DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2013

Nomor: 37
Tahun: 2013
Ditetapkan: 16 Desember 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya Bela Negara yang dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia mengandung konsekuensi yang tinggi, dibutuhkan tanggung jawab dan memerlukan pengorbanan yang besar guna tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bela Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1493 2

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tanda Penghargaan Bela Negara adalah bentuk penghargaan dari Kementerian Pertahanan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berjasa dalam penerapan nilai-nilai Bela Negara sebagai wujud pengabdian tanpa pamrih dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
2.Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia.
5.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
6.Kas Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
7.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di tingkat Pusat dan PNS di tingkat Daerah.
9.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1493 3
10.Tim Peneliti adalah Pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Akademisi yang bertugas melaksanakan penelitian, seleksi, dan verifikasi terhadap calon penerima Tanda Penghargaan Bela Negara.
11.Integritas moral adalah dapat diartikan sebagai penyatuan segenap moral dan nilai-nilai hidup manusia menjadi kesatuan yang utuh untuk mendorong tercapainya humanisme global atau ikatan kemanusiaan yang erat, baik secara individu maupun secara menyeluruh kepada masyarakat.

Pasal 2

Tanda Penghargaan Bela Negara diberikan kepada WNI dan Lembaga yang telah berjasa dalam penerapan nilai-nilai Bela Negara sebagai wujud pengabdian tanpa pamrih dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

BAB II

TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA

Pasal 3

Tanda Penghargaan Bela Negara diberikan kepada:

a.WNI; dan
b.Lembaga.

Pasal 4

WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berhak menerima Tanda Penghargaan Bela Negara yaitu:

a.Prajurit;
b.anggota Polri;
c.PNS; dan
d.anggota masyarakat.

Pasal 5

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang berhak menerima Tanda Penghargaan Bela Negara yaitu:

a.institusi pemerintah;
b.kesatuan TNI;
c.kesatuan Polri;
d.organisasi; dan
e.swasta. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1493 4

BAB III

KRITERIA, SYARAT, DAN PROSEDUR PEMBERIAN

Pasal 6

Tanda Penghargaan Bela Negara diberikan kepada WNI yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.berjasa di bidang Bela Negara pada kegiatan dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa;
b.berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, atau berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di suatu daerah rawan konflik, daerah perbatasan, atau pulau terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.berjasa sesuai bidang profesinya dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa;
d.berjasa dalam membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan kesadaran Bela Negara;
e.berjasa dalam membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kemampuan dan kekuatan pertahanan; atau
f.memiliki konsep pemikiran atau tindakan yang berpengaruh positif terhadap kebijakan/penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 7

Persyaratan WNI untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara sebagai berikut:

a.setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.tidak mengkhianati bangsa dan negara selama hayatnya;
c.tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana; dan
d.memiliki integritas moral serta keteladanan.

Pasal 8

Persyaratan Lembaga untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1493 5

a.berjasa di bidang Bela Negara pada kegiatan dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa;
b.berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di daerah rawan konflik, daerah perbatasan, dan pulau terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
c.berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di daerah rawan konflik, daerah perbatasan, dan pulau terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi Prajurit dan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c yang bertugas di lingkungan TNI diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan kepada Panglima untuk dilanjutkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Pasal 10

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang bertugas di lingkungan Satker Kemhan diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya Bela Negara yang dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia mengandung konsekuensi yang tinggi, dibutuhkan tanggung jawab dan memerlukan pengorbanan yang besar guna tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tanda Penghargaan Bela Negara adalah bentuk penghargaan dari Kementerian Pertahanan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berjasa dalam penerapan nilai-nilai Bela Negara sebagai wujud pengabdian tanpa pamrih dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
2.Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia.
5.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
6.Kas Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
7.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di tingkat Pusat dan PNS di tingkat Daerah.
9.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1493 3
10.Tim Peneliti adalah Pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Akademisi yang bertugas melaksanakan penelitian, seleksi, dan verifikasi terhadap calon penerima Tanda Penghargaan Bela Negara.
11.Integritas moral adalah dapat diartikan sebagai penyatuan segenap moral dan nilai-nilai hidup manusia menjadi kesatuan yang utuh untuk mendorong tercapainya humanisme global atau ikatan kemanusiaan yang erat, baik secara individu maupun secara menyeluruh kepada masyarakat.

Pasal 2

BAB II

TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA

Pasal 3

Tanda Penghargaan Bela Negara diberikan kepada:

a.WNI; dan
b.Lembaga.

Pasal 4

WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berhak menerima Tanda Penghargaan Bela Negara yaitu:

a.Prajurit;
b.anggota Polri;
c.PNS; dan
d.anggota masyarakat.

Pasal 5

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang berhak menerima Tanda Penghargaan Bela Negara yaitu:

a.institusi pemerintah;
b.kesatuan TNI;
c.kesatuan Polri;
d.organisasi; dan
e.swasta. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1493 4

BAB III

KRITERIA, SYARAT, DAN PROSEDUR PEMBERIAN

Pasal 6

Tanda Penghargaan Bela Negara diberikan kepada WNI yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.berjasa di bidang Bela Negara pada kegiatan dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa;
b.berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, atau berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di suatu daerah rawan konflik, daerah perbatasan, atau pulau terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.berjasa sesuai bidang profesinya dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa;
d.berjasa dalam membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan kesadaran Bela Negara;
e.berjasa dalam membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kemampuan dan kekuatan pertahanan; atau
f.memiliki konsep pemikiran atau tindakan yang berpengaruh positif terhadap kebijakan/penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 7

Persyaratan WNI untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara sebagai berikut:

a.setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.tidak mengkhianati bangsa dan negara selama hayatnya;
c.tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana; dan
d.memiliki integritas moral serta keteladanan.

Pasal 8

Persyaratan Lembaga untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1493 5

a.berjasa di bidang Bela Negara pada kegiatan dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa;
b.berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di daerah rawan konflik, daerah perbatasan, dan pulau terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
c.berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di daerah rawan konflik, daerah perbatasan, dan pulau terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KRITERIA, SYARAT, DAN PROSEDUR PEMBERIAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KRITERIA, SYARAT, DAN PROSEDUR PEMBERIAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2020