DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 80 Tahun 2014

Nomor: 80
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Kemhan diperlukan program pendidikan dan pelatihan Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan yang berbasis kompetensi secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014, No.1693 2 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya 2014, No.1693 3 disebut Diklat Kompetensi adalah suatu penyelenggaraan belajar mengajar yang telah tersusun secara sistematis dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tujuan Diklat yang ditentukan.
2.Manajemen Diklat Berbasis Kompetensi adalah suatu proses perancangan (design) yang menggambarkan urutan kegiatan mengenai suatu program Diklat serta upaya yang sistematis dan terencana dalam mengoptimalkan seluruh komponen Diklat guna mencapai tujuan program secara efektif dan efisien berdasarkan kompetensi tertentu.
3.Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara fungsional, efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Pertahanan.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
6.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Skema Sertifikasi Kompetensi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
9.Skema Sertifikasi Profisiensi merupakan syarat dan ketentuan pengakuan kompetensi yang dilaksanakan melalui uji keberterimaan kompetensi yang ditempuh melalui ujian (examination) tertulis dengan materi yang diambil dari indikator kinerja utama suatu standar kompetensi. Hasil ujian dimaksud diperbandingkan dengan besaran 2014, No.1693 4 statistik (batas kelulusan) yang telah ditentukan sehingga dapat dipastikan kompetensi seorang aparatur masih terpelihara (in layer) atau tidak terpelihara (out layer).
10.Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.
11.Assessment Center adalah suatu metoda penilaian yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kompetensi seseorang secara komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan secara sistematis dari hasil analisis pekerjaan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh mampu menggambarkan kriteria spesifik sesuai yang dituntut oleh persyaratan jabatan yang ada.
12.Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi dalam melakukan tugas-tugas dengan standar performa tertentu.
13.Silabus adalah seperangkat rencana yang berisi garis besar atau pokok-pokok pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.

Pasal 2

Asas Manajemen Diklat Berbasis Kompetensi adalah profesionalitas, proporsional, keterpaduan, akuntabilitas, keterbukaan, keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan.

Pasal 3

Tujuan Manajemen Diklat Berbasis Kompetensi adalah tercapainya pengelolaan sumber daya Diklat secara efektif dan efisien dalam rangka penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan Diklat guna peningkatan kompetensi pegawai yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Badan dan Pusdiklat dilingkungan Kemhan.

BAB II

MANAJEMEN DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI

Pasal 4

(1)Tahapan Manajemen Diklat Berbasis Kompetensi meliputi:
1. a.Perencanaan;
2. b.Pelaksanaan; dan 2014, No.1693 5
3. c.Evaluasi.
(2)Tahapan Manajemen Diklat Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kemhan sesuai dengan tataran kewenangan yang dimiliki.

Pasal 5

Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai kebutuhan dan rencana Diklat sesuai arah kebijakan dan rencana strategi Kemhan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

a.Analisis Jabatan;
b.Analisis Beban Kerja;
c.Analisis Kebutuhan Diklat;
d.Klasifikasi Peserta Diklat;
e.Penyusunan Program Diklat; dan
f.Penyusunan Kerangka Acuan/Term of Reference (TOR).

Pasal 6

(1)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan untuk menentukan informasi jabatan yang meliputi, uraian jabatan, dan persyaratan jabatan.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Setjen Kemhan sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 7

(1)Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan untuk menentukan beban kerja dan jumlah pegawai yang diperlukan sesuai kebutuhan organisasi.
(2)Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Setjen Kemhan sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 8

(1)Analisis Kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan untuk menentukan program Diklat sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai Kemhan.
(2)Analisis Kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemhan sesuai kebutuhan organisasi.
(3)Analisis Kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1)dilakukan melalui analisa gap kompetensi dan Identifikasi Kebutuhan Diklat. 2014, No.1693 6

Pasal 9

(1)Klasifikasi Peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan kegiatan pengelompokan pegawai Kemhan yang memenuhi syarat untuk mengikuti program Diklat sesuai dengan kebutuhan.
(2)Klasifikasi Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemhan sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 10

(1)Penyusunan Program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan kegiatan untuk menentukan jenis jenjang dan jumlah Diklat berdasarkan hasil analisis kebutuhan Diklat.
(2)Penyusunan Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemhan berdasarkan dengan memperhatikan saran dan masukan dari Satker dan Subsatker sesuai dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Kemhan diperlukan program pendidikan dan pelatihan Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan yang berbasis kompetensi secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya 2014, No.1693 3 disebut Diklat Kompetensi adalah suatu penyelenggaraan belajar mengajar yang telah tersusun secara sistematis dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tujuan Diklat yang ditentukan.
2.Manajemen Diklat Berbasis Kompetensi adalah suatu proses perancangan (design) yang menggambarkan urutan kegiatan mengenai suatu program Diklat serta upaya yang sistematis dan terencana dalam mengoptimalkan seluruh komponen Diklat guna mencapai tujuan program secara efektif dan efisien berdasarkan kompetensi tertentu.
3.Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara fungsional, efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Pertahanan.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
6.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Skema Sertifikasi Kompetensi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
9.Skema Sertifikasi Profisiensi merupakan syarat dan ketentuan pengakuan kompetensi yang dilaksanakan melalui uji keberterimaan kompetensi yang ditempuh melalui ujian (examination) tertulis dengan materi yang diambil dari indikator kinerja utama suatu standar kompetensi. Hasil ujian dimaksud diperbandingkan dengan besaran 2014, No.1693 4 statistik (batas kelulusan) yang telah ditentukan sehingga dapat dipastikan kompetensi seorang aparatur masih terpelihara (in layer) atau tidak terpelihara (out layer).
10.Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.
11.Assessment Center adalah suatu metoda penilaian yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kompetensi seseorang secara komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan secara sistematis dari hasil analisis pekerjaan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh mampu menggambarkan kriteria spesifik sesuai yang dituntut oleh persyaratan jabatan yang ada.
12.Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi dalam melakukan tugas-tugas dengan standar performa tertentu.
13.Silabus adalah seperangkat rencana yang berisi garis besar atau pokok-pokok pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.

Pasal 2

Asas Manajemen Diklat Berbasis Kompetensi adalah profesionalitas, proporsional, keterpaduan, akuntabilitas, keterbukaan, keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan.

Pasal 3

BAB II

MANAJEMEN DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI

Pasal 4

(1)Tahapan Manajemen Diklat Berbasis Kompetensi meliputi:
1. a.Perencanaan;
2. b.Pelaksanaan; dan 2014, No.1693 5
3. c.Evaluasi.
(2)Tahapan Manajemen Diklat Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kemhan sesuai dengan tataran kewenangan yang dimiliki.

Pasal 5

a.Analisis Jabatan;
b.Analisis Beban Kerja;
c.Analisis Kebutuhan Diklat;
d.Klasifikasi Peserta Diklat;
e.Penyusunan Program Diklat; dan
f.Penyusunan Kerangka Acuan/Term of Reference (TOR).

Pasal 6

(1)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan untuk menentukan informasi jabatan yang meliputi, uraian jabatan, dan persyaratan jabatan.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Setjen Kemhan sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 7

(1)Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan untuk menentukan beban kerja dan jumlah pegawai yang diperlukan sesuai kebutuhan organisasi.
(2)Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Setjen Kemhan sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 8

(1)Analisis Kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan untuk menentukan program Diklat sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai Kemhan.
(2)Analisis Kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemhan sesuai kebutuhan organisasi.
(3)Analisis Kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1)dilakukan melalui analisa gap kompetensi dan Identifikasi Kebutuhan Diklat. 2014, No.1693 6

Pasal 9

(1)Klasifikasi Peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan kegiatan pengelompokan pegawai Kemhan yang memenuhi syarat untuk mengikuti program Diklat sesuai dengan kebutuhan.
(2)Klasifikasi Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemhan sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 10

(1)Penyusunan Program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan kegiatan untuk menentukan jenis jenjang dan jumlah Diklat berdasarkan hasil analisis kebutuhan Diklat.
(2)Penyusunan Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemhan berdasarkan dengan memperhatikan saran dan masukan dari Satker dan Subsatker sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 80 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

MANAJEMEN DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

MANAJEMEN DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2016