DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012

Nomor: 42
Tahun: 2012
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.157 2

2.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
4.Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18/MEN.PP dan PA/10/2012 dan Nomor: MoU/11/M/X/2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pertahanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional.
2.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
4.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
5.Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1573 yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
8.Gender Budget Statement adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
9.Gender Analysis Pathway adalah salah satu metode dalam proses perencanaan program-program yang responsif gender untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan nasional.
10.Focal Point adalah Pegawai Negeri yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Satuan kerja/Sub satuan kerja masing-masing.
11.Kementerian adalah kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13.Satuan kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14.Sub satuan kerja yang selanjutnya disingkat Subsatker adalah bagian dari satuan kerja.
15.Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari Satker/Subsatker Kementerian.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada setiap Kasatker/Kasubsatker Kementerian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pertahanan negara yang berperspektif gender. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.157 4

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi Kasatker/ Kasubsatker Kementerian dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, serta program yang berperspektif gender.

BAB II

PERENCANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

(1)Kementerian berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian (RPJMK), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Gender Analysis Pathway (Alur pikir analisa Gender) atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Satker/Subsatker Kementerian.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMK, Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pasal 6

(1)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS).
(2)Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun kerangka acuan kegiatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DIPA Kementerian.

Pasal 7

(1)Biro Perencanaan Setjen Kemhan mengkoordinasikan penyusunan RPJMK, Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian yang responsif gender. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1575
(2)Renja, RKA Kementerian yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Kasatker/Kasubsatker Kementerian.

BAB III

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 8

(1)Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan menunjuk Kepala Biro Perencanaan sebagai pelaksana harian.

Pasal 9

(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di Kementerian dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian.
(2)Keanggotaan Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Penanggung jawab : Sekjen Kemhan Ketua : Karoren Setjen Kemhan Sekretaris : Kabag Tala Roren Setjen Kemhan Anggota : Kasatker/Kasubsatker

Pasal 10

Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

a.sosialisasi dan asistensi pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada masing-masing Satker/Subsatker Kementerian;
b.menyusun program kerja setiap tahun;
c.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender;
d.merumuskan rekomendasi kebijakan dan program yang responsif gender kepada Sekjen Kemhan;
e.melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing Satker/Subsatker Kementerian;
f.menyusun profil gender Kementerian; dan www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.157 6
g.menunjuk dan menetapkan Focal Point di masing-masing Satker/Subsatker Kementerian.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
4.Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18/MEN.PP dan PA/10/2012 dan Nomor: MoU/11/M/X/2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pertahanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional.
2.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
4.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
5.Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1573 yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
8.Gender Budget Statement adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
9.Gender Analysis Pathway adalah salah satu metode dalam proses perencanaan program-program yang responsif gender untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan nasional.
10.Focal Point adalah Pegawai Negeri yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Satuan kerja/Sub satuan kerja masing-masing.
11.Kementerian adalah kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13.Satuan kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14.Sub satuan kerja yang selanjutnya disingkat Subsatker adalah bagian dari satuan kerja.
15.Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari Satker/Subsatker Kementerian.

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

PERENCANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

(1)Kementerian berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian (RPJMK), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Gender Analysis Pathway (Alur pikir analisa Gender) atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Satker/Subsatker Kementerian.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMK, Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pasal 6

(1)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS).
(2)Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun kerangka acuan kegiatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DIPA Kementerian.

Pasal 7

(1)Biro Perencanaan Setjen Kemhan mengkoordinasikan penyusunan RPJMK, Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian yang responsif gender. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1575
(2)Renja, RKA Kementerian yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Kasatker/Kasubsatker Kementerian.

BAB III

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 8

(1)Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan menunjuk Kepala Biro Perencanaan sebagai pelaksana harian.

Pasal 9

(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di Kementerian dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian.
(2)Keanggotaan Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Penanggung jawab : Sekjen Kemhan Ketua : Karoren Setjen Kemhan Sekretaris : Kabag Tala Roren Setjen Kemhan Anggota : Kasatker/Kasubsatker

Pasal 10

Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

a.sosialisasi dan asistensi pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada masing-masing Satker/Subsatker Kementerian;
b.menyusun program kerja setiap tahun;
c.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender;
d.merumuskan rekomendasi kebijakan dan program yang responsif gender kepada Sekjen Kemhan;
e.melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing Satker/Subsatker Kementerian;
f.menyusun profil gender Kementerian; dan www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.157 6
g.menunjuk dan menetapkan Focal Point di masing-masing Satker/Subsatker Kementerian.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERENCANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERENCANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2020