DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2012

Nomor: 31
Tahun: 2012
Ditetapkan: 17 September 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pertemuan bilateral pada tanggal 20 Maret 2012 di Bogor, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan helikopter dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian di Republik Demokratik Kongo;
c.bahwa atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor: DPKO/OMA/2012/0465 tanggal 03 April 2012 kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menyetujui untuk mengirimkan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.937 2 helikopter utility MI-17 beserta awaknya pada misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo di Republik Demokratik Kongo;
d.bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.496/Seskab/IX/2012 tanggal 3 September 2012 yang isinya direktif Presiden bahwa pengiriman satuan tugas Helikopter MI-17 Kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo merupakan masalah teknis dan operasional yang menjadi domain Menteri Pertahanan;
e.bahwa berdasarkan Surat Panglima TNI Nomor: R/550-03/05/308/Sru tanggal 8 Agustus 2012 tentang permohonan pengajuan ulang dan revisi kebutuhan anggaran pengiriman satuan tugas Helikopter MI-17 ke Republik Demokratik Kongo;
f.bahwa berdasarkan Rapat Dengar Pendapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan tanggal 22 Mei 2012 yang menyetujui usulan Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia untuk pengiriman tiga unit Helikopter MI-17 ke Republik Demokratik Kongo;
g.bahwa berdasarkan hasil Sidang Kabinet Terbatas tanggal 13 September 2012 di Istana Negara Presiden menegaskan kembali untuk merealisasikan pengiriman dan pembiayaan tiga unit Helikopter MI- 17 dalam misi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo;
h.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Dukungan Administrasi Satuan Tugas Helikopter MI-17 Kontingen Garuda dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Republik Demokratik Kongo; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9373
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010- 2014;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 822); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DUKUNGAN ADMINISTRASI SATUAN TUGAS HELIKOPTER MI-17 KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO.

Pasal 1

(1)Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan Dukungan Administrasi Satuan Tugas Helikopter MI-17 Kontingen Garuda, yang selanjutnya disebut dengan Dukmin Satgas Heli MI-17, adalah segala kegiatan administrasi untuk mendukung pembentukan, pembiayaan, dan mekanisme penggantian biaya (reimbursement) Pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan dalam United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) di Republik Demokratik Kongo.
(2)Dukmin Satgas Heli MI-17 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan ketentuan:
1. a.atas permintaan Perserikatan Bangsa Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia;
2. b.pemenuhan permintaan Dukmin Satgas Heli MI-17 ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan standar persyaratan Perserikatan Bangsa Bangsa;
3. c.Satgas Heli MI-17 dibentuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia melalui: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.937 4
  1. 1.seleksi personel Tentara Nasional Indonesia;
  2. 2.proses penyiapan peralatan serta perlengkapan perorangan dan kesatuan yang diperlukan Satgas Heli MI-17; dan
  3. 3.latihan pra tugas Satgas Heli MI-17.
(3)Pembentukan, pengiriman, dan penarikan Satgas Heli MI-17 ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.
(4)Satgas Heli MI-17 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di Republik Demokratik Kongo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Perpanjangan jangka waktu penugasan Satgas Heli MI-17 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 2

(1)Segala biaya yang diperlukan bagi pembentukan dan penugasan Satgas Heli MI-17 dalam misi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo, dibebankan pada:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk seleksi personel, penyiapan peralatan, dan latihan pra tugas Satgas Heli MI-17; dan
2. b.Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pengiriman, operasional, perawatan personel dan peralatan, dan penarikan Satgas Heli MI-17.
(2)Biaya perawatan personel dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui proses penggantian biaya (reimbursement).
(3)Dalam rangka pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas Heli MI-17, Menteri Pertahanan mengkoordinasikan dan mengajukan kepada Menteri Keuangan berdasarkan pengajuan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

Mekanisme penggantian biaya (reimbursement) Satgas Heli MI-17 dalam misi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:

a.Perserikatan Bangsa Bangsa menyalurkan penggantian biaya (reimbursement) misi pemeliharaan perdamaian dari Perserikatan Bangsa Bangsa ke Pemerintah Republik Indonesia melalui Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia;
b.dana yang diterima dari Perserikatan Bangsa Bangsa tersebut dikirim oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melalui bank ke rekening Pusat Keuangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9375
c.dana reimbursement yang diterima Markas Besar Tentara Nasional Indonesia diserahkan ke rekening kas negara yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
d.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia membuat laporan penerimaan reimbursement tersebut kepada Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia dengan tembusan Kementerian Pertahanan;
e.dana reimbursement yang berada di kas negara Kementerian Keuangan dapat diminta kembali dengan mekanisme penyerapan, selanjutnya Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertahanan; dan
f.dana reimbursement biaya operasional pasukan, perawatan, dan penggantian alat utama yang dipandang tidak efektif digunakan untuk melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian.

Pasal 4

(1)Panglima Tentara Nasional Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Heli MI-17 secara berkala kepada Presiden dengan tembusan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Menteri Pertahanan melaporkan dukungan administrasi pelaksanaan tugas Satgas Heli MI-17 kepada Presiden.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2012 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pertemuan bilateral pada tanggal 20 Maret 2012 di Bogor, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan helikopter dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian di Republik Demokratik Kongo;
c.bahwa atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor: DPKO/OMA/2012/0465 tanggal 03 April 2012 kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menyetujui untuk mengirimkan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.937 2 helikopter utility MI-17 beserta awaknya pada misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo di Republik Demokratik Kongo;
d.bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.496/Seskab/IX/2012 tanggal 3 September 2012 yang isinya direktif Presiden bahwa pengiriman satuan tugas Helikopter MI-17 Kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo merupakan masalah teknis dan operasional yang menjadi domain Menteri Pertahanan;
e.bahwa berdasarkan Surat Panglima TNI Nomor: R/550-03/05/308/Sru tanggal 8 Agustus 2012 tentang permohonan pengajuan ulang dan revisi kebutuhan anggaran pengiriman satuan tugas Helikopter MI-17 ke Republik Demokratik Kongo;
f.bahwa berdasarkan Rapat Dengar Pendapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan tanggal 22 Mei 2012 yang menyetujui usulan Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia untuk pengiriman tiga unit Helikopter MI-17 ke Republik Demokratik Kongo;
g.bahwa berdasarkan hasil Sidang Kabinet Terbatas tanggal 13 September 2012 di Istana Negara Presiden menegaskan kembali untuk merealisasikan pengiriman dan pembiayaan tiga unit Helikopter MI- 17 dalam misi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo;
h.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9373
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010- 2014;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 822); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DUKUNGAN ADMINISTRASI SATUAN TUGAS HELIKOPTER MI-17 KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO.

Pasal 1

(1)Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan Dukungan Administrasi Satuan Tugas Helikopter MI-17 Kontingen Garuda, yang selanjutnya disebut dengan Dukmin Satgas Heli MI-17, adalah segala kegiatan administrasi untuk mendukung pembentukan, pembiayaan, dan mekanisme penggantian biaya (reimbursement) Pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan dalam United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) di Republik Demokratik Kongo.
(2)Dukmin Satgas Heli MI-17 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan ketentuan:
1. a.atas permintaan Perserikatan Bangsa Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia;
2. b.pemenuhan permintaan Dukmin Satgas Heli MI-17 ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan standar persyaratan Perserikatan Bangsa Bangsa;
3. c.Satgas Heli MI-17 dibentuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia melalui: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.937 4
  1. 1.seleksi personel Tentara Nasional Indonesia;
  2. 2.proses penyiapan peralatan serta perlengkapan perorangan dan kesatuan yang diperlukan Satgas Heli MI-17; dan
  3. 3.latihan pra tugas Satgas Heli MI-17.
(3)Pembentukan, pengiriman, dan penarikan Satgas Heli MI-17 ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.
(4)Satgas Heli MI-17 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di Republik Demokratik Kongo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Perpanjangan jangka waktu penugasan Satgas Heli MI-17 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 2

(1)Segala biaya yang diperlukan bagi pembentukan dan penugasan Satgas Heli MI-17 dalam misi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo, dibebankan pada:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk seleksi personel, penyiapan peralatan, dan latihan pra tugas Satgas Heli MI-17; dan
2. b.Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pengiriman, operasional, perawatan personel dan peralatan, dan penarikan Satgas Heli MI-17.
(2)Biaya perawatan personel dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui proses penggantian biaya (reimbursement).
(3)Dalam rangka pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas Heli MI-17, Menteri Pertahanan mengkoordinasikan dan mengajukan kepada Menteri Keuangan berdasarkan pengajuan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

Mekanisme penggantian biaya (reimbursement) Satgas Heli MI-17 dalam misi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:

a.Perserikatan Bangsa Bangsa menyalurkan penggantian biaya (reimbursement) misi pemeliharaan perdamaian dari Perserikatan Bangsa Bangsa ke Pemerintah Republik Indonesia melalui Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia;
b.dana yang diterima dari Perserikatan Bangsa Bangsa tersebut dikirim oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melalui bank ke rekening Pusat Keuangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9375
c.dana reimbursement yang diterima Markas Besar Tentara Nasional Indonesia diserahkan ke rekening kas negara yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
d.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia membuat laporan penerimaan reimbursement tersebut kepada Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia dengan tembusan Kementerian Pertahanan;
e.dana reimbursement yang berada di kas negara Kementerian Keuangan dapat diminta kembali dengan mekanisme penyerapan, selanjutnya Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertahanan; dan
f.dana reimbursement biaya operasional pasukan, perawatan, dan penggantian alat utama yang dipandang tidak efektif digunakan untuk melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian.

Pasal 4

(1)Panglima Tentara Nasional Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Heli MI-17 secara berkala kepada Presiden dengan tembusan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Menteri Pertahanan melaporkan dukungan administrasi pelaksanaan tugas Satgas Heli MI-17 kepada Presiden.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2013