DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2012

Nomor: 50
Tahun: 2012
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.116 2 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4.Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 691); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1163 satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi.
2.Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk periode 5 (lima) tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
3.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara untuk periode 1 (satu) tahun, berisi tentang proses penetapan kegiatan tahunan beserta Indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4.Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat Tapkin adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
5.Pengukuran Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Satuan Kerja.
6.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
7.Evaluasi adalah proses atau pemberian rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
8.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan Kinerja dan tindakan seseorang/Badan Hukum/Pimpinan Kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
9.Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.116 4
10.Kebijakan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaan atau pengembangan program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
11.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
12.Kegiatan adalah tindakan nyata yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan pada periode tertentu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
13.Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14.Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan organisasi.
15.Instansi Pemerintah adalah perangkat negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibiayai dari anggaran Negara diantaranya Kementerian Pertahanan dan TNI.
16.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Mabes TNI, Unit Organisasi TNI AD, Unit Organisasi TNI AL, dan Unit Organisasi TNI AU.
17.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI setingkat Kotama/tingkat Eselon I dan Eselon II.
18.4Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Subsatker merupakan Instansi Pengelola Anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang berada satu tingkat di bawah Satker.
19.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
20.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan komponen dari SAKIP.

Pasal 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai laporan kinerja tahunan untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1165

Pasal 4

(1)Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen Perencanaan.
(2)Ikhtisar Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtisar tentang:
1. a.pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. b.realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
3. c.penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. d.pembandingan capaian indikator kinerja utama sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
(3)Laporan Akuntabilitas Kinerja bermanfaat untuk:
1. a.`bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. b.penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. c.penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
4. d.penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pasal 5

(1)Prinsip-prinsip Laporan Akuntabilitas Kinerja yaitu:
1. a.pertanggungjawaban, ruang lingkup yang dilaporkan proposional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing serta dapat memuat keberhasilan dan kegagalan;
2. b.pengecualian/prioritas, yang dilaporkan merupakan hal-hal penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban untuk perbaikan selanjutnya;
3. c.perbandingan, laporan dapat memberikan gambaran keadaan pada masa yang dilaporkan untuk dibandingkan dengan periode-periode lain atau unit lain;
4. d.akuntabilitas, laporan berisi hal-hal yang dominan yang membuat sukses atau kegagalan pelaksanaan;
5. e.pengikhtisaran, laporan dibuat dengan jelas, singkat, padat namun lengkap dan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan dapat merekomendasikan perbaikan; dan
6. f.manfaat yang diharapkan dari laporan tersebut harus bermanfaat untuk peningkatan kinerja. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.116 6
(2)Ciri Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut:
1. a.spesifik yaitu laporan dibuat sesederhana mungkin, jelas dan cermat sehingga mudah dipahami, dinilai dan dievaluasi;
2. b.dapat diukur yaitu LAKIP dapat diukur dengan membandingkan data lain secara obyektif;
3. c.dapat dicapai artinya LAKIP akan berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh;
4. d.relevan yaitu melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja yang bersangkutan;
5. e.tepat waktu yaitu laporan yang disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar validitas laporan tersebut dapat terjamin; dan
6. f.memenuhi standar yaitu laporan yang disampaikan memenuhi standar yang ditetapkan.
(3)Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut:
1. a.memberikan informasi tentang kinerja atau kemajuan kinerja sebagaimana yang direncanakan dan diperjanjikan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian/kontrak kinerja;
2. b.memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. c.melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ke dalam LAKIP Kemhan dan TNI; dan
4. d.meningkatkan dan memantapkan LAKIP yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 6

(1)LAKIP di lingkungan Kemhan dan TNI disusun sebagai berikut:
1. a.ikhtisar eksekutif;
2. b.pendahuluan;
3. c.perencanaan dan perjanjian kinerja;
4. d.akuntabilitas kinerja;
5. e.penutup; dan
6. f.lampiran. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1167
(2)Format LAKIP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Ikhtisar eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berisi abstraksi yang menggambarkan inti laporan yang disampaikan sebagai berikut:

a.paragraf pertama berisi uraian pengantar;
b.paragraf kedua berisi alasan rumusan tujuan dan sasaran pada Renstra;
c.paragraf ketiga berisi uraian capaian tujuan dan sasaran;
d.paragraf keempat berisi kendala yang dihadapi; dan
e.paragraf kelima berisi langkah-langkah yang dihadapi bila menghadapi kendala yang akan terjadi.

Pasal 8

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menjelaskan hal-hal umum tentang organisasi Satuan Kerja yang melaporkan uraian singkat, terdiri atas:

a.latar belakang, berisi gambaran umum tentang latar belakang penyusunan LAKIP organisasi/Satker;
b.kedudukan tugas dan fungsi berisi kedudukan tugas dan fungsi organisasi/Satker;
c.struktur organisasi berisi uraian struktur organisasi/Satker; dan
d.sistimatika penyajian menjelaskan ruang lingkup dan tata urut penyajian LAKIP.

Pasal 9

Perencanaan dan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berisi beberapa hal penting tentang:

a.ikhtisar Renstra;
b.ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan; dan
c.ikhtisar Penetapan Kinerja

Pasal 10

(1)Ikhtisar Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan gambaran umum tentang Renstra Organisasi/Satker meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.116 8
(2)Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan gambaran umum tentang sasaran, program utama, kegiatan utama dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.
(3)Ikhtisar Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, menyajikan tentang pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Satker, yang meliputi:
1. a.pernyataan untuk mewujudkan capaian kinerja tertentu pada 1 (satu) tahun;
2. b.sasaran strategis yang akan dicapai dilaksanakan pada 1 (satu) tahun;
3. c.indikator kinerja utama yang ingin dicapai; dan
4. d.target sasaran yang ingin dicapai;

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4.Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 691); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1163 satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi.
2.Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk periode 5 (lima) tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
3.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara untuk periode 1 (satu) tahun, berisi tentang proses penetapan kegiatan tahunan beserta Indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4.Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat Tapkin adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
5.Pengukuran Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Satuan Kerja.
6.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
7.Evaluasi adalah proses atau pemberian rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
8.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan Kinerja dan tindakan seseorang/Badan Hukum/Pimpinan Kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
9.Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.116 4
10.Kebijakan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaan atau pengembangan program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
11.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
12.Kegiatan adalah tindakan nyata yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan pada periode tertentu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
13.Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14.Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan organisasi.
15.Instansi Pemerintah adalah perangkat negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibiayai dari anggaran Negara diantaranya Kementerian Pertahanan dan TNI.
16.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Mabes TNI, Unit Organisasi TNI AD, Unit Organisasi TNI AL, dan Unit Organisasi TNI AU.
17.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI setingkat Kotama/tingkat Eselon I dan Eselon II.
18.4Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Subsatker merupakan Instansi Pengelola Anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang berada satu tingkat di bawah Satker.
19.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
20.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan komponen dari SAKIP.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen Perencanaan.
(2)Ikhtisar Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtisar tentang:
1. a.pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. b.realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
3. c.penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. d.pembandingan capaian indikator kinerja utama sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
(3)Laporan Akuntabilitas Kinerja bermanfaat untuk:
1. a.`bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. b.penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. c.penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
4. d.penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pasal 5

(1)Prinsip-prinsip Laporan Akuntabilitas Kinerja yaitu:
1. a.pertanggungjawaban, ruang lingkup yang dilaporkan proposional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing serta dapat memuat keberhasilan dan kegagalan;
2. b.pengecualian/prioritas, yang dilaporkan merupakan hal-hal penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban untuk perbaikan selanjutnya;
3. c.perbandingan, laporan dapat memberikan gambaran keadaan pada masa yang dilaporkan untuk dibandingkan dengan periode-periode lain atau unit lain;
4. d.akuntabilitas, laporan berisi hal-hal yang dominan yang membuat sukses atau kegagalan pelaksanaan;
5. e.pengikhtisaran, laporan dibuat dengan jelas, singkat, padat namun lengkap dan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan dapat merekomendasikan perbaikan; dan
6. f.manfaat yang diharapkan dari laporan tersebut harus bermanfaat untuk peningkatan kinerja. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.116 6
(2)Ciri Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut:
1. a.spesifik yaitu laporan dibuat sesederhana mungkin, jelas dan cermat sehingga mudah dipahami, dinilai dan dievaluasi;
2. b.dapat diukur yaitu LAKIP dapat diukur dengan membandingkan data lain secara obyektif;
3. c.dapat dicapai artinya LAKIP akan berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh;
4. d.relevan yaitu melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja yang bersangkutan;
5. e.tepat waktu yaitu laporan yang disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar validitas laporan tersebut dapat terjamin; dan
6. f.memenuhi standar yaitu laporan yang disampaikan memenuhi standar yang ditetapkan.
(3)Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut:
1. a.memberikan informasi tentang kinerja atau kemajuan kinerja sebagaimana yang direncanakan dan diperjanjikan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian/kontrak kinerja;
2. b.memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. c.melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ke dalam LAKIP Kemhan dan TNI; dan
4. d.meningkatkan dan memantapkan LAKIP yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 6

(1)LAKIP di lingkungan Kemhan dan TNI disusun sebagai berikut:
1. a.ikhtisar eksekutif;
2. b.pendahuluan;
3. c.perencanaan dan perjanjian kinerja;
4. d.akuntabilitas kinerja;
5. e.penutup; dan
6. f.lampiran. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1167
(2)Format LAKIP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Ikhtisar eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berisi abstraksi yang menggambarkan inti laporan yang disampaikan sebagai berikut:

a.paragraf pertama berisi uraian pengantar;
b.paragraf kedua berisi alasan rumusan tujuan dan sasaran pada Renstra;
c.paragraf ketiga berisi uraian capaian tujuan dan sasaran;
d.paragraf keempat berisi kendala yang dihadapi; dan
e.paragraf kelima berisi langkah-langkah yang dihadapi bila menghadapi kendala yang akan terjadi.

Pasal 8

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menjelaskan hal-hal umum tentang organisasi Satuan Kerja yang melaporkan uraian singkat, terdiri atas:

a.latar belakang, berisi gambaran umum tentang latar belakang penyusunan LAKIP organisasi/Satker;
b.kedudukan tugas dan fungsi berisi kedudukan tugas dan fungsi organisasi/Satker;
c.struktur organisasi berisi uraian struktur organisasi/Satker; dan
d.sistimatika penyajian menjelaskan ruang lingkup dan tata urut penyajian LAKIP.

Pasal 9

Perencanaan dan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berisi beberapa hal penting tentang:

a.ikhtisar Renstra;
b.ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan; dan
c.ikhtisar Penetapan Kinerja

Pasal 10

(1)Ikhtisar Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan gambaran umum tentang Renstra Organisasi/Satker meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.116 8
(2)Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan gambaran umum tentang sasaran, program utama, kegiatan utama dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.
(3)Ikhtisar Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, menyajikan tentang pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Satker, yang meliputi:
1. a.pernyataan untuk mewujudkan capaian kinerja tertentu pada 1 (satu) tahun;
2. b.sasaran strategis yang akan dicapai dilaksanakan pada 1 (satu) tahun;
3. c.indikator kinerja utama yang ingin dicapai; dan
4. d.target sasaran yang ingin dicapai;

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2016