DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024

Nomor: 202
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Presiden. DPN mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan perumusan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pertahanan nasional yang bersifat strategis mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Susunan organisasi DPN terdiri atas: Ketua DPN, anggota tetap, dan anggota tidak tetap.

Isi peraturan

Pasal 2

DPN oleh

Pasal 2

DPN mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan perumusan solusi kebiiakan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pertahanan nasional yang bersifat strategis mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPN menyelenggarakan fungsi: a. penrusunan kebijakan terpadu pertahanan negara, sebagai pedoman kementerian/lembaga dan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara; b. penyusunan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi; c. penilaian risiko kebijakan pertahanan negara; d. perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi terhadap penyelarasan kebiiakan strategis dan program prioritas di bidang pertahanan nasional; e. pelaksanaan administrasi DPN; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. BAB II ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi DPN terdiri atas: a. Ketua DPN; b. anggota tetap; dan c. anggota tidak tetap.

Pasal 5

(1) Ketua DPN dijabat oleh Presiden. (2) Anggota ... (2) Anggota tetap terdiri atas: a. Wakil Presiden; b. Menteri Pertahanan; c. Menteri Luar Negeri; d. Menteri Dalam Negeri; dan e. Panglima Tentara Nasional Indonesia. (3) Selain anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (21, unsur anggota tetap termasuk: a. Menteri Sekretaris Negara; b. Menteri Keuangan; c. Kepala Badan Intelijen Negara; dan d. kepala staf angkatan. (4) Anggota tidak tetap terdiri atas pimpinan instansi pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan isu strategis yang dihadapi.

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua DPN dibantu oleh ketua harian. (2) Ketua harian mempunyai tugas membantu Ketua DPN dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPN. (3) Ketua harian sslagaimana dimaksud pada ayat (l) dljabat oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 7

(l) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21, ketua harian dibantu oleh sekretaris. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan.

Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tugas memberikan dukungan teknis substansi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas deputi pada DPN. Pasal 9 ...

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi pelaksanaan pen5rusunan keb[jakan terpadu pertahanan negara; b. koordinasi pelaksanaan pen5rusunan kebiiakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi; c. koordinasi perumusan solusi kebiiakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebljakan pemeliharaan dan perawatan; d. koordinasi pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan neg.rra; e. koordinasi pelaksanaan perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi; f. koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan DPN; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua harian. Pasal lO Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, sekretaris dibantu: a. Deputi Bidang Geostrategi; b. Deputi Bidang Geopolitik; dan c. Deputi Bidang Geoekonomi. Pasal I I (1) Deputi Bidang Geostrategi berada di bawah bertanggung jawab kepada sekretaris. (2) Deputi Bidang Geostrategi dipimpin oleh deputi. dan

Pasal 12

Deputi Bidang Geostrategi sebagaimana dima}sud dalam Pasal 1O huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan solusi kebijakan terpadu pertahanan negara dan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan. Pasal 13. . . IND 5-

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Geostrategi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi penJrusunan r.rncErngan kebljakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara; b. koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan; c. pen5rusunan solusi kebijakan terpadu pertahanan nasional dari aspek pertahanan dan keamanan; d. penyusunan solusi kebljakan terpadu pengerahan Ef5{tTtl pertahanan dan keamanan; e. pen5rusunan solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebljakan dan perawatan dari aspek pertahanan dan keamanan; f. pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dhn pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi deputi; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olen sekretaris.

Pasal 14

(1) Deputi Bidang Geopolitik berada di bawah dan jawab kepada sekretaris. (2) Deputi Bidang Geopolitik dipimpin oleh deputi.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2025