DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 44 Tahun 2012

Nomor: 44
Tahun: 2012
Ditetapkan: 21 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penataan Tatalaksana Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014; . 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.113 2
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Tatalaksana (business process) adalah sekumpulan kegiatan kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2.Pengguna adalah Satker/Subsatker yang menerima dan memakai hasil suatu produk tatalaksana sesuai dengan kebutuhannya.
3.Kegiatan adalah serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu tatalaksana.
4.Pemetaan dan analisis tatalaksana adalah rangkaian proses kegiatan pengumpulan data dan informasi tatalaksana, serta analisis kebutuhan berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi.
5.Definitif adalah suatu kegiatan tatalaksana Satker/Subsatker harus memiliki batasan, masukan serta keluaran yang jelas.
6.Urutan adalah kegiatan tatalaksana Satker/Subsatker yang berurut sesuai dengan waktu dan ruang.
7.Pelanggan adalah Satker/Subsatker yang membuat keputusan untuk memanfaatkan produk tatalaksana.
8.Nilai tambah adalah Satker/Subsatker yang mampu mentransformasi tatalaksana yang dapat memberikan manfaat lebih pada pengguna .
9.Keterkaitan adalah suatu proses tatalaksana Satker/Subsatker tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
10.Fungsi silang adalah suatu proses tatalaksana lintas fungsional antar Satker/Subsatker.
11.Pemodelan proses adalah pembuatan rumusan tatalaksana dengan teknik penggambaran alur, baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1133
12.Flowchart adalah gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses berserta instruksinya.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penataan tatalaksana harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

a.definitif;
b.urutan;
c.pelanggan;
d.nilai tambah;
e.keterkaitan; dan
f.fungsi silang.

Pasal 3

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk membangun dan menata tatalaksana yang mempunyai prosedur kerja yang jelas dan terukur.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengembangkan tatalaksana yang sederhana, efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.

BAB II

PENDEKATAN PENATAAN TATALAKSANA

Pasal 4

(1)Manajemen tatalaksana merupakan suatu siklus yang menjadi dasar dari proses penataan tatalaksana terdiri atas:
1. a.analisis kebutuhan;
2. b.perancangan;
3. c.implementasi;
4. d.pemberlakuan; dan
5. e.monitoring dan evaluasi.
(2)Siklus penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penataan tatalaksana agar menggunakan metodologi sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.113 4
1. a.teknik pengumpulan data; dan
2. b.analisis.
(2)Teknik pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
1. a.wawancara;
2. b.observasi; dan
3. c.telaah dokumen.
(3)Teknik analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
1. a.analisis kausal;
2. b.klasifikasi proses; dan
3. c.pemodelan proses.

BAB III

PROSES PENATAAN TATALAKSANA

Pasal 6

Dalam proses penataan tatalaksana harus memperhatikan 4 (empat) elemen sebagai berikut:

a.tugas dan fungsi;
b.pemetaan dan analisis;
c.pemodelan penataan tatalaksana; dan
d.uraian kegiatan utama.

Pasal 7

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menguraikan semua tugas dan fungsi Satker/Subsatker.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan pemetaan dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus mempunyai dua tipe utama tatalaksana sebagai berikut:
1. a.proses inti; dan
2. b.proses pendukung.
(2)Proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1135
2. b.secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi; dan
3. c.memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
(3)Proses pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memenuhi kebutuhan pengguna internal, para pelaku atau fungsi di proses inti; dan
2. b.tidak memiliki kaitan langsung dengan nilai manfaat organisasi.
(4)Langkah untuk melaksanakan pemetaan dan analisis tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.memahami arahan strategis organisasi (visi, misi, tugas dan fungsi organisasi);
2. b.identifikasi tatalaksana yang akan dipetakan berdasarkan analisis kebutuhan;
3. c.mengidentifikasi nama dan tipe tatalaksana dimaksud;
4. d.menentukan siapa saja pengguna atau pemakai utama dari tatalaksana dimaksud;
5. e.menguraikan urutan kegiatan yang membentuk rantai tatalaksana dimaksud;
6. f.menentukan masukan utama tatalaksana dimaksud;
7. g.menentukan keluaran utama tatalaksana dimaksud;
8. h.menentukan pemilik tatalaksana dimaksud;
9. i.melakukan pemodelan tatalaksana; dan
10. j.mendapatkan pengesahan dari pimpinan lembaga untuk diberlakukan (bila diperlukan).
(5)Hasil pemetaan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk matrik dengan uraian sebagai berikut:
1. a.nama tatalaksana;
2. b.tipe tatalaksana;
3. c.pengguna;
4. d.kegiatan utama;
5. e.masukan utama;
6. f.keluaran utama; dan
7. g.pemilik tatalaksana. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.113 6
(6)Format pemetaan dan analisis tatalaksana, petunjuk pengisian dan contoh pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pemodelan penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, menjelaskan pembuatan flowchart dari setiap proses tatalaksana yang teridentifikasi yang dihasilkan dari proses penataan dengan uraian sebagai berikut:
1. a.masukan (input);
2. b.pengguna;
3. c.pengesahan; dan
4. d.pejabat pengolah informasi dan dokumentasi (PPID).
(2)Format pemodelan penataan tatalaksana, petunjuk pembuatan pemodelan dan contoh pemodelannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Uraian kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, terdiri atas:
1. a.input;
2. b.pengguna;
3. c.perencanaan;
4. d.pelaksanaan;
5. e.evaluasi;
6. f.dokumentasi; dan
7. g.output.
(2)Petunjuk pengisian uraian kegiatan utama dan contoh uraian kegiatan utama perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.113 2
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Tatalaksana (business process) adalah sekumpulan kegiatan kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2.Pengguna adalah Satker/Subsatker yang menerima dan memakai hasil suatu produk tatalaksana sesuai dengan kebutuhannya.
3.Kegiatan adalah serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu tatalaksana.
4.Pemetaan dan analisis tatalaksana adalah rangkaian proses kegiatan pengumpulan data dan informasi tatalaksana, serta analisis kebutuhan berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi.
5.Definitif adalah suatu kegiatan tatalaksana Satker/Subsatker harus memiliki batasan, masukan serta keluaran yang jelas.
6.Urutan adalah kegiatan tatalaksana Satker/Subsatker yang berurut sesuai dengan waktu dan ruang.
7.Pelanggan adalah Satker/Subsatker yang membuat keputusan untuk memanfaatkan produk tatalaksana.
8.Nilai tambah adalah Satker/Subsatker yang mampu mentransformasi tatalaksana yang dapat memberikan manfaat lebih pada pengguna .
9.Keterkaitan adalah suatu proses tatalaksana Satker/Subsatker tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
10.Fungsi silang adalah suatu proses tatalaksana lintas fungsional antar Satker/Subsatker.
11.Pemodelan proses adalah pembuatan rumusan tatalaksana dengan teknik penggambaran alur, baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1133
12.Flowchart adalah gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses berserta instruksinya.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penataan tatalaksana harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

a.definitif;
b.urutan;
c.pelanggan;
d.nilai tambah;
e.keterkaitan; dan
f.fungsi silang.

Pasal 3

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk membangun dan menata tatalaksana yang mempunyai prosedur kerja yang jelas dan terukur.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengembangkan tatalaksana yang sederhana, efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.

BAB II

PENDEKATAN PENATAAN TATALAKSANA

Pasal 4

(1)Manajemen tatalaksana merupakan suatu siklus yang menjadi dasar dari proses penataan tatalaksana terdiri atas:
1. a.analisis kebutuhan;
2. b.perancangan;
3. c.implementasi;
4. d.pemberlakuan; dan
5. e.monitoring dan evaluasi.
(2)Siklus penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penataan tatalaksana agar menggunakan metodologi sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.113 4
1. a.teknik pengumpulan data; dan
2. b.analisis.
(2)Teknik pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
1. a.wawancara;
2. b.observasi; dan
3. c.telaah dokumen.
(3)Teknik analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
1. a.analisis kausal;
2. b.klasifikasi proses; dan
3. c.pemodelan proses.

BAB III

PROSES PENATAAN TATALAKSANA

Pasal 6

Dalam proses penataan tatalaksana harus memperhatikan 4 (empat) elemen sebagai berikut:

a.tugas dan fungsi;
b.pemetaan dan analisis;
c.pemodelan penataan tatalaksana; dan
d.uraian kegiatan utama.

Pasal 7

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menguraikan semua tugas dan fungsi Satker/Subsatker.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan pemetaan dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus mempunyai dua tipe utama tatalaksana sebagai berikut:
1. a.proses inti; dan
2. b.proses pendukung.
(2)Proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1135
2. b.secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi; dan
3. c.memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
(3)Proses pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memenuhi kebutuhan pengguna internal, para pelaku atau fungsi di proses inti; dan
2. b.tidak memiliki kaitan langsung dengan nilai manfaat organisasi.
(4)Langkah untuk melaksanakan pemetaan dan analisis tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.memahami arahan strategis organisasi (visi, misi, tugas dan fungsi organisasi);
2. b.identifikasi tatalaksana yang akan dipetakan berdasarkan analisis kebutuhan;
3. c.mengidentifikasi nama dan tipe tatalaksana dimaksud;
4. d.menentukan siapa saja pengguna atau pemakai utama dari tatalaksana dimaksud;
5. e.menguraikan urutan kegiatan yang membentuk rantai tatalaksana dimaksud;
6. f.menentukan masukan utama tatalaksana dimaksud;
7. g.menentukan keluaran utama tatalaksana dimaksud;
8. h.menentukan pemilik tatalaksana dimaksud;
9. i.melakukan pemodelan tatalaksana; dan
10. j.mendapatkan pengesahan dari pimpinan lembaga untuk diberlakukan (bila diperlukan).
(5)Hasil pemetaan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk matrik dengan uraian sebagai berikut:
1. a.nama tatalaksana;
2. b.tipe tatalaksana;
3. c.pengguna;
4. d.kegiatan utama;
5. e.masukan utama;
6. f.keluaran utama; dan
7. g.pemilik tatalaksana. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.113 6
(6)Format pemetaan dan analisis tatalaksana, petunjuk pengisian dan contoh pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pemodelan penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, menjelaskan pembuatan flowchart dari setiap proses tatalaksana yang teridentifikasi yang dihasilkan dari proses penataan dengan uraian sebagai berikut:
1. a.masukan (input);
2. b.pengguna;
3. c.pengesahan; dan
4. d.pejabat pengolah informasi dan dokumentasi (PPID).
(2)Format pemodelan penataan tatalaksana, petunjuk pembuatan pemodelan dan contoh pemodelannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Uraian kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, terdiri atas:
1. a.input;
2. b.pengguna;
3. c.perencanaan;
4. d.pelaksanaan;
5. e.evaluasi;
6. f.dokumentasi; dan
7. g.output.
(2)Petunjuk pengisian uraian kegiatan utama dan contoh uraian kegiatan utama perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 44 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENDEKATAN PENATAAN TATALAKSANA

Pasal 4

Pasal 5

PROSES PENATAAN TATALAKSANA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENDEKATAN PENATAAN TATALAKSANA

Pasal 4

Pasal 5

PROSES PENATAAN TATALAKSANA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2015