DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan sistem komunikasi data; Pembangunan aplikasi pengolahan data; Infrastruktur; Kepala satuan kerja; Komandan satuan komunikasi dan elektronika

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan sistem komunikasi data yang interoperabilitas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan teknologi saat ini;
b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem Komunikasi Data di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan perkembangan teknologi saat, ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem Komunikasi Data di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 34 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia - 2 Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem Komunikasi Data di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1906);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERTAHANAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KOMUNIKASI DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem Komunikasi Data di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1906), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sebingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Informasi adalah basil pengolahan Data yang sudah dapat diterima oleh penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisis, hasil penyimpulan, dan juga basil pengolahan sistem informasi.
2.Komunikasi Data adalah hubungan atau interaksi antara pengirim dan penerima data dalam suatu perangkat yang terbubung pada sebuah jaringan, baik dengan jangkauan yang sempit maupun jaringan dengan jangkauan yang luas.
3.Sistem Komunikasi Data adalah proses pengiriman dan penerimaan data/informasi dari dua atau lebih perangkat dalam bentuk digital yang clikirimkan melalui media komunikasi data yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang lebih luas.
4.Rancangan Indukjaringan adalah rancangan induk dari suatu konsep jaringan komputer yang akan diimplementasikan ke depan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan, mempunyai road map yang jelas, mengikuti perkembangan teknologi, memiliki proses migrasi sistem dan standar yang telah clitetapkan.
5.lnteroperabilitas adalah kemampuan Sistem - 3 Elektronik dengan untuk berbagi pakai terintegrasi dalam Komunikasi Data.
6.Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengembalian, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian infonnasi.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TN! adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
10.Panglima TN! adalah perwira tinggi TNI yang memimpin TNI.
11.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TN! yang terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TN! Angkatan Laut, dan UO TN! Angkatan Udara.
12.Orang adalah orang perseorangan yang terdiri atas Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, dan badan hukum.
2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4). Sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(I) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TN! dilaksanakan melalui Rancangan Induk J aringan pad a Sistem Komunikasi Data.

(2)Rancangan Induk Jaringan pada Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilaksanakan untuk mewujudkan infrastruktur jaringan Komunikasi Data yang:
1. a.efektif;
2. b.efisien;
3. c.aman; dan
4. d.Interoperabilitas sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(3)Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gelar Sistem Komunikasi Data;
2. b.transmisi dan sarana Komunikasi Data; dan
3. c.konten Infonnasi.
(4)Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dinamika kontingensi Sistem Komunikasi Data. Karakteristik yang berbeda Data dan informasi secara penyelenggaraan Sistem - 4

3.Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 4 diubah dan ayat (3) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pembangunan infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan atas kebutuhan gelar Komunikasi Data di masing-masing UO.
(2)Pembangunan infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus mempertimbangkan asas:
1. a.ketersediaan;
2. b.efektif;
3. c.efisien;
4. d.aman; dan
5. e.Interoperabilitas.
(3)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pembangunan aplikasi pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan menjadi 1 (satu) pembangunan infrastuktur jaringan Komunikasi Data. Pembangunan aplikasi pengolahan Data. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pembina teknis di bidang pengolahan data dan pembina teknis bidang komunikasi dan elektronika masing-masing UO. dengan sistem

5.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal SA dan Pasal SB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Sistem informasi Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui:
1. a.gelar infrastruktur; dan/ atau
2. b.aplikasi pengolahan data.
(2)Gelar infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan kegiatan instalasi peralatan elektronik untuk mendukung aplikasi pengolahan data.
(3)Aplikasi pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat lunak dalam bentuk bahasa pemrograman untuk pengolahan data.
(4)Gelar Infrastruktur dan/ atau aplikasi pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara Interoperabilitas oleh masing masing UO. - 5

Pasal 8B

(1)Gelar infrastruktur sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8A ayat (1) huruf a untuk:
1. a.unit organisasi Kemhan diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi teknologi informasi, komunikasi, dan elektronika;
2. b.unit organisasi Markas Besar TN diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi teknologi informasi, komunikasi, dan elektronika; dan
3. c.unit organisasi TN! Angkatan Darat, unit organisasi TNI Angkatan Laut dan unit organisasi TNT Angkatan Udara diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi komunikasi dan elektronika.
(2)Aplikasi pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) huruf a untuk:
1. a.unit organisasi Kemhan diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi teknologi informasi, komunikasi, dan elektronika;
2. b.unit organisasi Markas Besar TN! diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi data dan informasi; dan
3. c.unit organisasi TNI Angkatan Darat, unit organisasi TNI Angkatan Laut dan unit organisasi TN! Angkatan Udara diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi pengolahan data dan informasi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:

a.Menteri;
b.Panglima TNI; dan
c.Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
1. 7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi Kemhan.
(2)Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1) secara teknis dibantu oleh:
1. a.Kepala Satuan Kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi di unit organisasi Kemhan; dan - 6
2. b.Kepala Satuan Kerja yang membidangi telekomunikasi di unit organisasi Kemhan.
  1. 8.Pasal 12 dihapus.
  2. 9.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Kepala Satuan Kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi di unit organisasi Kemhan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf a sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan Interoperabilitas gelar infrastukur dan aplikasi pengolahan data di unit organisasi Kemhan.
(2)Kepala Satuan Kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi di unit organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.merencanakan kebutuhan gelar Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta aplikasi pengolahan data yang diperlukan; dan
2. b.melaksanakan gelar Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta aplikasi pengolahan data di unit organisasi Kemhan.
(3)Kepala Satuan Kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi di unit organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.

10.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)
(2)
(3)Kepala Satuan Kerja yang membidangi telekomunikasi di unit organisasi Kemhan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan Interoperabilitas gelar infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi Kemhan. Kepala Satuan Kerja yang membidangi telekomunikasi di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertugas:
1. a.merencanakan kebutuhan gelar jaringan telekomunikasi dan elektronik yang diperlukan; dan
2. b.melaksanakan penyelenggaraan gelar jaringan telekomunikasi dan elektronik di unit organisasi Kemhan. Kepala Satuan Kerja telekomunikasi di unit yang membidangi organisasi Kemhan - 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kemhan. 1 1 . Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2018