DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012

Nomor: 36
Tahun: 2012
Ditetapkan: 29 November 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1247 2

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3.Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN INDUSTRI BAHAN PELEDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri bahan peledak adalah Badan Usaha Nasional yang melakukan produksi, impor/pembelian/pengadaan, ekspor, pergudangan/ penyimpanan, pendistribusian bahan peledak, penggunaan, dan/atau jasa peledakan.
2.Badan Usaha Nasional adalah Badan Usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3.Badan Usaha Bahan Peledak adalah Badan Hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT) yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Pertahanan.
4.Importir Terdaftar Bahan Peledak adalah perusahaan yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertahanan untuk mengimpor bahan kimia peledak yang digunakan untuk proses produksi industri lain di luar industri bahan peledak.
5.Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.12473
6.Bahan peledak militer adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer.
7.Bahan peledak komersial adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan pekerjaan tambang, pekerjaan umum, aplikasi khusus atau digunakan dalam proses produksi industri tertentu.
8.Bahan peledak assesoris adalah semua jenis bahan peledak antara lain booster, detonator, sumbu api, sumbu ledak, detonator relay, igniter, igniter cord, connector, dan lain sebagainya.
9.Gudang bahan peledak adalah suatu bangunan dan/atau kontener yang digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris dan yang telah memenuhi persyaratan teknis keamanan dan keselamatan tertentu untuk mampu menyimpan bahan peledak dan bahan peledak assesoris.
10.Produksi adalah proses pengolahan untuk mengubah bahan baku dan/atau bahan peledak menjadi bahan peledak dan/atau bahan peledak lain yang siap untuk digunakan yang prosesnya dilakukan di pabrik maupun di lapangan.
11.Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menyediakan bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris melalui produksi di dalam negeri atau impor.
12.Pendistribusian adalah suatu kegiatan untuk menyerahkan kepemilikan bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris dari produsen bahan peledak kepada Badan Usaha Bahan Peledak dan/atau dari Badan Usaha Bahan Peledak ke pengguna akhir dan/atau ekspor.
13.Usaha pergudangan adalah kegiatan untuk menyediakan satu atau beberapa gudang bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris.
14.Jasa peledakan adalah kegiatan/usaha jasa nasional untuk:

a.meledakkan bahan peledak (untuk testing dan/atau pemusnahan)
b.meledakkan suatu obyek tertentu baik untuk kepentingan pekerjaan tambang maupun pekerjaan umum, menjadi suatu pola ledakan, menetapkan daerah bahaya, meledakkan, menangani kegagalan peledakan, mengendalikan akibat peledakan yang merugikan.
1. 15.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2. 16.Izin adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon izin. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1247 4
3. 17.Rekomendasi adalah saran tertulis yang sifatnya menyetujui atau mengizinkan, dibuat oleh pejabat yang berwenang, digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat lainnya dalam mengambil keputusan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan tata cara bagi semua pihak yang terkait untuk perizinan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian industri bahan peledak.
(2)Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan agar tercapai 1 (satu) pengertian dan tindakan dalam pengelolaan industri bahan peledak.
(3)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi ketentuan umum, pedoman dan tata cara perizinan industri bahan peledak, prosedur pengurusan izin dan rekomendasi, pembinaan badan usaha bahan peledak, kerja sama pengembangan kegiatan badan usaha bahan peledak, koordinasi dan tataran kewenangan, masa berlakunya izin dan rekomendasi.

Pasal 3

Kebijakan Menteri ini ditetapkan sebagai berikut:

a.izin Usaha Industri Bahan Peledak, diberikan oleh Menteri kepada Industri Bahan Peledak;
b.tata niaga bahan peledak diatur, dikendalikan dan diawasi secara terpadu oleh semua instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, melalui koordinasi dan sinkronisasi yang jelas di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan;
c.pembangunan dan pengembangan industri bahan peledak dalam rangka mewujudkan kemandirian; dan
d.kegiatan industri bahan peledak mengedepankan integritas moral dengan menjunjung tinggi kepentingan negara.

Pasal 4

(1)Pengelompokkan bahan peledak berdasarkan komposisi senyawa kimia dibedakan dalam: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.12475
1. a.bahan peledak senyawa tunggal; dan
2. b.bahan peledak campuran.

Pasal 5

Bahan peledak senyawa tunggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dikelompokkan atas:

a.bahan peledak utama meliputi Mercury Fulminat, Timbal Azida, Sianurat Triazida (CTA), Diazodinitrofenol (DDNP), Tetrasen, Heksametilendiamin Peroksida (HMTD);
b.bahan peledak kuat meliputi Nitrometan, Dinitrometan, Trinitrometan atau Nitroform, Tetranitrometan, Nitro-benzen (NB), Dinitrobenzen, Trinitro-benzen, Mononitrotoluen (MNT), Dinitro-toluen (DNT), Trinitrotuluen (TNT), Dinitro -m-Xylen (DNX), Trinitro M Xylen (TNX), Mononitronaftalen (MNN), Dinitronaftalen (DNN), Trinitronaftalen (TNN), Trinitro-klorobenzen, Dinitrofenol, Trinitrofenol, Ammonium pitrat, Trinitro-M-kresol, Trinitroanisol (TNA), Trinitrofenetol (TNP), Trinitroanilin.

Pasal 6

(1)Bahan peledak campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikelompokkan atas:
1. a.bahan peledak kuat (high explosive); dan
2. b.bahan peledak lemah (low explosive).
(2)Bahan peledak kuat (high explosive) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a digunakan untuk kepentingan militer maupun sipil (komersial) dengan tujuan sebagai penghancur, pembelah, pemotong, keperluan geologi, dan lain-lain.
(3)Bahan Peledak kuat (high explosive) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi Amatol, Ammona, Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), Siklotol, Dinamit, Oktol, Pentolit, Pikratol, Torpeks, Tritonal dan C4.
(4)Bahan peledak lemah (low explosive) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bahan peledak yang digunakan sebagai bahan isian pendorong pada amunisi, dikenal dengan nama propelan (propellant).
(5)Bahan Peledak lemah (low explosive) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bubuk hitam (black powder), bubuk tak berasap (smokeless powder), bahan pendorong roket (rocket propellant) dan bahan pendorong cair (liquid propellant). www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1247 6 Paragraf Kedua Berdasarkan Kegunaannya

Pasal 7

(1)Pengelompokkan bahan peledak berdasarkan kegunaannya dibedakan dalam bahan peledak blasting dan bursting.
(2)Bahan peledak blasting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan peledak yang digunakan untuk pertambangan, konstruksi, dan sejenisnya.
(3)Bahan peledak bursting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan peledak yang digunakan dalam sistem senjata, seperti bom, granat, kepala ledak, dan sejenisnya.

Pasal 8

Bahan peledak blasting dan bursting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

a.nitrat organik;
b.bahan peledak tipe B;
c.bahan peledak tipe C;
d.bahan peledak tipe D; dan
e.bahan peledak tipe E.

Pasal 9

(1)Nitrat organik cair (Nitrogliserin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila dicampur dengan 1 (satu) atau lebih bahan-bahan seperti Nitrocellulose, Ammonium Nitrat atau Nitrat Anorganik lainnya, Derivative Nitroaromatik atau bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti serbuk kayu (wood meal), dan serbuk aluminium.
(2)Bahan Peledak tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
1. a.campuran Ammonium Nitrat atau Nitrat Anorganik dengan TNT dan/tanpa ingredient lain seperti serbuk kayu (wood meal) atau serbuk Aluminium, serta tidak mengandung Nitrogliserin atau cairan nitrat/klorat organik sejenisnya.
2. b.campuran Ammonium Nitrat atau Nitrat Anorganik dengan bahan yang mudah terbakar serta tidak mengandung Nitrogliserin atau cairan nitrat/klorat organik sejenisnya.
(3)Bahan peledak tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi campuran Kalium/Natrium Klorat atau Kalium/Natrium/ Ammonium Perklorat dengan derivativ nitroorganik atau bahan yang www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.12477 mudah terbakar, seperti serbuk kayu (woodmeal), serbuk Aluminium atau Hidrokarbon, serta tidak mengandung Nitrogliserin atau cairan nitrat organik sejenisnya.
(4)Bahan peledak tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi campuran senyawa Nitrat Organik dengan bahan yang mudah terbakar, seperti Hidrokarbon dan serbuk Aluminium, serta tidak mengandung Nitrogliserin, cairan nitrat/klorat organik sejenisnya atau Ammonium Nitrat.
(5)Bahan peledak tipe E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi campuran/larutan air (sebagai ingredient pokok) dengan sejumlah banyak Ammonium Nitrat atau oksidator lainya serta dapat mengandung Derivative Nitro (seperti TNT), Hidrokarbon atau Serbuk Aluminium.

Pasal 10

(1)Bahan peledak Catridge merupakan sejenis bahan peledak blasting atau bursting yang dipergunakan sebagai pembentuk metal projectile yang berkemampuan menembus/memotong.
(2)Bahan peledak Propelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4)merupakan bahan peledak yang dipergunakan sebagai pembentuk gas pendorong dalam peluru atau isian pendorong roket.
(3)Bahan peledak Fuse merupakan bahan peledak yang dipergunakan sebagai awal suatu rangkaian proses peledakan, baik secara penyalaan/ctef/agras/maupun secara detonasi.
(4)Bahan peledak Pyrotechnic merupakan bahan peledak yang dipergunakan sebagai pembentuk panas, gas, warna, dan lain sebagainya. Paragraf Ketiga Berdasarkan Bahan Baku

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3.Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN INDUSTRI BAHAN PELEDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri bahan peledak adalah Badan Usaha Nasional yang melakukan produksi, impor/pembelian/pengadaan, ekspor, pergudangan/ penyimpanan, pendistribusian bahan peledak, penggunaan, dan/atau jasa peledakan.
2.Badan Usaha Nasional adalah Badan Usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3.Badan Usaha Bahan Peledak adalah Badan Hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT) yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Pertahanan.
4.Importir Terdaftar Bahan Peledak adalah perusahaan yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertahanan untuk mengimpor bahan kimia peledak yang digunakan untuk proses produksi industri lain di luar industri bahan peledak.
5.Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.12473
6.Bahan peledak militer adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer.
7.Bahan peledak komersial adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan pekerjaan tambang, pekerjaan umum, aplikasi khusus atau digunakan dalam proses produksi industri tertentu.
8.Bahan peledak assesoris adalah semua jenis bahan peledak antara lain booster, detonator, sumbu api, sumbu ledak, detonator relay, igniter, igniter cord, connector, dan lain sebagainya.
9.Gudang bahan peledak adalah suatu bangunan dan/atau kontener yang digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris dan yang telah memenuhi persyaratan teknis keamanan dan keselamatan tertentu untuk mampu menyimpan bahan peledak dan bahan peledak assesoris.
10.Produksi adalah proses pengolahan untuk mengubah bahan baku dan/atau bahan peledak menjadi bahan peledak dan/atau bahan peledak lain yang siap untuk digunakan yang prosesnya dilakukan di pabrik maupun di lapangan.
11.Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menyediakan bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris melalui produksi di dalam negeri atau impor.
12.Pendistribusian adalah suatu kegiatan untuk menyerahkan kepemilikan bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris dari produsen bahan peledak kepada Badan Usaha Bahan Peledak dan/atau dari Badan Usaha Bahan Peledak ke pengguna akhir dan/atau ekspor.
13.Usaha pergudangan adalah kegiatan untuk menyediakan satu atau beberapa gudang bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris.
14.Jasa peledakan adalah kegiatan/usaha jasa nasional untuk:

a.meledakkan bahan peledak (untuk testing dan/atau pemusnahan)
b.meledakkan suatu obyek tertentu baik untuk kepentingan pekerjaan tambang maupun pekerjaan umum, menjadi suatu pola ledakan, menetapkan daerah bahaya, meledakkan, menangani kegagalan peledakan, mengendalikan akibat peledakan yang merugikan.
1. 15.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2. 16.Izin adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon izin. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1247 4
3. 17.Rekomendasi adalah saran tertulis yang sifatnya menyetujui atau mengizinkan, dibuat oleh pejabat yang berwenang, digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat lainnya dalam mengambil keputusan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan tata cara bagi semua pihak yang terkait untuk perizinan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian industri bahan peledak.
(2)Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan agar tercapai 1 (satu) pengertian dan tindakan dalam pengelolaan industri bahan peledak.
(3)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi ketentuan umum, pedoman dan tata cara perizinan industri bahan peledak, prosedur pengurusan izin dan rekomendasi, pembinaan badan usaha bahan peledak, kerja sama pengembangan kegiatan badan usaha bahan peledak, koordinasi dan tataran kewenangan, masa berlakunya izin dan rekomendasi.

Pasal 3

Kebijakan Menteri ini ditetapkan sebagai berikut:

a.izin Usaha Industri Bahan Peledak, diberikan oleh Menteri kepada Industri Bahan Peledak;
b.tata niaga bahan peledak diatur, dikendalikan dan diawasi secara terpadu oleh semua instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, melalui koordinasi dan sinkronisasi yang jelas di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan;
c.pembangunan dan pengembangan industri bahan peledak dalam rangka mewujudkan kemandirian; dan
d.kegiatan industri bahan peledak mengedepankan integritas moral dengan menjunjung tinggi kepentingan negara.

Pasal 4

(1)Pengelompokkan bahan peledak berdasarkan komposisi senyawa kimia dibedakan dalam: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.12475
1. a.bahan peledak senyawa tunggal; dan
2. b.bahan peledak campuran.

Pasal 5

Bahan peledak senyawa tunggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dikelompokkan atas:

a.bahan peledak utama meliputi Mercury Fulminat, Timbal Azida, Sianurat Triazida (CTA), Diazodinitrofenol (DDNP), Tetrasen, Heksametilendiamin Peroksida (HMTD);
b.bahan peledak kuat meliputi Nitrometan, Dinitrometan, Trinitrometan atau Nitroform, Tetranitrometan, Nitro-benzen (NB), Dinitrobenzen, Trinitro-benzen, Mononitrotoluen (MNT), Dinitro-toluen (DNT), Trinitrotuluen (TNT), Dinitro -m-Xylen (DNX), Trinitro M Xylen (TNX), Mononitronaftalen (MNN), Dinitronaftalen (DNN), Trinitronaftalen (TNN), Trinitro-klorobenzen, Dinitrofenol, Trinitrofenol, Ammonium pitrat, Trinitro-M-kresol, Trinitroanisol (TNA), Trinitrofenetol (TNP), Trinitroanilin.

Pasal 6

(1)Bahan peledak campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikelompokkan atas:
1. a.bahan peledak kuat (high explosive); dan
2. b.bahan peledak lemah (low explosive).
(2)Bahan peledak kuat (high explosive) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a digunakan untuk kepentingan militer maupun sipil (komersial) dengan tujuan sebagai penghancur, pembelah, pemotong, keperluan geologi, dan lain-lain.
(3)Bahan Peledak kuat (high explosive) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi Amatol, Ammona, Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), Siklotol, Dinamit, Oktol, Pentolit, Pikratol, Torpeks, Tritonal dan C4.
(4)Bahan peledak lemah (low explosive) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bahan peledak yang digunakan sebagai bahan isian pendorong pada amunisi, dikenal dengan nama propelan (propellant).
(5)Bahan Peledak lemah (low explosive) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bubuk hitam (black powder), bubuk tak berasap (smokeless powder), bahan pendorong roket (rocket propellant) dan bahan pendorong cair (liquid propellant). www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1247 6 Paragraf Kedua Berdasarkan Kegunaannya

Pasal 7

(1)Pengelompokkan bahan peledak berdasarkan kegunaannya dibedakan dalam bahan peledak blasting dan bursting.
(2)Bahan peledak blasting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan peledak yang digunakan untuk pertambangan, konstruksi, dan sejenisnya.
(3)Bahan peledak bursting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan peledak yang digunakan dalam sistem senjata, seperti bom, granat, kepala ledak, dan sejenisnya.

Pasal 8

Bahan peledak blasting dan bursting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

a.nitrat organik;
b.bahan peledak tipe B;
c.bahan peledak tipe C;
d.bahan peledak tipe D; dan
e.bahan peledak tipe E.

Pasal 9

(1)Nitrat organik cair (Nitrogliserin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila dicampur dengan 1 (satu) atau lebih bahan-bahan seperti Nitrocellulose, Ammonium Nitrat atau Nitrat Anorganik lainnya, Derivative Nitroaromatik atau bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti serbuk kayu (wood meal), dan serbuk aluminium.
(2)Bahan Peledak tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
1. a.campuran Ammonium Nitrat atau Nitrat Anorganik dengan TNT dan/tanpa ingredient lain seperti serbuk kayu (wood meal) atau serbuk Aluminium, serta tidak mengandung Nitrogliserin atau cairan nitrat/klorat organik sejenisnya.
2. b.campuran Ammonium Nitrat atau Nitrat Anorganik dengan bahan yang mudah terbakar serta tidak mengandung Nitrogliserin atau cairan nitrat/klorat organik sejenisnya.
(3)Bahan peledak tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi campuran Kalium/Natrium Klorat atau Kalium/Natrium/ Ammonium Perklorat dengan derivativ nitroorganik atau bahan yang www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.12477 mudah terbakar, seperti serbuk kayu (woodmeal), serbuk Aluminium atau Hidrokarbon, serta tidak mengandung Nitrogliserin atau cairan nitrat organik sejenisnya.
(4)Bahan peledak tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi campuran senyawa Nitrat Organik dengan bahan yang mudah terbakar, seperti Hidrokarbon dan serbuk Aluminium, serta tidak mengandung Nitrogliserin, cairan nitrat/klorat organik sejenisnya atau Ammonium Nitrat.
(5)Bahan peledak tipe E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi campuran/larutan air (sebagai ingredient pokok) dengan sejumlah banyak Ammonium Nitrat atau oksidator lainya serta dapat mengandung Derivative Nitro (seperti TNT), Hidrokarbon atau Serbuk Aluminium.

Pasal 10

(1)Bahan peledak Catridge merupakan sejenis bahan peledak blasting atau bursting yang dipergunakan sebagai pembentuk metal projectile yang berkemampuan menembus/memotong.
(2)Bahan peledak Propelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4)merupakan bahan peledak yang dipergunakan sebagai pembentuk gas pendorong dalam peluru atau isian pendorong roket.
(3)Bahan peledak Fuse merupakan bahan peledak yang dipergunakan sebagai awal suatu rangkaian proses peledakan, baik secara penyalaan/ctef/agras/maupun secara detonasi.
(4)Bahan peledak Pyrotechnic merupakan bahan peledak yang dipergunakan sebagai pembentuk panas, gas, warna, dan lain sebagainya. Paragraf Ketiga Berdasarkan Bahan Baku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016