DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 191

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan diperlukan pengaturan mengenai susunan personel dan tata kerja Universitas Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang www.peraturan.go.id 2017, No.478 Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1640); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PERTAHANAN. www.peraturan.go.id 2017, No.478

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Unhan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi di bidang pertahanan negara dan bela negara serta apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pegawai Unhan adalah Pegawai Kementerian Pertahanan yang ditugaskan di lingkungan Unhan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian/ Lembaga.
4.Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya di dasarkan atas keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
6.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (supporting) dan terdapat di setiap unit organisasi Kementerian/ Lembaga.
7.Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pegawai Unhan yang bersangkutan. www.peraturan.go.id 2017, No.478

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Unhan secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Pertahanan.
(2)Pembinaan teknis akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penentuan program studi pendidikan, kurikulum program studi, kemahasiswaan, proses belajar mengajar, dan wisuda.
(3)Pembinaan teknis fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan organisasi, pembinaan personel, dan dukungan administrasi.

Pasal 3

Unhan mempunyai Tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi, di bidang pertahanan negara dan bela negara serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Unhan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan kegiatan pembelajaran di bidang pertahanan negara dan bela negara;
b.pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan, kerja sama kelembagaan dan penjaminan mutu di bidang pertahanan negara dan bela negara;
c.pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di bidang pertahanan negara dan bela negara; serta
d.pembelajaran dan/atau penerapan dalam pengabdian kepada masyarakat melalui bidang pertahanan negara dan bela negara. www.peraturan.go.id 2017, No.478

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Unhan memiliki organ yang terdiri atas:

a.Senat;
b.Dewan Guru Besar;
c.Dewan Pembina;
d.Dewan Pengawas; dan
e.Rektorat.

Pasal 6

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 7

(1)Dewan Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, pengembangan budaya akademik, integritas moral, memberi pencerahan dan nilai-nilai luhur, menyampaikan pemikiran atau pandangan keilmuan kepada Rektor dan Senat akademik, mengembangkan pemikiran atau pandangan terkait isu Strategis www.peraturan.go.id 2017, No.478 nasional dan/atau internasional berupa solusi terhadap permasalah yang sedang dihadapi Kementerian Pertahanan dan masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 8

(1)Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Pejabat yang terdiri atas Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan (Darat, Laut, dan Udara), Direktur Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementrian Riset Teknologi Pedidikan Tinggi serta Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan karena fungsi dan jabatannya memberikan masukan dan arahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di bidang pertahanan negara dan bela negara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Rektor mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No.478
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

Rektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

a.Unsur Pimpinan;
b.Unsur Pembantu Pimpinan;
c.Unsur Pelaksana Administrasi;
d.Unsur Pelaksana Akademik; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.

Isi peraturan

Teks191PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan diperlukan pengaturan mengenai susunan personel dan tata kerja Universitas Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1640); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PERTAHANAN. www.peraturan.go.id 2017, No.478

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Unhan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi di bidang pertahanan negara dan bela negara serta apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pegawai Unhan adalah Pegawai Kementerian Pertahanan yang ditugaskan di lingkungan Unhan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian/ Lembaga.
4.Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya di dasarkan atas keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
6.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (supporting) dan terdapat di setiap unit organisasi Kementerian/ Lembaga.
7.Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pegawai Unhan yang bersangkutan. www.peraturan.go.id 2017, No.478

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Unhan secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Pertahanan.
(2)Pembinaan teknis akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penentuan program studi pendidikan, kurikulum program studi, kemahasiswaan, proses belajar mengajar, dan wisuda.
(3)Pembinaan teknis fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan organisasi, pembinaan personel, dan dukungan administrasi.

Pasal 3

Unhan mempunyai Tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi, di bidang pertahanan negara dan bela negara serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Unhan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan kegiatan pembelajaran di bidang pertahanan negara dan bela negara;
b.pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan, kerja sama kelembagaan dan penjaminan mutu di bidang pertahanan negara dan bela negara;
c.pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di bidang pertahanan negara dan bela negara; serta
d.pembelajaran dan/atau penerapan dalam pengabdian kepada masyarakat melalui bidang pertahanan negara dan bela negara. www.peraturan.go.id 2017, No.478

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Unhan memiliki organ yang terdiri atas:

a.Senat;
b.Dewan Guru Besar;
c.Dewan Pembina;
d.Dewan Pengawas; dan
e.Rektorat.

Pasal 6

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 7

(1)Dewan Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, pengembangan budaya akademik, integritas moral, memberi pencerahan dan nilai-nilai luhur, menyampaikan pemikiran atau pandangan keilmuan kepada Rektor dan Senat akademik, mengembangkan pemikiran atau pandangan terkait isu Strategis www.peraturan.go.id 2017, No.478 nasional dan/atau internasional berupa solusi terhadap permasalah yang sedang dihadapi Kementerian Pertahanan dan masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 8

(1)Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Pejabat yang terdiri atas Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan (Darat, Laut, dan Udara), Direktur Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementrian Riset Teknologi Pedidikan Tinggi serta Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan karena fungsi dan jabatannya memberikan masukan dan arahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di bidang pertahanan negara dan bela negara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Rektor mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No.478
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

Rektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

a.Unsur Pimpinan;
b.Unsur Pembantu Pimpinan;
c.Unsur Pelaksana Administrasi;
d.Unsur Pelaksana Akademik; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2013