Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 44 Tahun 2012
- Nomor
- 44
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penataan Tatalaksana Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014; . 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.113 2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA KEMENTERIAN PERTAHANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1133
Penataan tatalaksana harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:
BAB II PENDEKATAN PENATAAN TATALAKSANA
BAB II
www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.113 4
BAB III PROSES PENATAAN TATALAKSANA
BAB III
Dalam proses penataan tatalaksana harus memperhatikan 4 (empat) elemen sebagai berikut:
Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menguraikan semua tugas dan fungsi Satker/Subsatker.
www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1135
dan
www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.113 6
(1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)