c.memiliki sertifikasi Assessor; dan
d.mengikuti pelatihan dan penyegaran dalam bidang Assessment Center secara berkala. 2014, No.1598 7
b.melakukan penilaian level Kompetensi berdasarkan bukti perilaku yang tam pil;
c.menuliskan ulang hasil skoring dari setiap alat ukur secara individual;
d.melakukan integrasi data bersama mitra Assessor;
e.menuliskan laporan Assessment Center secara individual;
f.menyampaikan laporan Assessment Center ke Administrator; dan
g.memberikan um pan balik (feedback) kepada Assesse sesuai kebutuhan.

(2)Kegiatan dalam tahap pasca Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.

Pasal 14

Administrator dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) wajib mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a.persyaratan sebagai Assessor;
b.pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai Assessor;
c.pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai Assessment Center; dan
d.kepercayaan diri yang tinggi, rasa tanggung jawab, kemampuan memimpin dan bekerja dalam kelompok.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 10

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 10

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2018