DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tahun 2018

Nomor: P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Juni 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, statistik lingkungan hidup, data dan informasi, penerbitan dan penyebarluasan, koordinasi dan kerjasama, monitoring, evaluasi dan pembinaan dan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
4.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsurnya.
2.Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah statistik yang memuat data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang disajikan secara tahunan dan atau berkala (time series).
3.Data adalah bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta baik berupa angka-angka, teks, dokumen, bagan, suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode tertentu.
4.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
5.Sistem Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik lingkungan hidup dan kehutanan.
6.Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada tempat dan saat tertentu.
7.Kompilasi Data Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data lingkungan hidup dan kehutanan yang didasarkan pada catatan yang ada pada instansi pemerintah dan atau masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.
8.Penyusun Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah instansi pemerintah baik pusat maupun daerah serta BUMN yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan.
9.Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).
10.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Instansi Vertikal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi seluruh instansi pusat maupun di daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dapat dihasilkan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lengkap, akurat, dan mutakhir untuk mewujudkan sistem Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:

a.statistik lingkungan hidup dan kehutanan;
b.data dan informasi;
c.penerbitan dan penyebarluasan;
d.koordinasi dan kerjasama; dan
e.monitoring, evaluasi dan pembinaan.

BAB II

STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 5

(1)Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Kementerian menyajikan data dan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian per Daerah provinsi yang relevan berdasarkan tahun takwim.
(2)Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Eselon I lingkup Kementerian menyajikan data dan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Eselon I yang bersangkutan dengan rincian per Daerah provinsi atau unit- unit wilayah tertentu yang relevan berdasarkan tahun takwim.
(3)Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat UPT Kementerian menyajikan data dan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada lingkup UPT bersangkutan dengan rincian per unit wilayah kerjanya berdasarkan tahun takwim.
(4)Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Daerah provinsi menyajikan data dan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian per Daerah kabupaten/kota atau unit-unit wilayah tertentu yang relevan berdasarkan tahun takwim.

Pasal 6

Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Kementerian disusun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian, dengan membentuk tim penyusun;
b.statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Eselon I disusun oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian;
c.statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat UPT Kementerian, disusun oleh UPT Kementerian.
d.statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Daerah provinsi disusun oleh Badan/Dinas Provinsi yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
e.statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Daerah kabupaten/kota disusun oleh Dinas/Kantor kabupaten/kota yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB III

DATA DAN INFORMASI

Pasal 7

(1)Data dan Informasi yang disajikan dalam Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mencakup program yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian.
(2)Rencana strategis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
1. a.planologi kehutanan dan tata lingkungan;
2. b.konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
3. c.pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung;
4. d.pengelolaan hutan produksi lestari;
5. e.pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
6. f.pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (B3);
7. g.pengendalian perubahan iklim;
8. h.perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
9. i.penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
10. j.penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
11. k.penelitian, pengembangan dan inovasi;
12. l.dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
13. m.pengawasan dan pengendalian.
(3)Data dan Informasi Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) berupa Data dan Informasi yang spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Eselon I dan UPT Kementerian yang bersangkutan.
(4)Format penyajian Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi:
1. a.BAB didahului dengan narasi yang sesuai dengan data dan informasi yang disajikan;
2. b.judul tabel atau gambar dilengkapi dengan nomor tabel atau gambar serta keterangan tahun;
3. c.data dan informasi yang disajikan merupakan data pada tahun tertentu dan atau perkembangan data pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
4. d.keterangan tabel, diberikan terhadap singkatan- singkatan yang digunakan atau istilah yang bisa menimbulkan penafsiran lain; dan
5. e.data dan informasi yang disajikan dijaga agar tetap konsisten, kecuali jika ada data sebelumnya yang merupakan data perkiraan/sementara.
(5)Isi data dan format penyajian statistik lingkungan hidup dan kehutanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Kementerian disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari statistik Eselon I dan dinas provinsi yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya.
(2)Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Eselon I disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari Eselon II dan UPT lingkup Eselon I bersangkutan, Dinas Provinsi yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya.
(3)Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat UPT Kementerian disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari hasil pengolahan data UPT bersangkutan, survei, dan instansi terkait lainnya.
(4)Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Daerah provinsi disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari dinas kabupaten/kota yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

a.kompilasi data.
b.survei; dan/atau
c.cara lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 10

Kompilasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi lingkungan hidup dan kehutanan dari instansi lingkungan hidup dan kehutanan di pusat dan daerah, instansi terkait dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…