DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2010

Nomor: 3
Tahun: 2010
Ditetapkan: 29 Maret 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman, untuk itu diperlukan rencana pembangunan pertahanan negara selama lima tahun ke depan dalam bentuk Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 guna menjamin tercapainya tujuan, sasaran penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, dalam rangka peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); www.djpp.depkumham.go.id
6.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dephan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a./M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
8.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2010-2014;
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara (SPA Hanneg);
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg); dan Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/268/M/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Visi, Misi dan Grand Strategy Pertahanan Negara di lingkungan Dephan dan TNI Tahun 2010-2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Rencana Strategis Pertahanan Negara adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk 5 (lima) tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pasal 2

Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 disusun berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2010-2014 serta Pagu Indikatif.

Pasal 3

Prioritas pembangunan pertahanan negara berpedoman pada prioritas nasional Tahun 2010-2014 dengan pendekatan baseline sehingga perumusan kebijakan, program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan MEF secara bertahap, pemenuhan hak prajurit serta kebutuhan mendesak lainnya. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 5

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan termasuk hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diadakan pembetulan/perubahan seperlunya.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dipedomani seluruh komunitas perencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia secara konsekuen dan konsisten. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2010 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 238 www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman, untuk itu diperlukan rencana pembangunan pertahanan negara selama lima tahun ke depan dalam bentuk Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 guna menjamin tercapainya tujuan, sasaran penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); www.djpp.depkumham.go.id
6.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dephan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a./M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
8.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2010-2014;
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara (SPA Hanneg);
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg); dan Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/268/M/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Visi, Misi dan Grand Strategy Pertahanan Negara di lingkungan Dephan dan TNI Tahun 2010-2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan termasuk hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diadakan pembetulan/perubahan seperlunya.