DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2012

Nomor: 48
Tahun: 2012
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi militer, perlu diberikan kesempatan kepada TARUNA/TARUNI Akademi Tentara Nasional Indonesia untuk mengikuti pendidikan akademi militer di luar negeri dengan pemberian beasiswa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pemberian Beasiswa Kepada TARUNA/TARUNI Akademi Tentara Nasional Indonesia Untuk Mengikuti Pendidikan Akademi Militer di Luar Negeri; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.115 2 Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

2.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA TARUNA/TARUNI AKADEMI TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN AKADEMI MILITER DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.TARUNA/TARUNI Akademi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TARUNA/TARUNI Akademi TNI adalah TARUNA/TARUNI Akademi Militer, TARUNA/TARUNI Akademi Angkatan Laut dan TARUNA/TARUNI Akademi Angkatan Udara.
2.Akademi Militer di Luar Negeri adalah akademi militer yang diselenggarakan oleh negara lain dan memberikan beasiswa.
3.Calon Penerima Beasiswa adalah TARUNA/TARUNI Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira serta ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan.
4.Penerima Beasiswa adalah TARUNA/TARUNI Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira serta memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima untuk mengikuti pendidikan akademi militer di luar negeri.
5.Beasiswa adalah Bantuan berupa uang yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara kepada penerima beasiswa sebagai biaya untuk mengikuti pendidikan. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1153
6.Akademi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Akademi TNI adalah Badan pelaksana pusat yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat integratif, guna melanjutkan pendidikan di angkatan (AD, AL, AU) dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI.
7.Negara Penyelenggara Pendidikan adalah negara yang memberikan bantuan berupa uang dan fasilitas pendidikan kepada penerima beasiswa.
8.Bidang Studi adalah Bagian program pendidikan yang dilaksanakan oleh negara penyelenggara pendidikan.
9.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

(1)Beasiswa diberikan kepada TARUNA/TARUNI Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira yang telah dinyatakan lulus dan dipilih untuk mengikuti pendidikan di negara penyelenggara pendidikan.
(2)Beasiswa diberikan kepada TARUNA/TARUNI Akademi TNI selama mengikuti pendidikan di luar negeri.
(3)Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB II

PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 3

(1)Persyaratan penerima Beasiswa Kementerian Pertahanan sebagai berikut:
1. a.TARUNA/TARUNI Akademi TNI Tingkat I yang telah melaksanakan kegiatan tahap I/Diksarrit dan dasar golongan Perwira;
2. b.memenuhi persyaratan administratif;
3. c.lulus seleksi kesehatan, psikologi, kesamaptaan, pengetahuan umum, security clearance, bahasa asing; dan www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.115 4
4. d.memenuhi persyaratan yang ditentukan negara penyelenggara pendidikan.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.berijazah SMA atau sederajat dengan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 7,5 (tujuh koma lima);
2. b.khusus nilai bahasa Inggris dan matematika masing-masing paling rendah 8 (delapan) atau nilai yang dipersyaratkan oleh negara penyelenggara pendidikan; dan
3. c.usia paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun atau sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh negara penyelenggara pendidikan.

Pasal 4

(1)Pengertian dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk menentukan alokasi:
1. a.Penerima Beasiswa; dan
2. b.Calon Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan negara penyelenggara pendidikan.
(2)Untuk menentukan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dengan rasio 1:3 (satu berbanding tiga)

Pasal 5

(1)Proses seleksi bagi penerima Beasiswa dilaksanakan oleh:
1. a.Kementerian Pertahanan; dan/atau
2. b.Negara penyelenggara pendidikan.
(2)Selama mengikuti proses seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan, Kementerian Pertahanan memberikan bantuan biaya transportasi, akomodasi dan uang saku kepada Calon Penerima Beasiswa.

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 6

(1)Susunan Panitia Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa terdiri atas: www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1155
1. a.Ketua merangkap Anggota : Dirjen Kuathan Kemhan;
2. b.Wakil Ketua merangkap Anggota : Aspers Panglima TNI;
3. c.Sekretaris merangkap Anggota : Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan;
4. d.Anggota:
  1. 1.Dirjen Strahan Kemhan;
  2. 2.Aspers Kasad;
  3. 3.Aspers Kasal;
  4. 4.Aspers Kasau;
  5. 5.Danjen Akademi TNI;
  6. 6.Kepala Bais TNI; dan
  7. 7.Ketua Tim Seleksi.
(2)Tim Seleksi:
1. a.Tim Seleksi Administrasi;
2. b.Tim Seleksi Kesehatan;
3. c.Tim Seleksi Psikologi;
4. d.Tim Seleksi Kesamaptaan;
5. e.Tim Security Clearance;
6. f.Tim Seleksi Pengetahuan Umum; dan
7. g.Tim Seleksi Bahasa Asing.
(3)Ketua dan Anggota Tim Seleksi ditetapkan oleh Dirjen Kuathan Kemhan.

Pasal 7

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

a.melaksanakan seleksi dalam bidang administrasi, kesehatan, psikologi, kesamaptaan, security clearance, pengetahuan umum, dan bahasa asing;
b.mengadakan sidang penentuan akhir untuk menentukan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa;
c.menyiapkan administrasi penetapan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa untuk diajukan kepada Menteri;
d.mengirimkan Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mengikuti pendidikan Akademi Militer di negara penyelenggara pendidikan; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.115 6
e.mengirimkan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan; dan
f.menyiapkan administrasi penetapan Calon Penerima Beasiswa yang lulus seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan sebagai Penerima Beasiswa.

Pasal 8

Tim seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa terdiri atas:

a.Ketua Tim; dan
b.Anggota Tim.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

(1)Tataran kewenangan Tingkat Kementerian Pertahanan yaitu:
1. a.Menteri;
2. b.Dirjen Kuathan;
3. c.Dirjen Renhan;
4. d.Dirjen Strahan; dan
5. e.Kabadiklat.
(2)Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pemberian beasiswa;
2. b.menetapkan alokasi dan jenis keahlian atau bidang studi Calon Penerima Beasiswa sesuai kebutuhan TNI; dan
3. c.menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Penerima Beasiswa.
(3)Kewenangan Dirjen Kuathan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana program kerja dan anggaran pemberian beasiswa;
2. b.menyelenggarakan kegiatan seleksi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
3. c.melaksanakan dukungan administrasi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1157
4. d.menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
5. e.menyiapkan administrasi pemberian sanksi bagi Penerima Beasiswa;
6. f.mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian beasiswa;
7. g.memberikan ijin cuti yang bersifat cuti dinas dan ijin khusus; dan
8. h.melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan beasiswa kepada Menteri.
(4)Kewenangan Dirjen Renhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
1. a.menghimpun program kerja dan anggaran pemberian beasiswa yang diajukan Dirjen Kuathan;
2. b.mengakomodasikan kebutuhan Penerima Beasiswa ke dalam program kerja dan anggaran Kemhan; dan
3. c.memberikan dukungan anggaran kepada Penerima Beasiswa.
(5)Kewenangan Dirjen Strahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
1. a.melaksanakan koordinasi dengan negara-negara sahabat dan Lembaga/Instansi lain dari luar negeri untuk memperoleh informasi tentang kerja sama bidang pendidikan di negara yang bersangkutan;
2. b.menyampaikan data dan persyaratan pendidikan luar negeri kepada Menteri; dan
3. c.memberikan dukungan administrasi kepada Penerima Beasiswa.
(6)Kewenangan Ka Badiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan kegiatan pembekalan kemampuan penerima beasiswa sesuai dengan kebutuhan; dan
2. b.mendukung akomodasi selama kegiatan pembekalan.

Pasal 10

(1)Tataran kewenangan Tingkat Mabes TNI yaitu:
1. a.Aspers Panglima TNI;
2. b.Danjen Akademi TNI; dan
3. c.Kabais TNI; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.115 8
(2)Kewenangan Aspers Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebagai berikut:
1. a.menghimpun dan meneruskan pengajuan kebutuhan bidang studi/keahlian dari Aspers Kas Angkatan kepada Menteri;
2. b.mengajukan Calon Penerima Beasiswa kepada Menteri;
3. c.menyerahkan Penerima Beasiswa kepada Menteri; dan
4. d.menerima Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dari Menteri.
(3)Kewenangan Danjen Akademi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sebagai berikut:
1. a.menyiapkan Calon Penerima Beasiswa dan melaksanakan koordinasi dengan Aspers Kas Angkatan;
2. b.mendukung kegiatan penyelenggaraan seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa; dan
3. c.menyerahkan Penerima Beasiswa kepada Aspers Panglima TNI.
(4)Kewenangan Kabais TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan security clearance bagi Penerima Beasiswa;
2. b.melaporkan hasil security clearance kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan; dan
3. c.memberikan bantuan kepada Penerima Beasiswa dalam penyelesaian masalah selama melaksanakan pendidikan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi militer, perlu diberikan kesempatan kepada TARUNA/TARUNI Akademi Tentara Nasional Indonesia untuk mengikuti pendidikan akademi militer di luar negeri dengan pemberian beasiswa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA TARUNA/TARUNI AKADEMI TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN AKADEMI MILITER DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.TARUNA/TARUNI Akademi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TARUNA/TARUNI Akademi TNI adalah TARUNA/TARUNI Akademi Militer, TARUNA/TARUNI Akademi Angkatan Laut dan TARUNA/TARUNI Akademi Angkatan Udara.
2.Akademi Militer di Luar Negeri adalah akademi militer yang diselenggarakan oleh negara lain dan memberikan beasiswa.
3.Calon Penerima Beasiswa adalah TARUNA/TARUNI Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira serta ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan.
4.Penerima Beasiswa adalah TARUNA/TARUNI Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira serta memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima untuk mengikuti pendidikan akademi militer di luar negeri.
5.Beasiswa adalah Bantuan berupa uang yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara kepada penerima beasiswa sebagai biaya untuk mengikuti pendidikan. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1153
6.Akademi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Akademi TNI adalah Badan pelaksana pusat yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat integratif, guna melanjutkan pendidikan di angkatan (AD, AL, AU) dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI.
7.Negara Penyelenggara Pendidikan adalah negara yang memberikan bantuan berupa uang dan fasilitas pendidikan kepada penerima beasiswa.
8.Bidang Studi adalah Bagian program pendidikan yang dilaksanakan oleh negara penyelenggara pendidikan.
9.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

(1)Beasiswa diberikan kepada TARUNA/TARUNI Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira yang telah dinyatakan lulus dan dipilih untuk mengikuti pendidikan di negara penyelenggara pendidikan.
(2)Beasiswa diberikan kepada TARUNA/TARUNI Akademi TNI selama mengikuti pendidikan di luar negeri.
(3)Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB II

PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 3

(1)Persyaratan penerima Beasiswa Kementerian Pertahanan sebagai berikut:
1. a.TARUNA/TARUNI Akademi TNI Tingkat I yang telah melaksanakan kegiatan tahap I/Diksarrit dan dasar golongan Perwira;
2. b.memenuhi persyaratan administratif;
3. c.lulus seleksi kesehatan, psikologi, kesamaptaan, pengetahuan umum, security clearance, bahasa asing; dan www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.115 4
4. d.memenuhi persyaratan yang ditentukan negara penyelenggara pendidikan.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.berijazah SMA atau sederajat dengan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 7,5 (tujuh koma lima);
2. b.khusus nilai bahasa Inggris dan matematika masing-masing paling rendah 8 (delapan) atau nilai yang dipersyaratkan oleh negara penyelenggara pendidikan; dan
3. c.usia paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun atau sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh negara penyelenggara pendidikan.

Pasal 4

(1)Pengertian dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk menentukan alokasi:
1. a.Penerima Beasiswa; dan
2. b.Calon Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan negara penyelenggara pendidikan.
(2)Untuk menentukan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dengan rasio 1:3 (satu berbanding tiga)

Pasal 5

(1)Proses seleksi bagi penerima Beasiswa dilaksanakan oleh:
1. a.Kementerian Pertahanan; dan/atau
2. b.Negara penyelenggara pendidikan.
(2)Selama mengikuti proses seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan, Kementerian Pertahanan memberikan bantuan biaya transportasi, akomodasi dan uang saku kepada Calon Penerima Beasiswa.

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 6

(1)Susunan Panitia Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa terdiri atas: www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1155
1. a.Ketua merangkap Anggota : Dirjen Kuathan Kemhan;
2. b.Wakil Ketua merangkap Anggota : Aspers Panglima TNI;
3. c.Sekretaris merangkap Anggota : Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan;
4. d.Anggota:
  1. 1.Dirjen Strahan Kemhan;
  2. 2.Aspers Kasad;
  3. 3.Aspers Kasal;
  4. 4.Aspers Kasau;
  5. 5.Danjen Akademi TNI;
  6. 6.Kepala Bais TNI; dan
  7. 7.Ketua Tim Seleksi.
(2)Tim Seleksi:
1. a.Tim Seleksi Administrasi;
2. b.Tim Seleksi Kesehatan;
3. c.Tim Seleksi Psikologi;
4. d.Tim Seleksi Kesamaptaan;
5. e.Tim Security Clearance;
6. f.Tim Seleksi Pengetahuan Umum; dan
7. g.Tim Seleksi Bahasa Asing.
(3)Ketua dan Anggota Tim Seleksi ditetapkan oleh Dirjen Kuathan Kemhan.

Pasal 7

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

a.melaksanakan seleksi dalam bidang administrasi, kesehatan, psikologi, kesamaptaan, security clearance, pengetahuan umum, dan bahasa asing;
b.mengadakan sidang penentuan akhir untuk menentukan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa;
c.menyiapkan administrasi penetapan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa untuk diajukan kepada Menteri;
d.mengirimkan Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mengikuti pendidikan Akademi Militer di negara penyelenggara pendidikan; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.115 6
e.mengirimkan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan; dan
f.menyiapkan administrasi penetapan Calon Penerima Beasiswa yang lulus seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan sebagai Penerima Beasiswa.

Pasal 8

Tim seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa terdiri atas:

a.Ketua Tim; dan
b.Anggota Tim.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

(1)Tataran kewenangan Tingkat Kementerian Pertahanan yaitu:
1. a.Menteri;
2. b.Dirjen Kuathan;
3. c.Dirjen Renhan;
4. d.Dirjen Strahan; dan
5. e.Kabadiklat.
(2)Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pemberian beasiswa;
2. b.menetapkan alokasi dan jenis keahlian atau bidang studi Calon Penerima Beasiswa sesuai kebutuhan TNI; dan
3. c.menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Penerima Beasiswa.
(3)Kewenangan Dirjen Kuathan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana program kerja dan anggaran pemberian beasiswa;
2. b.menyelenggarakan kegiatan seleksi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
3. c.melaksanakan dukungan administrasi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1157
4. d.menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
5. e.menyiapkan administrasi pemberian sanksi bagi Penerima Beasiswa;
6. f.mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian beasiswa;
7. g.memberikan ijin cuti yang bersifat cuti dinas dan ijin khusus; dan
8. h.melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan beasiswa kepada Menteri.
(4)Kewenangan Dirjen Renhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
1. a.menghimpun program kerja dan anggaran pemberian beasiswa yang diajukan Dirjen Kuathan;
2. b.mengakomodasikan kebutuhan Penerima Beasiswa ke dalam program kerja dan anggaran Kemhan; dan
3. c.memberikan dukungan anggaran kepada Penerima Beasiswa.
(5)Kewenangan Dirjen Strahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
1. a.melaksanakan koordinasi dengan negara-negara sahabat dan Lembaga/Instansi lain dari luar negeri untuk memperoleh informasi tentang kerja sama bidang pendidikan di negara yang bersangkutan;
2. b.menyampaikan data dan persyaratan pendidikan luar negeri kepada Menteri; dan
3. c.memberikan dukungan administrasi kepada Penerima Beasiswa.
(6)Kewenangan Ka Badiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan kegiatan pembekalan kemampuan penerima beasiswa sesuai dengan kebutuhan; dan
2. b.mendukung akomodasi selama kegiatan pembekalan.

Pasal 10

(1)Tataran kewenangan Tingkat Mabes TNI yaitu:
1. a.Aspers Panglima TNI;
2. b.Danjen Akademi TNI; dan
3. c.Kabais TNI; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.115 8
(2)Kewenangan Aspers Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebagai berikut:
1. a.menghimpun dan meneruskan pengajuan kebutuhan bidang studi/keahlian dari Aspers Kas Angkatan kepada Menteri;
2. b.mengajukan Calon Penerima Beasiswa kepada Menteri;
3. c.menyerahkan Penerima Beasiswa kepada Menteri; dan
4. d.menerima Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dari Menteri.
(3)Kewenangan Danjen Akademi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sebagai berikut:
1. a.menyiapkan Calon Penerima Beasiswa dan melaksanakan koordinasi dengan Aspers Kas Angkatan;
2. b.mendukung kegiatan penyelenggaraan seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa; dan
3. c.menyerahkan Penerima Beasiswa kepada Aspers Panglima TNI.
(4)Kewenangan Kabais TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan security clearance bagi Penerima Beasiswa;
2. b.melaporkan hasil security clearance kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan; dan
3. c.memberikan bantuan kepada Penerima Beasiswa dalam penyelesaian masalah selama melaksanakan pendidikan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2016