DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Taruna/ Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia untuk Mengikuti Pendidikan Akademi Militer di luar negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Beasiswa kepada Taruna/Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.1256 untuk Mengikuti Pendidikan Akademi Militer di Luar Negeri; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BEASISWA KEPADA TARUNA/TARUNI AKADEMI TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN AKADEMI MILITER DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Beasiswa adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara kepada penerima beasiswa sebagai bantuan selama mengikuti pendidikan.
2.Taruna/Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Taruna/Taruni Akademi TNI adalah Taruna/Taruni Akademi Militer, Taruna/Taruni Akademi Angkatan Laut dan Taruna/Taruni Akademi Angkatan Udara.
3.Akademi Militer di Luar Negeri adalah Akademi Militer yang diselenggarakan oleh negara lain dan memberikan www.peraturan.go.id 2016, No.1256 beasiswa.
4.Calon Penerima Beasiswa adalah Taruna/Taruni Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira serta ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan.
5.Penerima Beasiswa adalah Taruna/Taruni Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira serta memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima untuk mengikuti pendidikan Akademi Militer di luar negeri.
6.Akademi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Akademi TNI adalah Badan Pelaksana Pusat yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat integratif, guna melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan (Akmil, AAL, AAU) dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI.
7.Negara Penyelenggara Pendidikan adalah negara yang memberikan bantuan berupa uang dan fasilitas pendidikan kepada penerima beasiswa.
8.Bidang Studi adalah Bagian program pendidikan yang dilaksanakan oleh negara penyelenggara pendidikan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Panglima TNI adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
11.Pengembalian adalah penyerahan kembali penerima beasiswa Kementerian Pertahanan oleh Menteri kepada Panglima TNI karena telah selesai melaksanakan pendidikan atau oleh sebab lain.

Pasal 2

(1)Beasiswa diberikan kepada Taruna/Taruni Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira yang telah dinyatakan lulus dan dipilih untuk mengikuti pendidikan www.peraturan.go.id 2016, No.1256 di Negara Penyelenggara Pendidikan.
(2)Beasiswa diberikan kepada Taruna/Taruni Akademi TNI dan lulusan Taruna/Taruni yang telah dilantik menjadi Perwira TNI selama mengikuti pendidikan lanjutan Akademi Militer di luar negeri.
(3)Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan atas pengajuan dari Panglima TNI dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB II

PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 3

(1)Persyaratan penerima Beasiswa Kementerian Pertahanan sebagai berikut:
1. a.Taruna/Taruni Akademi TNI Tingkat I yang telah melaksanakan kegiatan tahap I atau Pendidikan Dasar Keprajuritan dan dasar golongan Perwira;
2. b.memenuhi persyaratan administrasi;
3. c.lulus tes kesehatan, psikologi, kesamaptaan, pengetahuan umum, security clearance, bahasa asing; dan
4. d.memenuhi persyaratan yang ditentukan negara penyelenggara pendidikan.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.berijazah SMA atau sederajat dengan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 7,5 (tujuh koma lima);
2. b.khusus nilai bahasa Inggris dan matematika masing masing paling rendah 8 (delapan) atau nilai yang dipersyaratkan oleh Negara Penyelenggara Pendidikan; dan
3. c.usia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun atau sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh www.peraturan.go.id 2016, No.1256 Negara Penyelenggara Pendidikan.

Pasal 4

(1)Pengertian dipilih untuk mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk menentukan alokasi:
1. a.Penerima Beasiswa; dan
2. b.Calon Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan negara penyelenggara pendidikan.
(2)Untuk menentukan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dengan Rasio 1:3 (satu berbanding tiga).

Pasal 5

(1)Proses seleksi bagi Penerima Beasiswa dilaksanakan oleh:
1. a.Kementerian Pertahanan; dan/atau
2. b.Negara Penyelenggara Pendidikan.
(2)Selama mengikuti proses seleksi oleh Negara Penyelenggara Pendidikan, Kementerian Pertahanan memberikan bantuan biaya transportasi, akomodasi dan uang saku kepada Calon Penerima Beasiswa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 6

Susunan Panitia Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa terdiri atas:

a.Ketua merangkap Anggota: Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan; www.peraturan.go.id 2016, No.1256
b.Wakil Ketua merangkap Anggota: Asisten Personil Panglima TNI;
c.Sekretaris merangkap Anggota: Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
d.Anggota:
1. 1.Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan;
2. 2.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
3. 3.Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan;
4. 4.Asisten Personil Kepala Staf Angkatan Darat;
5. 5.Asisten Personil Kepala Staf Angkatan Laut;
6. 6.Asisten Personil Kepala Staf Angkatan Udara;
7. 7.Komandan Jenderal Akademi TNI;
8. 8.Kepala Badan Intelijen Strategis TNI; dan
9. 9.Ketua Tim Seleksi.

Pasal 7

(1)Tim Seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 9 terdiri atas:
1. a.Tim Seleksi Administrasi;
2. b.Tim Seleksi Kesehatan;
3. c.Tim Seleksi Psikologi;
4. d.Tim Seleksi Kesamaptaan;
5. e.Tim Security Clearance;
6. f.Tim Seleksi Pengetahuan Umum; dan
7. g.Tim Seleksi Bahasa Asing.
(2)Tim Seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa terdiri atas:
1. a.Ketua Tim; dan
2. b.Anggota Tim.
(3)Ketua dan Anggota Tim Seleksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No.1256

Pasal 8

Panitia Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

a.melaksanakan seleksi dalam bidang administrasi, kesehatan, psikologi, kesamaptaan, pengetahuan umum, security clearance, dan bahasa asing;
b.mengadakan sidang penentuan akhir untuk menentukan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa; dan
c.menyiapkan administrasi penetapan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa untuk diajukan kepada Menteri.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

(1)Tataran kewenangan dalam pemberian Beasiswa di lingkungan Kementerian Pertahanan yaitu:
1. a.Menteri;
2. b.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementeri- an Pertahanan;
3. c.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemen- terian Pertahanan Kemhan;
4. d.Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan; dan
5. e.Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pemberian Beasiswa;
2. b.menetapkan alokasi dan jenis keahlian atau bidang studi Calon Penerima Beasiswa sesuai kebutuhan TNI; dan
3. c.menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Penerima Beasiswa.
(3)Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b www.peraturan.go.id 2016, No.1256 berwenang:
1. a.menyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Pemberian Beasiswa;
2. b.menyelenggarakan kegiatan seleksi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
3. c.melaksanakan dukungan kegiatan seleksi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
4. d.menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
5. e.mengirimkan Calon Penerima Beasiswa untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan;
6. f.mengirimkan Penerima Beasiswa untuk mengikuti pendidikan Akademi Militer di Negara Penyelenggara Pendidikan;
7. g.mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian Beasiswa;
8. h.menyiapkan administrasi pemberian sanksi bagi Penerima Beasiswa;
9. i.memberikan izin cuti yang bersifat cuti dinas dan izin khusus; dan
10. j.melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan beasiswa kepada Menteri.
(4)Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang:
1. a.menghimpun Program Kerja dan Anggaran Pemberian Beasiswa yang diajukan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
2. b.mengakomodasi kebutuhan Penerima Beasiswa ke dalam Program Kerja dan Anggaran Kemhan; dan
3. c.memberikan dukungan anggaran kepada Penerima Beasiswa.
(5)Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d www.peraturan.go.id 2016, No.1256 berwenang:
1. a.melaksanakan koordinasi dengan negara-negara sahabat dan Lembaga/Instansi lain dari luar negeri untuk memperoleh informasi mengenai kerja sama bidang pendidikan di negara yang bersangkutan;
2. b.menyampaikan data dan persyaratan pendidikan luar negeri kepada Menteri; dan
3. c.Memberikan dukungan administrasi kepada Penerima Beasiswa.
(6)Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan kegiatan pembekalan kemampu- an Penerima Beasiswa sesuai dengan kebutuhan; dan
2. b.mendukung akomodasi dan transportasi selama kegiatan pembekalan.

Pasal 10

(1)Tataran kewenangan dalam pemberian beasiswa di lingkungan Mabes TNI yaitu:
1. a.Asisten Personil Panglima TNI;
2. b.Komandan Jenderal Akademi TNI; dan
3. c.Kepala Badan Intelijen dan Strategis TNI.
(2)Asisten Personil Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang:
1. a.menghimpun dan meneruskan pengajuan kebutuh- an bidang studi/keahlian dari Aspers Kas Angkatan kepada Menteri;
2. b.mengajukan Calon Penerima Beasiswa kepada Menteri;
3. c.menyerahkan Penerima Beasiswa kepada Menteri; dan
4. d.menerima Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan atau oleh sebab lain dari Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No.1256
(3)Komandan Jenderal Akademi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang:
1. a.menyiapkan Calon Penerima Beasiswa dan melaksanakan koordinasi dengan Aspers Kas Angkatan;
2. b.mendukung kegiatan penyelenggaraan seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa; dan
3. c.menyerahkan Penerima Beasiswa kepada Aspers Panglima TNI.
(4)Kepala Badan Intelijen dan Strategis TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang:
1. a.menyelenggarakan Security Clearance bagi Penerima Beasiswa;
2. b.melaporkan hasil Security Clearance kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan; dan
3. c.memberikan bantuan kepada Penerima Beasiswa dalam penyelesaian masalah selama melaksanakan pendidikan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Taruna/ Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia untuk Mengikuti Pendidikan Akademi Militer di luar negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BEASISWA KEPADA TARUNA/TARUNI AKADEMI TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN AKADEMI MILITER DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Beasiswa adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara kepada penerima beasiswa sebagai bantuan selama mengikuti pendidikan.
2.Taruna/Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Taruna/Taruni Akademi TNI adalah Taruna/Taruni Akademi Militer, Taruna/Taruni Akademi Angkatan Laut dan Taruna/Taruni Akademi Angkatan Udara.
3.Akademi Militer di Luar Negeri adalah Akademi Militer yang diselenggarakan oleh negara lain dan memberikan www.peraturan.go.id 2016, No.1256 beasiswa.
4.Calon Penerima Beasiswa adalah Taruna/Taruni Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira serta ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan.
5.Penerima Beasiswa adalah Taruna/Taruni Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira serta memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima untuk mengikuti pendidikan Akademi Militer di luar negeri.
6.Akademi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Akademi TNI adalah Badan Pelaksana Pusat yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat integratif, guna melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan (Akmil, AAL, AAU) dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI.
7.Negara Penyelenggara Pendidikan adalah negara yang memberikan bantuan berupa uang dan fasilitas pendidikan kepada penerima beasiswa.
8.Bidang Studi adalah Bagian program pendidikan yang dilaksanakan oleh negara penyelenggara pendidikan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Panglima TNI adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
11.Pengembalian adalah penyerahan kembali penerima beasiswa Kementerian Pertahanan oleh Menteri kepada Panglima TNI karena telah selesai melaksanakan pendidikan atau oleh sebab lain.

Pasal 2

(1)Beasiswa diberikan kepada Taruna/Taruni Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira yang telah dinyatakan lulus dan dipilih untuk mengikuti pendidikan www.peraturan.go.id 2016, No.1256 di Negara Penyelenggara Pendidikan.
(2)Beasiswa diberikan kepada Taruna/Taruni Akademi TNI dan lulusan Taruna/Taruni yang telah dilantik menjadi Perwira TNI selama mengikuti pendidikan lanjutan Akademi Militer di luar negeri.
(3)Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan atas pengajuan dari Panglima TNI dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB II

PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 3

(1)Persyaratan penerima Beasiswa Kementerian Pertahanan sebagai berikut:
1. a.Taruna/Taruni Akademi TNI Tingkat I yang telah melaksanakan kegiatan tahap I atau Pendidikan Dasar Keprajuritan dan dasar golongan Perwira;
2. b.memenuhi persyaratan administrasi;
3. c.lulus tes kesehatan, psikologi, kesamaptaan, pengetahuan umum, security clearance, bahasa asing; dan
4. d.memenuhi persyaratan yang ditentukan negara penyelenggara pendidikan.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.berijazah SMA atau sederajat dengan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 7,5 (tujuh koma lima);
2. b.khusus nilai bahasa Inggris dan matematika masing masing paling rendah 8 (delapan) atau nilai yang dipersyaratkan oleh Negara Penyelenggara Pendidikan; dan
3. c.usia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun atau sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh www.peraturan.go.id 2016, No.1256 Negara Penyelenggara Pendidikan.

Pasal 4

(1)Pengertian dipilih untuk mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk menentukan alokasi:
1. a.Penerima Beasiswa; dan
2. b.Calon Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan negara penyelenggara pendidikan.
(2)Untuk menentukan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dengan Rasio 1:3 (satu berbanding tiga).

Pasal 5

(1)Proses seleksi bagi Penerima Beasiswa dilaksanakan oleh:
1. a.Kementerian Pertahanan; dan/atau
2. b.Negara Penyelenggara Pendidikan.
(2)Selama mengikuti proses seleksi oleh Negara Penyelenggara Pendidikan, Kementerian Pertahanan memberikan bantuan biaya transportasi, akomodasi dan uang saku kepada Calon Penerima Beasiswa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 6

Susunan Panitia Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa terdiri atas:

a.Ketua merangkap Anggota: Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan; www.peraturan.go.id 2016, No.1256
b.Wakil Ketua merangkap Anggota: Asisten Personil Panglima TNI;
c.Sekretaris merangkap Anggota: Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
d.Anggota:
1. 1.Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan;
2. 2.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
3. 3.Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan;
4. 4.Asisten Personil Kepala Staf Angkatan Darat;
5. 5.Asisten Personil Kepala Staf Angkatan Laut;
6. 6.Asisten Personil Kepala Staf Angkatan Udara;
7. 7.Komandan Jenderal Akademi TNI;
8. 8.Kepala Badan Intelijen Strategis TNI; dan
9. 9.Ketua Tim Seleksi.

Pasal 7

(1)Tim Seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 9 terdiri atas:
1. a.Tim Seleksi Administrasi;
2. b.Tim Seleksi Kesehatan;
3. c.Tim Seleksi Psikologi;
4. d.Tim Seleksi Kesamaptaan;
5. e.Tim Security Clearance;
6. f.Tim Seleksi Pengetahuan Umum; dan
7. g.Tim Seleksi Bahasa Asing.
(2)Tim Seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa terdiri atas:
1. a.Ketua Tim; dan
2. b.Anggota Tim.
(3)Ketua dan Anggota Tim Seleksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No.1256

Pasal 8

Panitia Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

a.melaksanakan seleksi dalam bidang administrasi, kesehatan, psikologi, kesamaptaan, pengetahuan umum, security clearance, dan bahasa asing;
b.mengadakan sidang penentuan akhir untuk menentukan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa; dan
c.menyiapkan administrasi penetapan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa untuk diajukan kepada Menteri.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

(1)Tataran kewenangan dalam pemberian Beasiswa di lingkungan Kementerian Pertahanan yaitu:
1. a.Menteri;
2. b.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementeri- an Pertahanan;
3. c.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemen- terian Pertahanan Kemhan;
4. d.Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan; dan
5. e.Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pemberian Beasiswa;
2. b.menetapkan alokasi dan jenis keahlian atau bidang studi Calon Penerima Beasiswa sesuai kebutuhan TNI; dan
3. c.menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Penerima Beasiswa.
(3)Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b www.peraturan.go.id 2016, No.1256 berwenang:
1. a.menyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Pemberian Beasiswa;
2. b.menyelenggarakan kegiatan seleksi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
3. c.melaksanakan dukungan kegiatan seleksi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
4. d.menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
5. e.mengirimkan Calon Penerima Beasiswa untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan;
6. f.mengirimkan Penerima Beasiswa untuk mengikuti pendidikan Akademi Militer di Negara Penyelenggara Pendidikan;
7. g.mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian Beasiswa;
8. h.menyiapkan administrasi pemberian sanksi bagi Penerima Beasiswa;
9. i.memberikan izin cuti yang bersifat cuti dinas dan izin khusus; dan
10. j.melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan beasiswa kepada Menteri.
(4)Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang:
1. a.menghimpun Program Kerja dan Anggaran Pemberian Beasiswa yang diajukan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
2. b.mengakomodasi kebutuhan Penerima Beasiswa ke dalam Program Kerja dan Anggaran Kemhan; dan
3. c.memberikan dukungan anggaran kepada Penerima Beasiswa.
(5)Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d www.peraturan.go.id 2016, No.1256 berwenang:
1. a.melaksanakan koordinasi dengan negara-negara sahabat dan Lembaga/Instansi lain dari luar negeri untuk memperoleh informasi mengenai kerja sama bidang pendidikan di negara yang bersangkutan;
2. b.menyampaikan data dan persyaratan pendidikan luar negeri kepada Menteri; dan
3. c.Memberikan dukungan administrasi kepada Penerima Beasiswa.
(6)Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan kegiatan pembekalan kemampu- an Penerima Beasiswa sesuai dengan kebutuhan; dan
2. b.mendukung akomodasi dan transportasi selama kegiatan pembekalan.

Pasal 10

(1)Tataran kewenangan dalam pemberian beasiswa di lingkungan Mabes TNI yaitu:
1. a.Asisten Personil Panglima TNI;
2. b.Komandan Jenderal Akademi TNI; dan
3. c.Kepala Badan Intelijen dan Strategis TNI.
(2)Asisten Personil Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang:
1. a.menghimpun dan meneruskan pengajuan kebutuh- an bidang studi/keahlian dari Aspers Kas Angkatan kepada Menteri;
2. b.mengajukan Calon Penerima Beasiswa kepada Menteri;
3. c.menyerahkan Penerima Beasiswa kepada Menteri; dan
4. d.menerima Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan atau oleh sebab lain dari Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No.1256
(3)Komandan Jenderal Akademi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang:
1. a.menyiapkan Calon Penerima Beasiswa dan melaksanakan koordinasi dengan Aspers Kas Angkatan;
2. b.mendukung kegiatan penyelenggaraan seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa; dan
3. c.menyerahkan Penerima Beasiswa kepada Aspers Panglima TNI.
(4)Kepala Badan Intelijen dan Strategis TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang:
1. a.menyelenggarakan Security Clearance bagi Penerima Beasiswa;
2. b.melaporkan hasil Security Clearance kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan; dan
3. c.memberikan bantuan kepada Penerima Beasiswa dalam penyelesaian masalah selama melaksanakan pendidikan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2012