DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pengertian Dewan Pertahanan Nasional Kedudukan, tugas dan fungsi Susunan Organisasi Ketua Harian Sekretaris Sekretariat Kelompok pakar strategis dan industri pertahanan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Tata kerja Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian; Administrasi dan pendanaan Penataan organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pertahanan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
5.Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 400);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PERTAHANAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Pertahanan Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah lembaga non struktural yang dipimpin oleh Presiden untuk melaksanakan pemberian pertimbangan dan perumusan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pertahanan nasional yang bersifat strategis mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

DPN merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Presiden.

Pasal 3

DPN mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan perumusan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pertahanan nasional yang bersifat strategis mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan terpadu pertahanan negara, sebagai pedoman kementerian/lembaga dan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara;
b.penyusunan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi;
c.penilaian risiko kebijakan pertahanan negara;
d.perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi terhadap penyelarasan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang pertahanan nasional;
e.pelaksanaan administrasi DPN; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi DPN terdiri atas:

a.Ketua DPN;
b.anggota tetap; dan
c.anggota tidak tetap.

Pasal 6

(1)Ketua DPN dijabat oleh Presiden.
(2)Anggota tetap terdiri atas:
1. a.Wakil Presiden;
2. b.Menteri;
3. c.Menteri Luar Negeri;
4. d.Menteri Dalam Negeri; dan
5. e.Panglima Tentara Nasional Indonesia.
(3)Selain anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), unsur anggota tetap termasuk:
1. a.Menteri Sekretaris Negara;
2. b.Menteri Keuangan;
3. c.Kepala Badan Intelijen Negara; dan
4. d.kepala staf angkatan.
(4)Anggota tidak tetap terdiri atas pimpinan instansi pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan isu strategis yang dihadapi.

BAB IV

KETUA HARIAN

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua DPN dibantu oleh ketua harian.
(2)Ketua harian mempunyai tugas membantu Ketua DPN dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPN.
(3)Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Menteri.

BAB V

SEKRETARIS

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ketua harian dibantu oleh sekretaris.
(2)Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Wakil Menteri.

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan teknis substansi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas deputi pada DPN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan terpadu pertahanan negara;
b.koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi;
c.koordinasi pelaksanaan perumusan solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebijakan pemeliharaan dan perawatan;
d.koordinasi pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara;
e.koordinasi pelaksanaan perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi;
f.koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan DPN; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua harian.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024