DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bela Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam penganugerahan penghargaan bela negara sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penghargaan Bela Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2020, No. 433

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGHARGAAN BELA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan Bela Negara adalah bentuk penghargaan dari Kementerian Pertahanan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berjasa dalam penerapan nilai-nilai bela negara sebagai wujud pengabdian tanpa pamrih.
2.Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.
3.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang- bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI. www.peraturan.go.id 2020, No. 433
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji.
8.Kesatuan adalah satuan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
9.Penganugerahan adalah proses, cara, perbuatan menganugerahi atau menganugerahkan.
10.Swasta adalah bukan milik pemerintah.

BAB II

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BELA NEGARA

Pasal 2

(1)Penganugerahan Penghargaan Bela Negara diberikan kepada:
1. a.perseorangan; dan
2. b.lembaga.
(2)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah WNI yang terdiri atas:
1. a.tokoh agama;
2. b.tokoh masyarakat;
3. c.tokoh adat;
4. d.kader organisasi masyarakat;
5. e.kader organisasi komunitas;
6. f.kader organisasi profesi;
7. g.kader partai politik; dan www.peraturan.go.id 2020, No. 433
8. h.kelompok masyarakat lainnya.
(3)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.lembaga negara;
2. b.kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah;
3. c.Tentara Nasional Indonesia;
4. d.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
6. f.badan usaha swasta; dan
7. g.badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Penganugerahan Penghargaan Bela Negara diberikan oleh Menteri.
(2)Penganugerahan Penghargaan Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

(1)Penghargaan Bela Negara diberikan dalam bentuk:
1. a.Medali;
2. b.Trofi; dan
3. c.Piagam.
(2)Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk lingkaran dibuat dari tembaga disepuh emas menggambarkan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh.
(3)Trofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk tangan mengepal dengan memegang bendera merah putih lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang Penghargaan Bela Negara yang ditandatangai oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2020, No. 433
(5)Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran Medali, Trofi, Piagam, dan Kotak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERSYARATAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BELA NEGARA

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh Penghargaan Bela Negara harus memenuhi:
1. a.persyaratan umum; dan
2. b.persyaratan khusus.
(2)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.persyaratan khusus bagi perseorangan; dan
2. b.persyaratan khusus bagi lembaga.

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.berjasa di bidang nilai Bela Negara pada kegiatan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa;
b.berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, serta berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di suatu daerah rawan konflik, daerah perbatasan, dan pulau terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.berjasa sesuai dengan bidang profesinya untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa serta mengharumkan nama bangsa dan negara; www.peraturan.go.id 2020, No. 433
d.berjasa dalam membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara;
e.berjasa dalam membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kemampuan dan kekuatan pertahanan; dan/atau
f.memiliki konsep pemikiran atau tindakan yang berpengaruh positif terhadap kebijakan/ penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 7

Persyaratan khusus bagi perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.berkelakuan baik;
c.memiliki integritas moral yang baik dan dapat diteladani; dan
d.mempunyai prestasi yang mengharumkan nama bangsa.

Pasal 8

Persyaratan khusus bagi lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.memiliki reputasi yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
c.memiliki integritas untuk memajukan nilai Bela Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. www.peraturan.go.id 2020, No. 433

BAB IV

TIM PENELITI PENGHARGAAN BELA NEGARA

Pasal 9

(1)Untuk memberikan Penganugerahaan Bela Negara, Menteri membentuk dan menetapkan Tim Peneliti.
(2)Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.Kepala Bagian Advokasi II Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan;
2. b.Akademisi dari Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang;
3. c.Kepala Sub Direktorat Perawatan Personel Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
4. d.Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
5. e.Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pekerjaan Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan; dan
6. f.Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pemukiman Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan. www.peraturan.go.id 2020, No. 433

Pasal 10

(1)Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan pertimbangan atau mengusulkan kepada Menteri mengenai calon penerima dan/atau pencabutan Penghargaan Bela Negara.
(2)Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.mempelajari dan menilai persyaratan administrasi usulan bagi penerima Penghargaan Bela Negara;
2. b.membahas dan menentukan penilaian sesuai dengan indikator penilaian Bela Negara;
3. c.membuat dan mengusulkan rekomendasi hasil penilaian; dan
4. d.melaksanakan evaluasi terhadap penerima penghargaan apabila akan dilakukan pencabutan Penghargaan Bela Negara.
(3)Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bela Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam penganugerahan penghargaan bela negara sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penghargaan Bela Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2020, No. 433

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGHARGAAN BELA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan Bela Negara adalah bentuk penghargaan dari Kementerian Pertahanan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berjasa dalam penerapan nilai-nilai bela negara sebagai wujud pengabdian tanpa pamrih.
2.Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.
3.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang- bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI. www.peraturan.go.id 2020, No. 433
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji.
8.Kesatuan adalah satuan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
9.Penganugerahan adalah proses, cara, perbuatan menganugerahi atau menganugerahkan.
10.Swasta adalah bukan milik pemerintah.

BAB II

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BELA NEGARA

Pasal 2

(1)Penganugerahan Penghargaan Bela Negara diberikan kepada:
1. a.perseorangan; dan
2. b.lembaga.
(2)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah WNI yang terdiri atas:
1. a.tokoh agama;
2. b.tokoh masyarakat;
3. c.tokoh adat;
4. d.kader organisasi masyarakat;
5. e.kader organisasi komunitas;
6. f.kader organisasi profesi;
7. g.kader partai politik; dan www.peraturan.go.id 2020, No. 433
8. h.kelompok masyarakat lainnya.
(3)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.lembaga negara;
2. b.kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah;
3. c.Tentara Nasional Indonesia;
4. d.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
6. f.badan usaha swasta; dan
7. g.badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Penganugerahan Penghargaan Bela Negara diberikan oleh Menteri.
(2)Penganugerahan Penghargaan Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

(1)Penghargaan Bela Negara diberikan dalam bentuk:
1. a.Medali;
2. b.Trofi; dan
3. c.Piagam.
(2)Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk lingkaran dibuat dari tembaga disepuh emas menggambarkan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh.
(3)Trofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk tangan mengepal dengan memegang bendera merah putih lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang Penghargaan Bela Negara yang ditandatangai oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2020, No. 433
(5)Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran Medali, Trofi, Piagam, dan Kotak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERSYARATAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BELA NEGARA

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh Penghargaan Bela Negara harus memenuhi:
1. a.persyaratan umum; dan
2. b.persyaratan khusus.
(2)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.persyaratan khusus bagi perseorangan; dan
2. b.persyaratan khusus bagi lembaga.

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.berjasa di bidang nilai Bela Negara pada kegiatan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa;
b.berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, serta berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di suatu daerah rawan konflik, daerah perbatasan, dan pulau terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.berjasa sesuai dengan bidang profesinya untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa serta mengharumkan nama bangsa dan negara; www.peraturan.go.id 2020, No. 433
d.berjasa dalam membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara;
e.berjasa dalam membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kemampuan dan kekuatan pertahanan; dan/atau
f.memiliki konsep pemikiran atau tindakan yang berpengaruh positif terhadap kebijakan/ penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 7

Persyaratan khusus bagi perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.berkelakuan baik;
c.memiliki integritas moral yang baik dan dapat diteladani; dan
d.mempunyai prestasi yang mengharumkan nama bangsa.

Pasal 8

Persyaratan khusus bagi lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.memiliki reputasi yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
c.memiliki integritas untuk memajukan nilai Bela Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. www.peraturan.go.id 2020, No. 433

BAB IV

TIM PENELITI PENGHARGAAN BELA NEGARA

Pasal 9

(1)Untuk memberikan Penganugerahaan Bela Negara, Menteri membentuk dan menetapkan Tim Peneliti.
(2)Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.Kepala Bagian Advokasi II Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan;
2. b.Akademisi dari Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang;
3. c.Kepala Sub Direktorat Perawatan Personel Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
4. d.Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
5. e.Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pekerjaan Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan; dan
6. f.Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pemukiman Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan. www.peraturan.go.id 2020, No. 433

Pasal 10

(1)Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan pertimbangan atau mengusulkan kepada Menteri mengenai calon penerima dan/atau pencabutan Penghargaan Bela Negara.
(2)Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.mempelajari dan menilai persyaratan administrasi usulan bagi penerima Penghargaan Bela Negara;
2. b.membahas dan menentukan penilaian sesuai dengan indikator penilaian Bela Negara;
3. c.membuat dan mengusulkan rekomendasi hasil penilaian; dan
4. d.melaksanakan evaluasi terhadap penerima penghargaan apabila akan dilakukan pencabutan Penghargaan Bela Negara.
(3)Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2013