DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2011

Nomor: 32
Tahun: 2011
Ditetapkan: 15 Desember 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, belum mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka pemberian Tunjangan Kinerja, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tunjangan Kinerja pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.871 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan TNI dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.8713
2.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
3.Pegawai Tentara Nasional Indonesia adalah Pegawai Negeri dan pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada suatu organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
4.Disiplin Pegawai Negeri adalah kesanggupan pegawai negeri untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
5.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada prajurit TNI dan PNS karena telah melanggar peraturan disiplin.
6.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab pada bidang pertahanan Negara.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Kepada seluruh Pegawai Kementerian Pertahanan dan Pegawai Tentara Nasional Indonesia selain penghasilan yang berhak diterima menurut Peraturan Perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan paling sedikit selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diberlakukan berdasarkan Keputusan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 4

(1)Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan Kelas Jabatan (Grading) dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.871 4
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan Kelas Jabatan (Grading) dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada Pegawai Kementerian Pertahanan dan Pegawai Tentara Nasional Indonesia apabila:
1. a.nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu di lingkungan Kemhan dan TNI;
2. b.diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
4. d.diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
5. e.diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa Persiapan Pensiun; atau
6. f.yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi.
(2)Ketentuan terhadap pegawai Kementerian Pertahanan yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
(3)Ketentuan terhadap pegawai TNI yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB III

HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 6

(1)Hari kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at.
(2)Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan : Pukul 07.00 WIB sampai dengan hari Kamis Pukul 15.30 WIB waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB; dan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.8715
2. b.hari Jum’at : Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
(3)Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di satuan kerja, sub satuan kerja dan/atau unit kerja di Kementerian Pertahanan yang tugasnya bersifat khusus di Kementerian Pertahanan diatur dengan Peraturan Menteri ini.
(4)Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di satuan kerja, sub satuan kerja dan/atau unit kerja di Tentara Nasional Indonesia yang tugasnya bersifat khusus di Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 7

(1)Setiap pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada daftar hadir.
(2)Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat personel Kotama/Satuan Kerja (Satker) yang bersangkutan.
(3)Pegawai yang tidak dapat mencatatkan daftar hadir karena alasan tertentu (cuti, tugas belajar, sakit, dan sebagainya), wajib memberitahukan kepada Komandan/ Kepala Satker dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

(1)Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran kepada Komandan/Kepala Satker.
(2)Pegawai yang tidak masuk kerja karena keperluan penting atau mendesak seperti orang tua/anak/istri/suami/kakak/adik sakit keras atau meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan izin dan/atau cuti kepada Komandan/Kepala Satker.
(3)Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak seperti orang tua/anak/istri/suami/kakak/adik sakit keras atau meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan izin kepada Komandan/Kepala Satker.

Pasal 9

Penanggung jawab pencatatan dan pelaporan kehadiran di lingkungan Kemhan dan TNI ditentukan oleh Komandan/Kepala Satker masing- masing. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.871 6

BAB IV

PENGURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 10

(1)Pegawai yang masuk kerja harus mencatatkan kehadiran dengan menempelkan jari pada alat absensi sidik jari elektronik (finger print) atau mengisi daftar hadir.
(2)Ketentuan mengenai pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, belum mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka pemberian Tunjangan Kinerja, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan TNI dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.8713
2.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
3.Pegawai Tentara Nasional Indonesia adalah Pegawai Negeri dan pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada suatu organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
4.Disiplin Pegawai Negeri adalah kesanggupan pegawai negeri untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
5.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada prajurit TNI dan PNS karena telah melanggar peraturan disiplin.
6.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab pada bidang pertahanan Negara.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Kepada seluruh Pegawai Kementerian Pertahanan dan Pegawai Tentara Nasional Indonesia selain penghasilan yang berhak diterima menurut Peraturan Perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan paling sedikit selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan Kelas Jabatan (Grading) dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.871 4
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan Kelas Jabatan (Grading) dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada Pegawai Kementerian Pertahanan dan Pegawai Tentara Nasional Indonesia apabila:
1. a.nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu di lingkungan Kemhan dan TNI;
2. b.diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
4. d.diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
5. e.diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa Persiapan Pensiun; atau
6. f.yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi.
(2)Ketentuan terhadap pegawai Kementerian Pertahanan yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
(3)Ketentuan terhadap pegawai TNI yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB III

HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 6

(1)Hari kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at.
(2)Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan : Pukul 07.00 WIB sampai dengan hari Kamis Pukul 15.30 WIB waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB; dan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.8715
2. b.hari Jum’at : Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
(3)Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di satuan kerja, sub satuan kerja dan/atau unit kerja di Kementerian Pertahanan yang tugasnya bersifat khusus di Kementerian Pertahanan diatur dengan Peraturan Menteri ini.
(4)Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di satuan kerja, sub satuan kerja dan/atau unit kerja di Tentara Nasional Indonesia yang tugasnya bersifat khusus di Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 7

(1)Setiap pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada daftar hadir.
(2)Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat personel Kotama/Satuan Kerja (Satker) yang bersangkutan.
(3)Pegawai yang tidak dapat mencatatkan daftar hadir karena alasan tertentu (cuti, tugas belajar, sakit, dan sebagainya), wajib memberitahukan kepada Komandan/ Kepala Satker dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

(1)Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran kepada Komandan/Kepala Satker.
(2)Pegawai yang tidak masuk kerja karena keperluan penting atau mendesak seperti orang tua/anak/istri/suami/kakak/adik sakit keras atau meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan izin dan/atau cuti kepada Komandan/Kepala Satker.
(3)Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak seperti orang tua/anak/istri/suami/kakak/adik sakit keras atau meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan izin kepada Komandan/Kepala Satker.

Pasal 9

Penanggung jawab pencatatan dan pelaporan kehadiran di lingkungan Kemhan dan TNI ditentukan oleh Komandan/Kepala Satker masing- masing. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.871 6

BAB IV

PENGURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 10

(1)Pegawai yang masuk kerja harus mencatatkan kehadiran dengan menempelkan jari pada alat absensi sidik jari elektronik (finger print) atau mengisi daftar hadir.
(2)Ketentuan mengenai pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2010