DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2017

Nomor: 30
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Peribadatan bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Peribadatan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2018, No.12

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERIBADATAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1.Peribadatan adalah segala perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat untuk mencari keridhaan Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai insan hamba Tuhan untuk mengabdi kepada- Nya.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
3.Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang Berwenang memberikan surat izin Peribadatan bagi Pegawai Kemhan.
5.Ibadah Haji adalah aktivitas spiritual agama Islam yang merupakan rukun Islam ke 5 (lima) sebagai kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya dengan berkunjung ke Baitullah/Ka’bah untuk melakukan amalan, wukuf, tawaf, sa’i, dan bercukur serta amalan lain pada masa www.peraturan.go.id 2018, No.12 tertentu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wata’ala demi menghadap ridha-Nya.
6.Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah/Ka’bah untuk melakukan amalan tawaf, sa’i, dan bercukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu Wata’ala.
7.Ibadah Retret adalah aktivitas agama Katholik dan Kristen Protestan sebagai tradisi gereja berupa rangkaian kegiatan rohani dalam suasana hening untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang dilaksanakan di tempat tertentu.
8.Ibadah Tirthayatra adalah aktivitas spiritual agama Hindu dengan melaksanakan kunjungan ke tempat suci untuk pembersihan diri.
9.Ibadah Dharmayatra adalah aktivitas spiritual agama Budha dengan melaksanakan kunjungan ke tempat bersejarah yang berhubungan dengan riwayat hidup guru agung sang Budha Gautama.
10.Ibadah Ziarah adalah suatu perjalanan untuk menimba kekuatan moral spiritual dalam keheningan hati dan budi ke tempat yang telah disucikan atau disakralkan melalui peristiwa atau perbuatan tokoh iman.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari unit organisasi Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program yang menjadi tanggungjawabnya.
12.Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
13.Sekretaris Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Sekjen Kemhan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2018, No.12

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIBADATAN

Pasal 2

(1)Pembinaan mental rohani di lingkungan Kemhan merupakan fungsi kedinasan dan bagian dari pembinaan personel.
(2)Fungsi kedinasan dan bagian dari pembinaan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan Peribadatan bagi Pegawai Kemhan.
(3)Penyelenggaraan Peribadatan bagi Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem pembinaan secara terencana, terarah, bertahap dan berlanjut.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan peribadatan bagi Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan di:
1. a.dalam negeri; dan
2. b.luar negeri.
(2)Penyelenggaraan Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ibadah Haji;
2. b.Ibadah Umrah;
3. c.Ibadah Retret;
4. d.Ibadah Tirthayatra;
5. e.Ibadah Dharmayatra; dan
6. f.Ibadah Ziarah.
(3)Penyelenggaraan Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan keluarga Pegawai Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.12

Pasal 4

(1)Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a dilaksanakan oleh Pegawai Kemhan yang beragama Islam.
(2)Pegawai Kemhan yang akan melaksanakan Ibadah Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat keterangan sehat dari dokter;
2. b.secara administrasi sudah lengkap untuk melaksanakan Ibadah Haji; dan
3. c.memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 5

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Haji diberikan izin paling lama:

a.45 (empat puluh lima) hari untuk Ibadah Haji reguler; dan
b.25 (dua puluh lima) hari untuk Ibadah Haji khusus.

Pasal 6

(1)Dalam hal Pegawai Kemhan mengalami hambatan akibat faktor alam atau faktor lain yang tidak bisa dihindari selama menjalankan Ibadah Haji, izin dapat diperpanjang.
(2)Izin dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas waktu ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 7

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Haji harus menjalankan:

a.rukun Haji; dan
b.wajib Haji. www.peraturan.go.id 2018, No.12

Pasal 8

(1)Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pegawai Kemhan yang beragama Islam.
(2)Pegawai Kemhan yang akan melaksanakan Ibadah Umrah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat keterangan sehat dari dokter;
2. b.secara administrasi sudah lengkap untuk melaksanakan Ibadah Umrah; dan
3. c.memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 9

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Umrah diberikan izin paling lama 12 (dua belas) hari.

Pasal 10

(1)Dalam hal Pegawai Kemhan mengalami hambatan akibat faktor alam atau faktor lain yang tidak bisa dihindari selama menjalankan Ibadah Umrah, izin dapat diperpanjang.
(2)Izin dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas waktu ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Peribadatan bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERIBADATAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1.Peribadatan adalah segala perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat untuk mencari keridhaan Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai insan hamba Tuhan untuk mengabdi kepada- Nya.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
3.Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang Berwenang memberikan surat izin Peribadatan bagi Pegawai Kemhan.
5.Ibadah Haji adalah aktivitas spiritual agama Islam yang merupakan rukun Islam ke 5 (lima) sebagai kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya dengan berkunjung ke Baitullah/Ka’bah untuk melakukan amalan, wukuf, tawaf, sa’i, dan bercukur serta amalan lain pada masa www.peraturan.go.id 2018, No.12 tertentu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wata’ala demi menghadap ridha-Nya.
6.Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah/Ka’bah untuk melakukan amalan tawaf, sa’i, dan bercukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu Wata’ala.
7.Ibadah Retret adalah aktivitas agama Katholik dan Kristen Protestan sebagai tradisi gereja berupa rangkaian kegiatan rohani dalam suasana hening untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang dilaksanakan di tempat tertentu.
8.Ibadah Tirthayatra adalah aktivitas spiritual agama Hindu dengan melaksanakan kunjungan ke tempat suci untuk pembersihan diri.
9.Ibadah Dharmayatra adalah aktivitas spiritual agama Budha dengan melaksanakan kunjungan ke tempat bersejarah yang berhubungan dengan riwayat hidup guru agung sang Budha Gautama.
10.Ibadah Ziarah adalah suatu perjalanan untuk menimba kekuatan moral spiritual dalam keheningan hati dan budi ke tempat yang telah disucikan atau disakralkan melalui peristiwa atau perbuatan tokoh iman.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari unit organisasi Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program yang menjadi tanggungjawabnya.
12.Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
13.Sekretaris Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Sekjen Kemhan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2018, No.12

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIBADATAN

Pasal 2

(1)Pembinaan mental rohani di lingkungan Kemhan merupakan fungsi kedinasan dan bagian dari pembinaan personel.
(2)Fungsi kedinasan dan bagian dari pembinaan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan Peribadatan bagi Pegawai Kemhan.
(3)Penyelenggaraan Peribadatan bagi Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem pembinaan secara terencana, terarah, bertahap dan berlanjut.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan peribadatan bagi Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan di:
1. a.dalam negeri; dan
2. b.luar negeri.
(2)Penyelenggaraan Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ibadah Haji;
2. b.Ibadah Umrah;
3. c.Ibadah Retret;
4. d.Ibadah Tirthayatra;
5. e.Ibadah Dharmayatra; dan
6. f.Ibadah Ziarah.
(3)Penyelenggaraan Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan keluarga Pegawai Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.12

Pasal 4

(1)Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a dilaksanakan oleh Pegawai Kemhan yang beragama Islam.
(2)Pegawai Kemhan yang akan melaksanakan Ibadah Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat keterangan sehat dari dokter;
2. b.secara administrasi sudah lengkap untuk melaksanakan Ibadah Haji; dan
3. c.memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 5

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Haji diberikan izin paling lama:

a.45 (empat puluh lima) hari untuk Ibadah Haji reguler; dan
b.25 (dua puluh lima) hari untuk Ibadah Haji khusus.

Pasal 6

(1)Dalam hal Pegawai Kemhan mengalami hambatan akibat faktor alam atau faktor lain yang tidak bisa dihindari selama menjalankan Ibadah Haji, izin dapat diperpanjang.
(2)Izin dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas waktu ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 7

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Haji harus menjalankan:

a.rukun Haji; dan
b.wajib Haji. www.peraturan.go.id 2018, No.12

Pasal 8

(1)Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pegawai Kemhan yang beragama Islam.
(2)Pegawai Kemhan yang akan melaksanakan Ibadah Umrah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat keterangan sehat dari dokter;
2. b.secara administrasi sudah lengkap untuk melaksanakan Ibadah Umrah; dan
3. c.memperoleh surat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 9

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Ibadah Umrah diberikan izin paling lama 12 (dua belas) hari.

Pasal 10

(1)Dalam hal Pegawai Kemhan mengalami hambatan akibat faktor alam atau faktor lain yang tidak bisa dihindari selama menjalankan Ibadah Umrah, izin dapat diperpanjang.
(2)Izin dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas waktu ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN PERIBADATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN PERIBADATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008