DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2022, No.455 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada Warga Negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.
2.Bela Negara adalah tekad, sikap dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin 2022, No.455 kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman.
3.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
4.Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam PKBN.
5.Materi adalah materi nilai dasar Bela Negara yang diberikan kepada peserta dalam PKBN.
6.Implementasi adalah penerapan nilai dasar Bela Negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku Bela Negara.
7.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil PKBN.
8.Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan nilai dasar Bela Negara agar dikenal, dipahami, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat.
9.Diseminasi adalah proses penyebaran informasi nilai dasar Bela Negara dalam rangka PKBN dengan menggunakan komunikasi dua arah, dan dapat mengubah pola pikir, pola sikap serta pola tindak orang yang terlibat.
10.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik, metode, dan materi tertentu dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan, serta membentuk sikap dan perilaku dengan standar yang telah ditetapkan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pedoman PKBN terdiri atas:

a.pedoman PKBN lingkup pendidikan;
b.pedoman PKBN lingkup masyarakat; dan
c.pedoman PKBN lingkup pekerjaan. 2022, No.455

Pasal 3

Pedoman PKBN lingkup pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan sebagai acuan untuk:

a.pengintegrasian PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan
b.pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi.

Pasal 4

Pedoman PKBN lingkup Pendidikan untuk pengintegrasian ke dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan pada:

a.kompetensi;
b.materi;
c.implementasi; dan
d.penilaian.

Pasal 5

(1)Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat nilai dasar Bela Negara.
(2)Nilai dasar Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.cinta tanah air;
2. b.sadar berbangsa dan bernegara;
3. c.setia pada pancasila sebagai ideologi negara;
4. d.rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
5. e.kemampuan awal Bela Negara.

Pasal 6

(1)Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat penjabaran nilai dasar Bela Negara.
(2)Materi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikan:
1. a.Pendidikan Anak Usia Dini;
2. b.Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiah/sederajat; 2022, No.455
3. c.Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/sederajat;
4. d.Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/sederajat; dan
5. e.Perguruan Tinggi.

Pasal 7

(1)Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui:
1. a.intrakurikuler;
2. b.kokurikuler;
3. c.ekstrakurikuler; dan
4. d.budaya sekolah.
(2)Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan utama sekolah yang dilakukan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur kurikulum.
(3)Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih mendalami dan menghayati materi nilai dasar Bela Negara yang telah dipelajari pada kegiatan intrakurikuler.
(4)Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
(5)Budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan aktualisasi nilai dasar Bela Negara yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari oleh seluruh warga satuan pendidikan. 2022, No.455

Pasal 8

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur kompetensi.

Pasal 9

Pedoman PKBN lingkup Pendidikan untuk pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.cara;
b.materi;
c.waktu;
d.narasumber; dan
e.peserta.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pedoman PKBN lingkup pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2022, No.455 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada Warga Negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.
2.Bela Negara adalah tekad, sikap dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin 2022, No.455 kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman.
3.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
4.Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam PKBN.
5.Materi adalah materi nilai dasar Bela Negara yang diberikan kepada peserta dalam PKBN.
6.Implementasi adalah penerapan nilai dasar Bela Negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku Bela Negara.
7.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil PKBN.
8.Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan nilai dasar Bela Negara agar dikenal, dipahami, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat.
9.Diseminasi adalah proses penyebaran informasi nilai dasar Bela Negara dalam rangka PKBN dengan menggunakan komunikasi dua arah, dan dapat mengubah pola pikir, pola sikap serta pola tindak orang yang terlibat.
10.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik, metode, dan materi tertentu dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan, serta membentuk sikap dan perilaku dengan standar yang telah ditetapkan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pedoman PKBN terdiri atas:

a.pedoman PKBN lingkup pendidikan;
b.pedoman PKBN lingkup masyarakat; dan
c.pedoman PKBN lingkup pekerjaan. 2022, No.455

Pasal 3

Pedoman PKBN lingkup pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan sebagai acuan untuk:

a.pengintegrasian PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan
b.pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi.

Pasal 4

Pedoman PKBN lingkup Pendidikan untuk pengintegrasian ke dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan pada:

a.kompetensi;
b.materi;
c.implementasi; dan
d.penilaian.

Pasal 5

(1)Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat nilai dasar Bela Negara.
(2)Nilai dasar Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.cinta tanah air;
2. b.sadar berbangsa dan bernegara;
3. c.setia pada pancasila sebagai ideologi negara;
4. d.rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
5. e.kemampuan awal Bela Negara.

Pasal 6

(1)Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat penjabaran nilai dasar Bela Negara.
(2)Materi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikan:
1. a.Pendidikan Anak Usia Dini;
2. b.Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiah/sederajat; 2022, No.455
3. c.Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/sederajat;
4. d.Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/sederajat; dan
5. e.Perguruan Tinggi.

Pasal 7

(1)Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui:
1. a.intrakurikuler;
2. b.kokurikuler;
3. c.ekstrakurikuler; dan
4. d.budaya sekolah.
(2)Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan utama sekolah yang dilakukan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur kurikulum.
(3)Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih mendalami dan menghayati materi nilai dasar Bela Negara yang telah dipelajari pada kegiatan intrakurikuler.
(4)Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
(5)Budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan aktualisasi nilai dasar Bela Negara yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari oleh seluruh warga satuan pendidikan. 2022, No.455

Pasal 8

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur kompetensi.

Pasal 9

Pedoman PKBN lingkup Pendidikan untuk pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.cara;
b.materi;
c.waktu;
d.narasumber; dan
e.peserta.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pedoman PKBN lingkup pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2025