DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2012

Nomor: 5
Tahun: 2012
Ditetapkan: 25 Januari 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Surat Keputusan Menhankam Nomor Skep/1640/VI/1993 tanggal 15 Juni 1993 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Departemen Pertahanan Keamanan yang sudah tidak relevan lagi dihadapkan dengan perkembangan jaman dan teknologi saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusutan Arsip Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.188 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 724);
5.Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan pemerintahan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman penyusutan arsip sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

Lampiran Pedoman Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penyelenggaraan penyusutan arsip dilaksanakan berasaskan gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi, yaitu:

a.sentralisasi dalam hal:
1. 1.pembakuan sistem;
2. 2.pembinaan dan pengendalian sistem secara menyeluruh; dan
3. 3.penyimpanan arsip inaktif di Pusat Arsip (Record Centre);
b.desentralisasi dalam hal pelaksanaan pengelolaan arsip aktif. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1883

Pasal 4

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman oleh Satker/Subsatker dalam penyelenggaraan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 5

Tujuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai pedoman yang bersifat teknis operasional mengenai penyelenggaraan penyusutan arsip agar semua Satker/Subsatker di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mampu melaksanakan penilaian terhadap arsip dalam rangka penyusutan arsip dan menyerahkan arsip yang bernilai untuk pertanggungjawaban ke Arsip Nasional RI secara efisien dan efektif.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor SKEP/1640/VI/1993 tanggal 15 Juni 1993 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Departemen Pertahanan Keamanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2012 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Surat Keputusan Menhankam Nomor Skep/1640/VI/1993 tanggal 15 Juni 1993 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Departemen Pertahanan Keamanan yang sudah tidak relevan lagi dihadapkan dengan perkembangan jaman dan teknologi saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 724);
5.Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan pemerintahan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Pasal 2

Lampiran Pedoman Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penyelenggaraan penyusutan arsip dilaksanakan berasaskan gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi, yaitu:

a.sentralisasi dalam hal:
1. 1.pembakuan sistem;
2. 2.pembinaan dan pengendalian sistem secara menyeluruh; dan
3. 3.penyimpanan arsip inaktif di Pusat Arsip (Record Centre);
b.desentralisasi dalam hal pelaksanaan pengelolaan arsip aktif. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1883

Pasal 4

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman oleh Satker/Subsatker dalam penyelenggaraan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.