DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kemampuan Industri Pertahanan, Pemerintah mempunyai tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan pembinaan Industri Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Industri Pertahanan; www.peraturan.go.id 2016, No. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN INDUSTRI PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No.
2.Pembinaan Industri Pertahanan adalah rangkaian usaha atau kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Industri Pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam.
3.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan Negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
4.Teknologi Alpalhankam adalah perpaduan dari proses riset dan pengembangan, rancang bangun, kegiatan teknis produksi, pengujian, dan/atau operasi yang berhasil mewujudkan produk Alpalhankam dan dipergunakan dalam suatu sistem Alpalhankam.
5.Sertifikasi adalah suatu proses verifikasi dan validasi lengkap dari suatu pengembangan dan rancang bangun produk Alpalhankam yang dimulai dari setiap tahap pengembangan, rancang bangun, pemodelan, pengujian laboratorium, simulasi, fabrikasi komponen, pemaduan prototype, dan uji prototype di dalam lingkungan operasi yang harus memenuhi standard dan persyaratan operasi yang telah ditentukan oleh Kemhan.
6.Produksi Series adalah proses produksi produk Alpalhankam yang memenuhi spesifikasi teknis hasil dari sertifikasi First Article, untuk menjamin tingkat kualitas dari setiap produk series selalu sama dengan spesifikasi teknis yang sama.
7.Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan yang selanjutnya disebut Bangtekindhan adalah program peningkatan kemampuan Industri Pertahanan melalui pemberdayaan dan/atau pendayagunaan teknologi dan Industri Pertahanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan Negara.
10.Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah Komite yang mewakili Pemerintah www.peraturan.go.id 2016, No. untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)Menteri menyelenggarakan pembinaan Industri Pertahanan berdasarkan kebijakan KKIP.
(2)Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang melaksanakan:
1. a.penetapan Industri Pertahanan sesuai pengelompokan;
2. b.penetapan jenis produk Alpalhankam;
3. c.pemberian perizinan produksi, pemasaran di dalam negeri dan di luar negeri, ekspor, impor dan perluasan usaha;
4. d.pengembangan kemampuan Industri Pertahanan;
5. e.pemeliharaan kemampuan dan kapasitas Industri Pertahanan;
6. f.standardisasi Alpalhankam produk Industri Pertahanan; dan
7. g.pengawasan dan pengendalian.
(3)Dalam melaksanakan pembinaan Industri Pertahanan, Menteri berkoordinasi dengan anggota KKIP.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri dibantu oleh:

a.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
b.Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan;
c.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan; www.peraturan.go.id 2016, No.
d.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
e.Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan ; dan/atau
f.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 4

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas:

a.mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan; dan
b.memberikan dukungan administrasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 5

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas:

a.menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan Industri Pertahanan untuk ditetapkan oleh Menteri;
b.melaksanakan kebijakan pembinaan Industri Pertahanan;
c.menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria pembinaan teknis Industri Pertahanan;
d.memberikan bimbingan dan supervisi;
e.merencanakan program pengembangan teknologi Industri Pertahanan;
f.melaksanakan verifikasi dalam rangka penetapan Industri Pertahanan oleh Menteri;
g.memberikan perizinan produksi, dan pemasaran di dalam negeri dan di luar negeri Alpalhankam;
h.memberikan perizinan ekspor Alpalhankam termasuk bahan baku;
i.melaksanakan evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan Industri Pertahanan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.
j.mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan Industri Pertahanan dengan instansi terkait, pengguna dan Industri Pertahanan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Direktur Jenderal Perencanaan Kementerian Pertahanan bertugas:

a.menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan dan standardisasi teknis program dan anggaran Pembinaan Industri Pertahanan; dan
b.melaksanakan evaluasi kebijakan perencanaan dan standardisasi teknis program dan anggaran Pembinaan Industri Pertahanan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas:

a.merumuskan persyaratan operasional (opsreq) produk Alpalhankam; dan
b.mengoordinasikan dengan pengguna tentang penentuan spesifikasi teknis berdasarkan opsreq.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas:

a.melaksanakan pengadaan Alpalhankam produk Industri Pertahanan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan;
b.memfasilitasi perizinan impor bahan baku yang digunakan untuk mendukung produksi Alpalhankam;
c.memfasilitasi proses sertifikasi tipe dan kelaikan Alpalhankam produk Industri Pertahanan yang memenuhi standar Pengguna dan pasar internasional; atau
d.melaksanakan kodifikasi produk Industri Pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Pembinaan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan bertugas:

a.melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan yang bersifat riset dasar dan difusi teknologi;
b.menyiapkan perumusan kegiatan alih teknologi dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri dan alih teknologi Alpalhankam produk Industri Pertahanan yang dijual ke luar negeri; dan
c.melaksanakan pengadaan Alpalhankam dalam tahapan riset/penelitian sampai dengan tahapan prototype (first article).

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS INDUSTRI PERTAHANAN

Pasal 10

Penetapan Industri Pertahanan disesuaikan dengan pengelompokan produk yang dihasilkan meliputi:

a.industri alat utama;
b.industri komponen utama;
c.industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan
d.industri bahan baku.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kemampuan Industri Pertahanan, Pemerintah mempunyai tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan pembinaan Industri Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN INDUSTRI PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No.
2.Pembinaan Industri Pertahanan adalah rangkaian usaha atau kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Industri Pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam.
3.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan Negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
4.Teknologi Alpalhankam adalah perpaduan dari proses riset dan pengembangan, rancang bangun, kegiatan teknis produksi, pengujian, dan/atau operasi yang berhasil mewujudkan produk Alpalhankam dan dipergunakan dalam suatu sistem Alpalhankam.
5.Sertifikasi adalah suatu proses verifikasi dan validasi lengkap dari suatu pengembangan dan rancang bangun produk Alpalhankam yang dimulai dari setiap tahap pengembangan, rancang bangun, pemodelan, pengujian laboratorium, simulasi, fabrikasi komponen, pemaduan prototype, dan uji prototype di dalam lingkungan operasi yang harus memenuhi standard dan persyaratan operasi yang telah ditentukan oleh Kemhan.
6.Produksi Series adalah proses produksi produk Alpalhankam yang memenuhi spesifikasi teknis hasil dari sertifikasi First Article, untuk menjamin tingkat kualitas dari setiap produk series selalu sama dengan spesifikasi teknis yang sama.
7.Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan yang selanjutnya disebut Bangtekindhan adalah program peningkatan kemampuan Industri Pertahanan melalui pemberdayaan dan/atau pendayagunaan teknologi dan Industri Pertahanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan Negara.
10.Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah Komite yang mewakili Pemerintah www.peraturan.go.id 2016, No. untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)Menteri menyelenggarakan pembinaan Industri Pertahanan berdasarkan kebijakan KKIP.
(2)Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang melaksanakan:
1. a.penetapan Industri Pertahanan sesuai pengelompokan;
2. b.penetapan jenis produk Alpalhankam;
3. c.pemberian perizinan produksi, pemasaran di dalam negeri dan di luar negeri, ekspor, impor dan perluasan usaha;
4. d.pengembangan kemampuan Industri Pertahanan;
5. e.pemeliharaan kemampuan dan kapasitas Industri Pertahanan;
6. f.standardisasi Alpalhankam produk Industri Pertahanan; dan
7. g.pengawasan dan pengendalian.
(3)Dalam melaksanakan pembinaan Industri Pertahanan, Menteri berkoordinasi dengan anggota KKIP.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri dibantu oleh:

a.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
b.Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan;
c.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan; www.peraturan.go.id 2016, No.
d.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
e.Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan ; dan/atau
f.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 4

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas:

a.mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan; dan
b.memberikan dukungan administrasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 5

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas:

a.menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan Industri Pertahanan untuk ditetapkan oleh Menteri;
b.melaksanakan kebijakan pembinaan Industri Pertahanan;
c.menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria pembinaan teknis Industri Pertahanan;
d.memberikan bimbingan dan supervisi;
e.merencanakan program pengembangan teknologi Industri Pertahanan;
f.melaksanakan verifikasi dalam rangka penetapan Industri Pertahanan oleh Menteri;
g.memberikan perizinan produksi, dan pemasaran di dalam negeri dan di luar negeri Alpalhankam;
h.memberikan perizinan ekspor Alpalhankam termasuk bahan baku;
i.melaksanakan evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan Industri Pertahanan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.
j.mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan Industri Pertahanan dengan instansi terkait, pengguna dan Industri Pertahanan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Direktur Jenderal Perencanaan Kementerian Pertahanan bertugas:

a.menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan dan standardisasi teknis program dan anggaran Pembinaan Industri Pertahanan; dan
b.melaksanakan evaluasi kebijakan perencanaan dan standardisasi teknis program dan anggaran Pembinaan Industri Pertahanan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas:

a.merumuskan persyaratan operasional (opsreq) produk Alpalhankam; dan
b.mengoordinasikan dengan pengguna tentang penentuan spesifikasi teknis berdasarkan opsreq.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas:

a.melaksanakan pengadaan Alpalhankam produk Industri Pertahanan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan;
b.memfasilitasi perizinan impor bahan baku yang digunakan untuk mendukung produksi Alpalhankam;
c.memfasilitasi proses sertifikasi tipe dan kelaikan Alpalhankam produk Industri Pertahanan yang memenuhi standar Pengguna dan pasar internasional; atau
d.melaksanakan kodifikasi produk Industri Pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Pembinaan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan bertugas:

a.melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan yang bersifat riset dasar dan difusi teknologi;
b.menyiapkan perumusan kegiatan alih teknologi dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri dan alih teknologi Alpalhankam produk Industri Pertahanan yang dijual ke luar negeri; dan
c.melaksanakan pengadaan Alpalhankam dalam tahapan riset/penelitian sampai dengan tahapan prototype (first article).

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS INDUSTRI PERTAHANAN

Pasal 10

Penetapan Industri Pertahanan disesuaikan dengan pengelompokan produk yang dihasilkan meliputi:

a.industri alat utama;
b.industri komponen utama;
c.industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan
d.industri bahan baku.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMBINAAN TEKNIS INDUSTRI PERTAHANAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMBINAAN TEKNIS INDUSTRI PERTAHANAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2009