DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016

Nomor: 60
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3547), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2031); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL NONKESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pembina adalah unit kerja yang membina jabatan fungsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2.Unit Pengelola Kepegawaian adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi formasi, pengadaan, kepangkatan dan penggajian, pelatihan, pensiun, analisis dan evaluasi jabatan, kepegawaian dan tata usaha kepegawaian.
3.Unit Pengelola Pelatihan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan pelatihan meliputi perencanaan kebutuhan pelatihan, koordinasi program pelatihan fungsional, penyusunan kurikulum dan modul, penyelenggaraan pelatihan, akreditasi pelatihan, sertifikasi pelatihan, monitoring pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Jabatan Fungsional Kesehatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tenaga kesehatan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dilakuan secara mandiri atau berkolaborasi.
6.Jabatan Fungsional Nonkesehatan adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan fungsional nonkesehatan yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7.Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian meliputi pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.
8.Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis pada satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
9.Pengelolaan Kepegawaian adalah proses kegiatan perencanaan, pembinaan, dan ketatausahaan kepegawaian pada unit kerja pemerintah.
10.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh setiap pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
11.Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja pejabat fungsional.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan bertujuan untuk mengoptimalkan:

a.produktivitas unit kerja;
b.produktivitas kerja pemangku jabatan fungsional;
c.karier pemangku jabatan fungsional; dan
d.profesionalisme pemangku jabatan fungsional.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
b.Jabatan Fungsional Nonkesehatan yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan

BAB II

PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:

a.unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional;
b.Unit Pembina Jabatan Fungsional;
c.Unit Pengelola Kepegawaian; dan
d.Unit Pengelola Pelatihan.

Pasal 5

(1)Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas untuk:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
2. b.menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional;
3. c.menyusun pedoman uji kompetensi Jabatan Fungsional;
4. d.menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional;
5. e.menyusun pedoman Tim Penilai Jabatan Fungsional;
6. f.menyusun pedoman monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional;
7. g.mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional;
8. h.mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional;
9. i.memfasilitasi usulan penetapan Jabatan Fungsional Kesehatan baru;
10. j.memfasilitasi penyusunan substansi kebijakan Jabatan Fungsional;
11. k.melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan Jabatan Fungsional; dan
12. l.mengoordinasikan hasil laporan pembinaan dan pengawasan Jabatan Fungsional dari Unit Pembina Jabatan Fungsional.
(2)Pembinaan dan Pengawasan Jabatan Fungsional yang dilakukan oleh Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan melihat:
1. a.bidang administratif;
2. b.prosedur pelaksanaan tugas; dan
3. c.pelatihan dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1)Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
2. b.Unit Pembina Jabatan Fungsional Nonkesehatan.
(2)Penunjukan unit kerja sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan tugas pokok dari Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya unit yang melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerja sama baik lintas program maupun lintas sektor.

Pasal 8

Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a.mengusulkan materi kebijakan teknis tentang Jabatan Fungsional Kesehatan yang menjadi binaannya untuk disampaikan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional;
b.menyusun usulan pedoman formasi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
c.melakukan identifikasi dan pengkajian serta pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
d.mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan kepada para pemangku kepentingan;
e.mengusulkan bahan kurikulum pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya dengan melibatkan organisasi profesi terkait;
f.mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional berdasarkan usulan dari unit kepegawaian Eselon I yang menjadi binaannya;
g.melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;
h.mengusulkan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Utama Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
i.melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
j.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
k.memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
l.melakukan pemutakhiran data Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan Jabatan Fungsional terkait dan variabel lainnya yang diperlukan;
m.melakukan pemantauan, evaluasi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya; dan
n.menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

(1)Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional administrator kesehatan;
2. b.Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan membina Jabatan Fungsional apoteker dan asisten apoteker;
3. c.Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan membina Jabatan Fungsional dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, fisioterapis, okupasi terapis, ortotis prostetis, perawat, perawat gigi, perekam medis, teknisi gigi, refraksionis optisien, dan terapis wicara;
4. d.Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan membina Jabatan Fungsional bidan dan teknisi transfusi darah;
5. e.Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan membina Jabatan Fungsional fisikawan medis, pranata laboratorium kesehatan, radiografer, dan teknisi elektromedis;
6. f.Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional entomolog kesehatan;
7. g.Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional psikolog klinis;
8. h.Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional epidemiolog kesehatan;
9. i.Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional sanitarian;
10. j.Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional nutrisionis;
11. k.Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional pembimbing kesehatan kerja; dan
12. l.Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional penyuluh kesehatan masyarakat.
(2)Unit pembina Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Unit Pembina Jabatan Fungsional Nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a.mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan;
b.mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
c.melakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;
d.menetapkan Tim Penilai Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
f.mengusulkan peserta uji kompetensi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
g.melakukan pemutakhiran data Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan Jabatan Fungsional terkait dan variabel lainnya yang diperlukan;
h.menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional dengan tembusan Instansi Pembina Jabatan Fungsional terkait;
i.memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional yang menjadi binaannya; dan
j.melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3547), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2031); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL NONKESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pembina adalah unit kerja yang membina jabatan fungsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2.Unit Pengelola Kepegawaian adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi formasi, pengadaan, kepangkatan dan penggajian, pelatihan, pensiun, analisis dan evaluasi jabatan, kepegawaian dan tata usaha kepegawaian.
3.Unit Pengelola Pelatihan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan pelatihan meliputi perencanaan kebutuhan pelatihan, koordinasi program pelatihan fungsional, penyusunan kurikulum dan modul, penyelenggaraan pelatihan, akreditasi pelatihan, sertifikasi pelatihan, monitoring pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Jabatan Fungsional Kesehatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tenaga kesehatan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dilakuan secara mandiri atau berkolaborasi.
6.Jabatan Fungsional Nonkesehatan adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan fungsional nonkesehatan yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7.Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian meliputi pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.
8.Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis pada satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
9.Pengelolaan Kepegawaian adalah proses kegiatan perencanaan, pembinaan, dan ketatausahaan kepegawaian pada unit kerja pemerintah.
10.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh setiap pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
11.Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja pejabat fungsional.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan bertujuan untuk mengoptimalkan:

a.produktivitas unit kerja;
b.produktivitas kerja pemangku jabatan fungsional;
c.karier pemangku jabatan fungsional; dan
d.profesionalisme pemangku jabatan fungsional.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
b.Jabatan Fungsional Nonkesehatan yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan

BAB II

PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:

a.unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional;
b.Unit Pembina Jabatan Fungsional;
c.Unit Pengelola Kepegawaian; dan
d.Unit Pengelola Pelatihan.

Pasal 5

(1)Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas untuk:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
2. b.menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional;
3. c.menyusun pedoman uji kompetensi Jabatan Fungsional;
4. d.menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional;
5. e.menyusun pedoman Tim Penilai Jabatan Fungsional;
6. f.menyusun pedoman monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional;
7. g.mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional;
8. h.mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional;
9. i.memfasilitasi usulan penetapan Jabatan Fungsional Kesehatan baru;
10. j.memfasilitasi penyusunan substansi kebijakan Jabatan Fungsional;
11. k.melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan Jabatan Fungsional; dan
12. l.mengoordinasikan hasil laporan pembinaan dan pengawasan Jabatan Fungsional dari Unit Pembina Jabatan Fungsional.
(2)Pembinaan dan Pengawasan Jabatan Fungsional yang dilakukan oleh Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan melihat:
1. a.bidang administratif;
2. b.prosedur pelaksanaan tugas; dan
3. c.pelatihan dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1)Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
2. b.Unit Pembina Jabatan Fungsional Nonkesehatan.
(2)Penunjukan unit kerja sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan tugas pokok dari Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Pasal 8

Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a.mengusulkan materi kebijakan teknis tentang Jabatan Fungsional Kesehatan yang menjadi binaannya untuk disampaikan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional;
b.menyusun usulan pedoman formasi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
c.melakukan identifikasi dan pengkajian serta pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
d.mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan kepada para pemangku kepentingan;
e.mengusulkan bahan kurikulum pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya dengan melibatkan organisasi profesi terkait;
f.mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional berdasarkan usulan dari unit kepegawaian Eselon I yang menjadi binaannya;
g.melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;
h.mengusulkan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Utama Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
i.melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
j.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
k.memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
l.melakukan pemutakhiran data Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan Jabatan Fungsional terkait dan variabel lainnya yang diperlukan;
m.melakukan pemantauan, evaluasi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya; dan
n.menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

(1)Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional administrator kesehatan;
2. b.Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan membina Jabatan Fungsional apoteker dan asisten apoteker;
3. c.Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan membina Jabatan Fungsional dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, fisioterapis, okupasi terapis, ortotis prostetis, perawat, perawat gigi, perekam medis, teknisi gigi, refraksionis optisien, dan terapis wicara;
4. d.Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan membina Jabatan Fungsional bidan dan teknisi transfusi darah;
5. e.Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan membina Jabatan Fungsional fisikawan medis, pranata laboratorium kesehatan, radiografer, dan teknisi elektromedis;
6. f.Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional entomolog kesehatan;
7. g.Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional psikolog klinis;
8. h.Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional epidemiolog kesehatan;
9. i.Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional sanitarian;
10. j.Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional nutrisionis;
11. k.Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional pembimbing kesehatan kerja; dan
12. l.Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional penyuluh kesehatan masyarakat.
(2)Unit pembina Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Unit Pembina Jabatan Fungsional Nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a.mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan;
b.mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
c.melakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;
d.menetapkan Tim Penilai Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
f.mengusulkan peserta uji kompetensi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
g.melakukan pemutakhiran data Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan Jabatan Fungsional terkait dan variabel lainnya yang diperlukan;
h.menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional dengan tembusan Instansi Pembina Jabatan Fungsional terkait;
i.memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional yang menjadi binaannya; dan
j.melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 72 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 72 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015