DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2018

Nomor: 26
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem komunikasi data; tataran kewenangan yang dilaksanakan oleh: a. Menteri untuk penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan; dan b. Panglima TNI untuk penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan TNI; penngamanan fisik dan non fisik, serta standarisasi; kerjasama; pengawasan dan pengendalian; dan pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam sistem komunikasi data di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sistem komunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Komunikasi Data di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3.Peraturan menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1604 ); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM KOMUNIKASI DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah hasil pengolahan Data yang sudah dapat diterima oleh penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisis, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi. Suatu informasi bisa saja menjadi Data apabila informasi tersebut digunakan kembali untuk pengolahan sistem informasi selanjutnya.
2.Komunikasi Data adalah hubungan atau interaksi antara pengirim dan penerima dalam suatu perangkat yang terhubung pada sebuah jaringan, baik dengan jangkauan yang sempit maupun jaringan dengan jangkauan yang luas.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
6.Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI adalah penyelenggaraan Komunikasi Data yang terintegrasi dan digunakan untuk kepentingan dinas.
7.Media Kabel adalah media yang digunakan pada peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar dapat melakukan pertukaran Data dengan menggunakan kabel.
8.Rancangan Induk (Grand Desain) Topologi Jaringan adalah rancangan induk dari suatu konsep jaringan komputer yang akan diimplementasikan ke depan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan, mempunyai road map yang jelas, mengikuti perkembangan teknologi, memiliki proses migrasi sistem dan standar yang telah ditetapkan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Panglima TNI adalah perwira tinggi TNI yang memimpin TNI.
11.Orang adalah orang perseorangan yang terdiri atas Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, dan badan hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI DATA

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui Rancangan Induk (Grand Desain) Topologi Jaringan Sistem Komunikasi Data.
(2)Rancangan Induk (Grand Desain) Topologi Jaringan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan infrastruktur jaringan Komunikasi Data yang:
1. a.efektif;
2. b.efisien;
3. c.aman; dan
4. d.terintegrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(3)Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gelar Sistem Komunikasi Data;
2. b.transmisi dan sarana Komunikasi Data; dan
3. c.konten Informasi.

Pasal 3

Gelar Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membangun:

a.infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data; dan
b.aplikasi pengolahan Data.

Pasal 4

(1)Pembangunan infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan atas kebutuhan gelar Komunikasi Data di masing – masing UO.
(2)Pembangunan infrastruktur jaringan Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan asas:
1. a.ketersediaan;
2. b.efektif;
3. c.efisien;
4. d.aman; dan
5. e.terintegrasi.
(3)Pembangunan infrastruktur jaringan Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pembina teknis telekomunikasi atas permintaan pembina teknis di bidang pengolahan Data di setiap UO.

Pasal 5

(1)Pembangunan aplikasi pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan menjadi 1 (satu) dengan pembangunan Lokal Area Network (LAN);
(2)Pembangunan aplikasi pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pembina teknis di bidang pengolahan data di setiap UO.

Pasal 6

Gelar Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikembangkan untuk menuju kemandirian.

Pasal 7

(1)Transmisi dan sarana Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan untuk melaksanakan pengiriman Data.
(2)Pengiriman data menggunakan media transmisi harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan aman.
(3)Pengiriman data menggunakan media transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan media kabel dan nir kabel.
(4)Pengiriman data menggunakan sarana Komunikasi Data berupa alat telekomunikasi yang terhubung pada jaringan berbasis Internet Protocol (IP).

Pasal 8

(1)Konten informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan informasi pendukung Sistem Informasi Pertahanan Negara.
(2)Sistem Informasi Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.laporan intelijen;
2. b.situasi;
3. c.kesiapan operasi;
4. d.kekuatan alutsista/logistik;
5. e.personel; dan
6. f.Data administrasi Kemhan dan TNI.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan oleh:

a.Menteri untuk penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan; dan
b.Panglima TNI untuk penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan TNI.

Pasal 10

(1)Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI;
2. b.menetapkan kebijakan anggaran penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
3. c.mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)Menteri dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada:
1. a.Sekretaris Jenderal Kemhan;
2. b.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; dan
3. c.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI DATA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI DATA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2025