DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 72 Tahun 2014

Nomor: 72
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan memperdalam ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan perlu mengikuti pendidikan di luar negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang pendidikan luar negeri bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2014, No.1634 2 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1259); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENDIDIKAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Luar Negeri adalah pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Kementerian Pertahanan di luar negeri baik di lembaga pendidikan militer maupun non militer atas dasar kerjasama dengan negara sahabat dan badan-badan/lembaga Internasional atau negara yang belum mempunyai hubungan diplomatik atas dasar kebijakan pimpinan.
2.Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah anggota TNI.
3.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian.
4.Peserta Didik yang selanjutnya disebut Serdik adalah Prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan di luar negeri.
5.Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara/lembaga pendidikan kepada peserta didik untuk mendukung segala keperluan biaya penghidupan, biaya pendidikan atau uang saku. 2014, No.1634 3
6.Negara Penyelenggara Pendidikan yang selanjutnya disebut Negara Penyelenggara adalah negara yang menyelenggarakan pendidikan di luar negeri dan terikat kerja sama dan atau telah memperoleh izin dari Kementerian Pertahanan atau Mabes TNI.
7.Menteri Pertahanan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
9.Atase Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Athan RI adalah Perwira TNI yang ditempatkan di perwakilan Diplomatik negara tertentu untuk melaksanakan tugas di bidang Pertahanan.

Pasal 2

(1)Pendidikan yang diikuti Serdik ditentukan sesuai kebutuhan organisasi.
(2)Lama pendidikan disesuaikan dengan jenis Pendidikan yang diikuti oleh Serdik.

BAB II

JENIS PENDIDIKAN, PERSYARATAN, SELEKSI, DAN MEKANISME PENGAJUAN MENGIKUTI PENDIDIKAN LUAR NEGERI

Pasal 3

(1)Pendidikan sekolah meliputi:
1. a.Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa yang ditempuh melalui pendidikan militer;
2. b.Pendidikan pengembangan umum adalah pendidikan yang diprioritaskan pada pendidikan tingkat Diklapa II/Sekkau, Sekolah Staf dan Komando Angkatan dan Sekolah Staf dan Komando TNI;
3. c.Pendidikan Pengembangan Spesialisasi adalah pendidikan bagi prajurit TNI serta PNS untuk meningkatkan keterampilan atau spesialisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
4. d.Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pendidikan yang diprogramkan dalam upaya mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik pada program pendidikan vokasi, Sarjana dan Pasca Sarjana serta pendidikan lain yang setara dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan 2014, No.1634 4 yang sangat bermanfaat untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
5. e.Pendidikan setara Lemhannas yaitu pendidikan yang disetarakan dengan Lemhannas Indonesia; dan
6. f.Kursus adalah pendidikan yang diprogramkan untuk meningkatkan kemampuan dalam salah satu jenis bahasa asing dan juga meningkatkan pengetahuan tentang program yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi Kemhan dan TNI.
(2)Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan non formal berupa seminar, simposium, konferensi, lokakarya dan lain-lain yang dilaksanakan dalam waktu singkat untuk menambah wawasan dalam salah satu materi tertentu dan berkaitan dengan tugas dan fungsi serta menjalin kerjasama antar kedua negara atau lebih.

Pasal 4

(1)Persyaratan calon peserta untuk mengikuti pendidikan luar negeri terdiri dari:
1. a.Persyaratan Umum meliputi:
  1. 1.Prajurit TNI dan PNS Kemhan;
  2. 2.memenuhi persyaratan administrasi;
  3. 3.sehat jasmani dan rohani;
  4. 4.tidak terlibat dalam masalah hukum; dan
  5. 5.memenuhi persyaratan yang ditentukan Negara Penyelenggara.
2. b.Persyaratan khusus meliputi:
  1. 1.Serdik memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang ditetapkan; dan
  2. 2.memiliki kemampuan berbahasa negara tujuan dan bahasa Inggris.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diwajibkan melampirkan Surat keterangan kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Negara Penyelenggara. 2014, No.1634 5

Pasal 5

(1)Calon Serdik diseleksi sesuai dengan jumlah dan alokasi yang tersedia.
(2)Seleksi dilaksanakan secara bertingkat dan dilaksanakan oleh:
1. a.Ropeg Setjen Kemhan untuk Calon Serdik dari U.O. Kemhan;
2. b.Mabes TNI untuk Calon Serdik dari U.O. Mabes TNI;
3. c.Mabes Angkatan untuk Calon Serdik dari U.O. Angkatan;
4. d.Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan untuk seleksi kemampuan bahasa; dan
5. e.Perwakilan Negara/kedutaan terkait di Jakarta.
(3)Calon Serdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kompetensi, kebutuhan organisasi dan sesuai dengan proyeksi penugasan selanjutnya.

Pasal 6

(1)Biaya seleksi yang dilaksanakan oleh Kemhan ditanggung oleh Kemhan.
(2)Biaya seleksi yang dilaksanakan oleh U.O Mabes TNI dan Angkatan ditanggung oleh masing-masing U.O.

Pasal 7

(1)Pengajuan Calon Serdik di lingkungan Kemhan diusulkan secara berjenjang oleh Kasatker kepada Karopeg Setjen Kemhan.
(2)Pengajuan Calon Serdik di lingkungan U.O. Mabes TNI dan Angkatan diusulkan secara berjenjang kepada Aspers Panglima TNI.
(3)Karopeg Setjen Kemhan dan Aspers Panglima TNI menghimpun calon Serdik sesuai jenis pendidikan yang dibutuhkan.
(4)Karopeg Setjen Kemhan dan Aspers Panglima TNI mengirim pengajuan calon Serdik kepada Menteri Pertahanan dalam hal ini Dirjen Strahan Kemhan.
(5)Dirjen Strahan Kemhan menghimpun dan mengirimkan calon serdik ke perwakilan negara sahabat di Jakarta dan Athan atau Perwakilan RI di luar negeri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan. 2014, No.1634 6

BAB III

SUMBER-SUMBER PENDIDIKAN LUAR NEGERI

Pasal 8

Sumber-sumber pendidikan luar negeri dilaksanakan melalui:

a.kerjasama;
b.penawaran dari lembaga dalam dan luar; dan
c.biaya sendiri.

Pasal 9

(1)Pendidikan luar negeri yang dilaksanakan melalui kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:
1. a.pertukaran siswa yaitu pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pertukaran siswa dengan negara-negara sahabat;
2. b.bantuan yaitu pendidikan yang dilaksanakan dalam memanfaatkan bantuan yang disediakan negara-negara sahabat;
3. c.paket kontrak yaitu pendidikan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pembelian/pengadaan alutsista baru, hibah atau modifikasi alutsista lama (retrofit) yang dicantumkan dalam kontrak; dan
4. d.beasiswa yaitu pendidikan yang dilaksanakan melalui program beasiswa (fellowship, scholarship) dari negara-negara sahabat, pihak swasta Indonesia yang ditawarkan kepada Kemhan.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 huruf a ditujukan kepada:
1. a.negara sahabat yang memiliki kerjasama di bidang politik, pertahanan dan pendidikan yang disetujui oleh Menhan/Panglima TNI;
2. b.negara yang telah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta dipandang dari segi politis maupun ideologi tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa; dan
3. c.negara yang dipandang patut dapat dijadikan bahan penelitian dalam rangka pengembangan strategi pertahanan negara

Pasal 10

Pendidikan luar negeri yang dilaksanakan melalui penawaran dari lembaga dalam dan luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a.penawaran dari lembaga Perguruan Tinggi luar negeri;
b.penawaran dari lembaga pendidikan militer luar negeri; dan 2014, No.1634 7
c.penawaran dari Yayasan/Lembaga pendidikan dalam dan luar negeri.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan memperdalam ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan perlu mengikuti pendidikan di luar negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1259); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENDIDIKAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Luar Negeri adalah pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Kementerian Pertahanan di luar negeri baik di lembaga pendidikan militer maupun non militer atas dasar kerjasama dengan negara sahabat dan badan-badan/lembaga Internasional atau negara yang belum mempunyai hubungan diplomatik atas dasar kebijakan pimpinan.
2.Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah anggota TNI.
3.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian.
4.Peserta Didik yang selanjutnya disebut Serdik adalah Prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan di luar negeri.
5.Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara/lembaga pendidikan kepada peserta didik untuk mendukung segala keperluan biaya penghidupan, biaya pendidikan atau uang saku. 2014, No.1634 3
6.Negara Penyelenggara Pendidikan yang selanjutnya disebut Negara Penyelenggara adalah negara yang menyelenggarakan pendidikan di luar negeri dan terikat kerja sama dan atau telah memperoleh izin dari Kementerian Pertahanan atau Mabes TNI.
7.Menteri Pertahanan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
9.Atase Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Athan RI adalah Perwira TNI yang ditempatkan di perwakilan Diplomatik negara tertentu untuk melaksanakan tugas di bidang Pertahanan.

Pasal 2

(1)Pendidikan yang diikuti Serdik ditentukan sesuai kebutuhan organisasi.
(2)Lama pendidikan disesuaikan dengan jenis Pendidikan yang diikuti oleh Serdik.

BAB II

JENIS PENDIDIKAN, PERSYARATAN, SELEKSI, DAN MEKANISME PENGAJUAN MENGIKUTI PENDIDIKAN LUAR NEGERI

Pasal 3

(1)Pendidikan sekolah meliputi:
1. a.Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa yang ditempuh melalui pendidikan militer;
2. b.Pendidikan pengembangan umum adalah pendidikan yang diprioritaskan pada pendidikan tingkat Diklapa II/Sekkau, Sekolah Staf dan Komando Angkatan dan Sekolah Staf dan Komando TNI;
3. c.Pendidikan Pengembangan Spesialisasi adalah pendidikan bagi prajurit TNI serta PNS untuk meningkatkan keterampilan atau spesialisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
4. d.Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pendidikan yang diprogramkan dalam upaya mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik pada program pendidikan vokasi, Sarjana dan Pasca Sarjana serta pendidikan lain yang setara dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan 2014, No.1634 4 yang sangat bermanfaat untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
5. e.Pendidikan setara Lemhannas yaitu pendidikan yang disetarakan dengan Lemhannas Indonesia; dan
6. f.Kursus adalah pendidikan yang diprogramkan untuk meningkatkan kemampuan dalam salah satu jenis bahasa asing dan juga meningkatkan pengetahuan tentang program yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi Kemhan dan TNI.
(2)Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan non formal berupa seminar, simposium, konferensi, lokakarya dan lain-lain yang dilaksanakan dalam waktu singkat untuk menambah wawasan dalam salah satu materi tertentu dan berkaitan dengan tugas dan fungsi serta menjalin kerjasama antar kedua negara atau lebih.

Pasal 4

(1)Persyaratan calon peserta untuk mengikuti pendidikan luar negeri terdiri dari:
1. a.Persyaratan Umum meliputi:
  1. 1.Prajurit TNI dan PNS Kemhan;
  2. 2.memenuhi persyaratan administrasi;
  3. 3.sehat jasmani dan rohani;
  4. 4.tidak terlibat dalam masalah hukum; dan
  5. 5.memenuhi persyaratan yang ditentukan Negara Penyelenggara.
2. b.Persyaratan khusus meliputi:
  1. 1.Serdik memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang ditetapkan; dan
  2. 2.memiliki kemampuan berbahasa negara tujuan dan bahasa Inggris.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diwajibkan melampirkan Surat keterangan kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Negara Penyelenggara. 2014, No.1634 5

Pasal 5

(1)Calon Serdik diseleksi sesuai dengan jumlah dan alokasi yang tersedia.
(2)Seleksi dilaksanakan secara bertingkat dan dilaksanakan oleh:
1. a.Ropeg Setjen Kemhan untuk Calon Serdik dari U.O. Kemhan;
2. b.Mabes TNI untuk Calon Serdik dari U.O. Mabes TNI;
3. c.Mabes Angkatan untuk Calon Serdik dari U.O. Angkatan;
4. d.Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan untuk seleksi kemampuan bahasa; dan
5. e.Perwakilan Negara/kedutaan terkait di Jakarta.
(3)Calon Serdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kompetensi, kebutuhan organisasi dan sesuai dengan proyeksi penugasan selanjutnya.

Pasal 6

(1)Biaya seleksi yang dilaksanakan oleh Kemhan ditanggung oleh Kemhan.
(2)Biaya seleksi yang dilaksanakan oleh U.O Mabes TNI dan Angkatan ditanggung oleh masing-masing U.O.

Pasal 7

(1)Pengajuan Calon Serdik di lingkungan Kemhan diusulkan secara berjenjang oleh Kasatker kepada Karopeg Setjen Kemhan.
(2)Pengajuan Calon Serdik di lingkungan U.O. Mabes TNI dan Angkatan diusulkan secara berjenjang kepada Aspers Panglima TNI.
(3)Karopeg Setjen Kemhan dan Aspers Panglima TNI menghimpun calon Serdik sesuai jenis pendidikan yang dibutuhkan.
(4)Karopeg Setjen Kemhan dan Aspers Panglima TNI mengirim pengajuan calon Serdik kepada Menteri Pertahanan dalam hal ini Dirjen Strahan Kemhan.
(5)Dirjen Strahan Kemhan menghimpun dan mengirimkan calon serdik ke perwakilan negara sahabat di Jakarta dan Athan atau Perwakilan RI di luar negeri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan. 2014, No.1634 6

BAB III

SUMBER-SUMBER PENDIDIKAN LUAR NEGERI

Pasal 8

Sumber-sumber pendidikan luar negeri dilaksanakan melalui:

a.kerjasama;
b.penawaran dari lembaga dalam dan luar; dan
c.biaya sendiri.

Pasal 9

(1)Pendidikan luar negeri yang dilaksanakan melalui kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:
1. a.pertukaran siswa yaitu pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pertukaran siswa dengan negara-negara sahabat;
2. b.bantuan yaitu pendidikan yang dilaksanakan dalam memanfaatkan bantuan yang disediakan negara-negara sahabat;
3. c.paket kontrak yaitu pendidikan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pembelian/pengadaan alutsista baru, hibah atau modifikasi alutsista lama (retrofit) yang dicantumkan dalam kontrak; dan
4. d.beasiswa yaitu pendidikan yang dilaksanakan melalui program beasiswa (fellowship, scholarship) dari negara-negara sahabat, pihak swasta Indonesia yang ditawarkan kepada Kemhan.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 huruf a ditujukan kepada:
1. a.negara sahabat yang memiliki kerjasama di bidang politik, pertahanan dan pendidikan yang disetujui oleh Menhan/Panglima TNI;
2. b.negara yang telah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta dipandang dari segi politis maupun ideologi tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa; dan
3. c.negara yang dipandang patut dapat dijadikan bahan penelitian dalam rangka pengembangan strategi pertahanan negara

Pasal 10

Pendidikan luar negeri yang dilaksanakan melalui penawaran dari lembaga dalam dan luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a.penawaran dari lembaga Perguruan Tinggi luar negeri;
b.penawaran dari lembaga pendidikan militer luar negeri; dan 2014, No.1634 7
c.penawaran dari Yayasan/Lembaga pendidikan dalam dan luar negeri.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2024