DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai engembangan Kompetensi; PNS Kemhan; Penyusunan kebutuhan; Rencana Pengembangan kompetensi; Inventarisasi jenis kompetensi; Analisis kesenjangan kinerja; Verifikasi; Manajemen talenta; Standar kurikulum; Validasi; Pelaksanaan pengembangan kompetensi; Bentuk; Pelatihan; Biro kepegawaian; Evaluasi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pegawai Kementerian Pertahanan yang profesional, berkinerja tinggi, serta berintegritas dalam pelaksanaan tugasnya, maka diperlukan acuan dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Pertahanan;
c.bahwa pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Pertahanan belum diatur dalam pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Pertahanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347); www.peraturan.go.id
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap pegawai agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4.Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi PNS adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi PNS dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
5.Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi PPPK adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengayaan pengetahuan PPPS sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.
6.Pengembangan Kompetensi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi Prajurit TNI adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
7.Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen rencana pengembangan Kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
8.Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.
9.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap www.peraturan.go.id Pegawai Kemhan.
10.Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap Kinerja yang merupakan penggabungan nilai sasaran Kinerja pegawai dan nilai perilaku kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada pegawai Kementerian Pertahanan dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan formal.
12.Pelatihan Klasikal adalah pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan melalui metode pembelajaran formal.
13.Pelatihan Nonklasikal adalah pengembangan Kompetensi melalui metode pembelajaran berbasis lingkungan sosial dan/atau metode pembelajaran berbasis pengalaman.
14.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
15.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
17.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Markas Besar TNI adalah pusat komando tertinggi yang mengatur seluruh kegiatan militer di Indonesia.
18.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
19.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kemhan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
20.Markas Besar Angkatan adalah Markas Pusat yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan militer di bawah komando Tentara Nasional Indonesia.
21.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
22.Sekretaris Jenderal adalah pimpinan yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan.
23.Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Asisten Personel Panglima TNI adalah unsur pelayanan yang membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang personel dan tenaga manusia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
24.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan adalah unsur www.peraturan.go.id pelayanan yang bertugas membantu Kepala Staf Angkatan dalam merumuskan kebijakan strategis dan menyelenggarakan fungsi staf umum di bidang personel dalam rangka mendukung tugas.
25.Biro Kepegawaian adalah biro yang melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan kepegawaian.
26.PNS Kemhan adalah PNS yang berdinas di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri.
27.PPPK Kemhan adalah PPPK yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 2

(1)Pengembangan Kompetensi pegawai Kemhan wajib dilaksanakan oleh setiap pegawai Kemhan melalui pembelajaran secara terus-menerus agar dapat tetap relevan dengan tuntutan organisasi.
(2)Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PNS Kemhan yang berdinas di lingkungan Kemhan;
2. b.PPPK Kemhan yang berdinas di lingkungan Kemhan;
3. c.Prajurit TNI yang berdinas di lingkungan Kemhan;
4. d.PNS Kemhan yang berdinas di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan; dan
5. e.PPPK Kemhan yang berdinas di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan.

BAB II

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 3

Pengembangan Kompetensi PNS Kemhan dilakukan melalui tahapan:

a.penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi;
b.pelaksanaan pengembangan Kompetensi; dan
c.evaluasi pengembangan Kompetensi.

Pasal 4

(1)Setiap PNS Kemhan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil Penilaian Kinerja dan penilaian Kompetensi PNS Kemhan yang bersangkutan.
(2)Hak dan kesempatan untuk mengikuti pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. www.peraturan.go.id

Pasal 5

(1)Penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS Kemhan;
2. b.verifikasi Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Kemhan; dan
3. c.validasi kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Kemhan.
(2)Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat bulan juli setiap tahun berjalan untuk kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Kemhan tahun berikut.
(3)Penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Asisten Personel Panglima TNI atau Asisten Personel Kepala Staf Angkatan untuk PNS Kemhan yang berdinas di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan; dan
2. b.Biro Kepegawaian Kemhan untuk PNS Kemhan yang berdinas di lingkungan Kemhan.
(4)Penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Kemhan tahun berikut.

Pasal 6

(1)Inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dari PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan Kompetensi PNS Kemhan.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.profil PNS Kemhan;
2. b.data hasil analisis kesenjangan Kompetensi; dan
3. c.data hasil analisis kesenjangan Kinerja.
(3)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.dokumen perencanaan 5 (lima) tahun; dan www.peraturan.go.id
2. b.Standar Kompetensi Jabatan.
(4)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dan jalur pengembangan Kompetensi.

Pasal 7

Profil PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan informasi kepegawaian dari PNS Kemhan yang terdiri atas:

a.data personal;
b.kualifikasi;
c.rekam jejak jabatan;
d.Kompetensi;
e.riwayat pengembangan Kompetensi;
f.riwayat hasil Penilaian Kinerja; dan
g.informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 8

(1)Data hasil analisis kesenjangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan data hasil membandingkan antara profil Kompetensi PNS Kemhan dengan Standar Kompetensi Jabatan yang sedang diduduki dan yang akan diduduki.
(2)Profil Kompetensi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji Kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal jabatan PNS Kemhan belum dilaksanakan uji Kompetensi, profil Kompetensi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan menggunakan metode dialog antara atasan dengan bawahan.
(4)Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bentuk penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung untuk mengukur Kompetensi PNS Kemhan dalam melaksanakan tugas jabatan.
(5)Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukan ke dalam sistem informasi Rencana Pengembangan Kompetensi pegawai Kemhan.

Pasal 9

(1)Data hasil analisis kesenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diperoleh dengan membandingkan antara hasil Penilaian Kinerja PNS Kemhan dengan target Kinerja jabatan yang diduduki.
(2)Data hasil analisis kesenjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.tidak ada kesenjangan, apabila hasil analisis kesenjangan Kinerja PNS Kemhan paling rendah memperoleh nilai 91 (sembilan puluh satu);
2. b.rendah, apabila hasil analisis kesenjangan Kinerja PNS Kemhan memperoleh nilai antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan); www.peraturan.go.id
3. c.sedang, apabila hasil analisis kesenjangan Kinerja PNS Kemhan memperoleh nilai antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75, 99 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan); atau
4. d.tinggi, apabila hasil analisis kesenjangan Kinerja PNS Kemhan memperoleh nilai kurang dari 61 (enam puluh satu).

Pasal 10

(1)Inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dari PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk tahun berikut pada tahun berjalan oleh:
1. a.Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan untuk PNS Kemhan yang berdinas di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan; dan
2. b.Kemhan untuk PNS Kemhan yang berdinas di lingkungan Kemhan.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan format Rencana Pengembangan Kompetensi individu.
(3)Format Rencana Pengembangan Kompetensi individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…