DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan maka Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2020, No.593 Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157), diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.593
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional.
2.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3.Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
4.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki- laki.
5.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender. www.peraturan.go.id 2020, No.593
6.Gender Budget Statement adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif Gender dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
7.Gender Analysis Pathway adalah salah satu metode dalam proses perencanaan program yang responsif Gender untuk mengetahui kesenjangan Gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan nasional.
8.Focal Point adalah Pegawai Negeri yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di satuan kerja/sub satuan kerja masing- masing.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
12.Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker.
13.Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari Satker/Subsatker Kementerian.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal mengoordinasikan terintegrasinya www.peraturan.go.id 2020, No.593 perspektif Gender dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Kementerian.
(2)Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Satker/Subsatker Kementerian.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Sekretaris Jenderal bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal menunjuk Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana sebagai ketua pelaksana.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(2)Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Penanggung jawab : Sekretaris Jenderal Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Sekretaris : Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Anggota : Kepala Satker/Kepala Subsatker www.peraturan.go.id 2020, No.593

5.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

a.sosialisasi dan asistensi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Satker/Subsatker Kementerian;
b.menyusun program kerja setiap tahun;
c.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berperspektif Gender;
d.merumuskan rekomendasi kebijakan dan program yang Responsif Gender kepada Sekretaris Jenderal;
e.melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Satker/Subsatker Kementerian;
f.menyusun profil Gender Kementerian;
g.menunjuk dan menetapkan Focal Point di masing- masing Satker/Subsatker Kementerian; dan g1. Satker/Subsatker membentuk tim kelompok kerja Pengarusutamaan Gender.
1. 6.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Kepala Satker/Kepala Subsatker menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Sekretaris Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(2)Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Menteri setiap tahun dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. www.peraturan.go.id 2020, No.593

7.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal menetapkan pedoman pelaporan di tingkat Satker/Subsatker Kementerian.
(2)Ketentuan mengenai Pedoman pelaporan di tingkat Satker/Subsatker Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang meliputi:

a.penyiapan dan penyusunan panduan teknis pelaksanaan;
b.peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
c.peningkatan kompetensi Focal Point dan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender; dan
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Satker/subsatker Kementerian. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No.593 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2020 MENTERI PERTAHANAN ttd. PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2020, No.593 ENTERIAN PERTAHANAN R PEDOMAN PELAPORAN DI TINGKAT SATUAN KERJA/ SUBSATUAN KERJA KEMENTERIAN BLIK INDONE
1. 1.Umum. a. b. c.
2. 2.Maksud dan Tujuan.
a.Maksud
b.Tujuan
1. 3.Ruang Lingkup dan Tata Urut.
a.Pendahuluan
b.Pelaksanaan Kegiatan
c.Evaluasi
d.Penutup
1. 4.Dasar. a. b.
2. 5.Umum.
3. 6.Pelaksanaan. a. b. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERTAHANAN www.peraturan.go.id 2020, No.593
4. 7.Evaluasi a. b.
5. 8.Kesimpulan
6. 9.Saran MENTERI PERTAHANAN ttd. PRABOWO SUBIANTO Jakarta, ................................. Kepala Satker, Nama PangkatLAMPIRAN: - Dokumentasi Kegiatan Paraf: Karo Turdang : www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan maka Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157), diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.593
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional.
2.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3.Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
4.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki- laki.
5.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender. www.peraturan.go.id 2020, No.593
6.Gender Budget Statement adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif Gender dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
7.Gender Analysis Pathway adalah salah satu metode dalam proses perencanaan program yang responsif Gender untuk mengetahui kesenjangan Gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan nasional.
8.Focal Point adalah Pegawai Negeri yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di satuan kerja/sub satuan kerja masing- masing.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
12.Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker.
13.Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari Satker/Subsatker Kementerian.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal mengoordinasikan terintegrasinya www.peraturan.go.id 2020, No.593 perspektif Gender dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Kementerian.
(2)Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Satker/Subsatker Kementerian.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Sekretaris Jenderal bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal menunjuk Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana sebagai ketua pelaksana.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(2)Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Penanggung jawab : Sekretaris Jenderal Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Sekretaris : Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Anggota : Kepala Satker/Kepala Subsatker www.peraturan.go.id 2020, No.593

5.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

a.sosialisasi dan asistensi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Satker/Subsatker Kementerian;
b.menyusun program kerja setiap tahun;
c.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berperspektif Gender;
d.merumuskan rekomendasi kebijakan dan program yang Responsif Gender kepada Sekretaris Jenderal;
e.melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Satker/Subsatker Kementerian;
f.menyusun profil Gender Kementerian;
g.menunjuk dan menetapkan Focal Point di masing- masing Satker/Subsatker Kementerian; dan g1. Satker/Subsatker membentuk tim kelompok kerja Pengarusutamaan Gender.
1. 6.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Kepala Satker/Kepala Subsatker menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Sekretaris Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(2)Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Menteri setiap tahun dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. www.peraturan.go.id 2020, No.593

7.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal menetapkan pedoman pelaporan di tingkat Satker/Subsatker Kementerian.
(2)Ketentuan mengenai Pedoman pelaporan di tingkat Satker/Subsatker Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang meliputi:

a.penyiapan dan penyusunan panduan teknis pelaksanaan;
b.peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
c.peningkatan kompetensi Focal Point dan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender; dan
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Satker/subsatker Kementerian. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No.593 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2020 MENTERI PERTAHANAN ttd. PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2020, No.593 ENTERIAN PERTAHANAN R PEDOMAN PELAPORAN DI TINGKAT SATUAN KERJA/ SUBSATUAN KERJA KEMENTERIAN BLIK INDONE
1. 1.Umum. a. b. c.
2. 2.Maksud dan Tujuan.
a.Maksud
b.Tujuan
1. 3.Ruang Lingkup dan Tata Urut.
a.Pendahuluan
b.Pelaksanaan Kegiatan
c.Evaluasi
d.Penutup
1. 4.Dasar. a. b.
2. 5.Umum.
3. 6.Pelaksanaan. a. b. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERTAHANAN www.peraturan.go.id 2020, No.593
4. 7.Evaluasi a. b.
5. 8.Kesimpulan
6. 9.Saran MENTERI PERTAHANAN ttd. PRABOWO SUBIANTO Jakarta, ................................. Kepala Satker, Nama PangkatLAMPIRAN: - Dokumentasi Kegiatan Paraf: Karo Turdang : www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019