DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BAB III KEWAJIBAN DAN HAK WARGA KABUPATEN,ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH BAB IV JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
c.bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat belajar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
24.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
26.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Minimal Pendidikan Dasar;
27.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
28.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Sumbangan Biaya Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
2.Bupati adalah Bupati Bangli.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
5.Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Bangli sebagai lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar pendidikan.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sebagai bekal hidup di masa sekarang dan yang akan datang.
7.Visi pendidikan adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan.
8.Misi pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
9.Tujuan pendidikan adalah paparan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan menurut jenis, jenjang kekhususannya.
10.Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
11.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakan yang menyelenggarakan pendidikan.
12.Penyelenggaraan Pendidikan adalah Kegiatan Pelaksanaan Komponen Sistem Pendidikan pada Satuan atau Program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah.
15.Pendidikan prasekolah adalah pendidikan usia dini untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar.
16.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
17.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan usia dini dan pendidikan dasar.
18.Pendidikan non formal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dalam bentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar Paket A, B, C, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan yang sejenisnya.
19.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20.Supervisor pendidikan adalah tenaga fungsional yang bertugas sebagai pengendali mutu pendidikan.
21.Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur- unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar pendidikan di satuan pendidikan.
22.Kurikulum Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Bangli.
23.Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistematik pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan manfaat pendidikan.
24.Peserta didik warga kabupaten adalah peserta didik dan atau warga belajar yang resmi menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Bangli.
25.Peserta didik warga kabupaten sementara adalah peserta didik dan atau warga belajar yang hanya ketika menempuh pendidikan, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli.
26.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
27.Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai mutasi dan promosi dengan kecakapan dan kemampuan
28.Mutasi promosi adalah mutasi yang diikuti dengan kenaikan jabatan untuk mengisi suatu promosi jabatan,membina karier pegawai dan mengembangkan kemampuan pegawai.
29.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.
30.Keluarga adalah unit sosial terkecil yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi pendidikan adalah “Terwujudnya Masyarakat Bangli yang cerdas, kompetitif dan berbudi luhur berdasarkan Tri Hita Karana”

Pasal 3

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, misi pembangunan dalam bidang pendidikan adalah:

a.meningkatkan aksebilitas Pendidikan;
b.meningkatkan kualitas tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan;
c.meningkatkan Pengelolaan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan satuan pendidikan;
d.meningkatkan prestasi akademik dan non akademik;
e.mengembangkan Pendidikan ketrampilan untuk kemandirian;
f.meningkatkan pembinaan olahraga dan apresiasi seni bagi pemuda dan pelajar.
g.meningkatkan materi muatan lokal dalam kurikulum pendidikan.

Pasal 4

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk terwujudnya masyarakat Bangli yang Tangguh dan Unggul meliputi:

a.meningkatnya kualitas pendidikan;
b.meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
c.meningkatnya penduduk usia produktif;
d.meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;dan
e.terwujudnya masyarakat Bangli yang berakhlak mulia, bermoral dan berdaya saing tinggi.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK WARGA KABUPATEN, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1)Setiap warga kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
(2)Setiap warga kabupaten mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
(3)Warga kabupaten yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Warga kabupaten yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Setiap warga kabupaten berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

(1)Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
(2)Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
(3)Orang tua dari anak usia wajib belajar, berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
(4)Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 7

(1)Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya berupa kreatifitas dan motivasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
(2)Masyarakat berkewajiban mendorong terwujudnya masyarakat belajar.
(3)Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 8

(1)Pemerintah kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Pemerintah kabupaten menjamin terlaksananya masyarakat belajar.
(3)Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kabupaten tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan jender.
(4)Pemerintah kabupaten wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
(5)Pemerintah kabupaten wajib memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan kedinasan di wilayahnya.
(6)Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan tenaga guru baik dalam jumlah, jenis dan kualifikasi akademik maupun kompetensi.
(7)Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan usaha meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengubah kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan.

BAB IV

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 9

(1)Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal dan non formal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
(2)Jenjang pendidikan formal terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar.
(3)Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka (tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial dan status ekonomi).
(4)Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan/atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (36)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 44 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (36)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988