DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2016

Nomor: 29
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara www.peraturan.go.id 2016, No.1257 Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. www.peraturan.go.id 2016, No.1257

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI Angkatan Udara.
6.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
8.Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. www.peraturan.go.id 2016, No.1257
9.Program adalah penjabaran kebijakan Kemhan dan TNI dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kemhan dan TNI.
10.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
12.Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung- jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 2

Entitas Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas:

a.Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan;
b.Entitas Akuntabilitas Kinerja U.O.;
c.Entitas Akuntabilitas Kinerja TNI; dan
d.Entitas Akuntabilitas Kinerja Kemhan dan TNI. www.peraturan.go.id 2016, No.1257

Pasal 3

(1)Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unit instansi Pemerintah selaku Kotama/setingkat Kotama dan Balakpus di lingkungan TNI serta satuan kerja di lingkungan U.O. Kemhan yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja pada lingkup kerjanya.
(2)Entitas Akuntabilitas Kinerja U.O. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unit instansi Pemerintah pada tingkat U.O. yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja pada masing-masing U.O.
(3)Entitas Akuntabilitas Kinerja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unit instansi Pemerintah pada tingkat TNI yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran dan pelaporan data Kinerja TNI yang meliputi U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI Angkatan Udara.
(4)Entitas Akuntabilitas Kinerja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unit kerja Kemhan yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat Kemhan dan TNI.

Pasal 4

(1)Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan dengan memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Indikator Kinerja Utama.
(2)Laporan Kinerja yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas Kinerja yang telah dan www.peraturan.go.id 2016, No.1257 seharusnya dicapai; dan
2. b.sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Entitas Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan Kinerja.
(3)Laporan Kinerja yang disusun oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi mengenai:
1. a.uraian singkat organisasi;
2. b.rencana dan target Kinerja yang ditetapkan;
3. c.pengukuran Kinerja; dan
4. d.evaluasi dan analisis Kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil Program/Kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 5

(1)Sistematika Laporan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.perencanaan Kinerja;
3. c.akuntabilitas Kinerja;
4. d.penutup; dan
5. e.lampiran.
(2)Ketentuan mengenai Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berisi penjelasan umum mengenai Entitas Akuntabilitas Kinerja, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. www.peraturan.go.id 2016, No.1257

Pasal 7

Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berisi ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.capaian Kinerja organisasi; dan
2. b.realisasi anggaran.
(2)Capaian Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyajikan capaian Kinerja organisasi untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran Kinerja organisasi dan untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis organisasi dilakukan analisis capaian Kinerja sebagai berikut:
1. a.membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun anggaran berkenaan;
2. b.membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja anggaran berkenaan dengan tahun anggaran yang lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. c.membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. d.membandingkan realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. e.analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. f.analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. g.analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.
(3)Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b menguraikan realisasi anggaran yang www.peraturan.go.id 2016, No.1257 digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 9

Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d menguraikan simpulan umum atas capaian Kinerja organisasi dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan Kinerja.

Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a.Perjanjian Kinerja; dan
b.lain-lain yang dianggap perlu.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. www.peraturan.go.id 2016, No.1257

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI Angkatan Udara.
6.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
8.Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. www.peraturan.go.id 2016, No.1257
9.Program adalah penjabaran kebijakan Kemhan dan TNI dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kemhan dan TNI.
10.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
12.Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung- jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 2

Entitas Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas:

a.Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan;
b.Entitas Akuntabilitas Kinerja U.O.;
c.Entitas Akuntabilitas Kinerja TNI; dan
d.Entitas Akuntabilitas Kinerja Kemhan dan TNI. www.peraturan.go.id 2016, No.1257

Pasal 3

(1)Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unit instansi Pemerintah selaku Kotama/setingkat Kotama dan Balakpus di lingkungan TNI serta satuan kerja di lingkungan U.O. Kemhan yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja pada lingkup kerjanya.
(2)Entitas Akuntabilitas Kinerja U.O. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unit instansi Pemerintah pada tingkat U.O. yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja pada masing-masing U.O.
(3)Entitas Akuntabilitas Kinerja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unit instansi Pemerintah pada tingkat TNI yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran dan pelaporan data Kinerja TNI yang meliputi U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI Angkatan Udara.
(4)Entitas Akuntabilitas Kinerja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unit kerja Kemhan yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat Kemhan dan TNI.

Pasal 4

(1)Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan dengan memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Indikator Kinerja Utama.
(2)Laporan Kinerja yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas Kinerja yang telah dan www.peraturan.go.id 2016, No.1257 seharusnya dicapai; dan
2. b.sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Entitas Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan Kinerja.
(3)Laporan Kinerja yang disusun oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi mengenai:
1. a.uraian singkat organisasi;
2. b.rencana dan target Kinerja yang ditetapkan;
3. c.pengukuran Kinerja; dan
4. d.evaluasi dan analisis Kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil Program/Kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 5

(1)Sistematika Laporan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.perencanaan Kinerja;
3. c.akuntabilitas Kinerja;
4. d.penutup; dan
5. e.lampiran.
(2)Ketentuan mengenai Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berisi ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.capaian Kinerja organisasi; dan
2. b.realisasi anggaran.
(2)Capaian Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyajikan capaian Kinerja organisasi untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran Kinerja organisasi dan untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis organisasi dilakukan analisis capaian Kinerja sebagai berikut:
1. a.membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun anggaran berkenaan;
2. b.membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja anggaran berkenaan dengan tahun anggaran yang lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. c.membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. d.membandingkan realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. e.analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. f.analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. g.analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.
(3)Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b menguraikan realisasi anggaran yang www.peraturan.go.id 2016, No.1257 digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 9

Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a.Perjanjian Kinerja; dan
b.lain-lain yang dianggap perlu.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGORGANISASIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGORGANISASIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2012