DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tahun 2018

Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2.Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
3.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4.Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
5.Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
6.Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
7.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
9.Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan yang selanjutnya disingkat RKPPLP adalah dokumen perencanaan kerja dalam melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar.
10.Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang selanjutnya disebut Brigade adalah satuan kerja yang berada di Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.
11.Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah kumpulan Pekebun yang telah dilatih untuk pemadaman kebakaran Lahan Perkebunan.
12.Izin Usaha Perkebunan untuk Budi daya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Perkebunan.
13.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
14.Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
15.Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran di Lahan Perkebunan.
16.Penanganan Pasca Kebakaran Lahan Perkebunan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani Lahan Perkebunan yang terbakar.
17.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
18.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar oleh aparatur pemerintah dan Pelaku Usaha Perkebunan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan Usaha Perkebunan secara berkelanjutan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.perencanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar;
b.kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar;
c.sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;
d.pelaporan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

Pasal 4

(1)Perusahaan Perkebunan harus memiliki RKPPLP yang disetujui oleh Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.
(2)Pekebun tidak harus memiliki RKPPLP sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.
(3)Untuk memperoleh persetujuan RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
1. a.profil perusahaan;
2. b.IUP-B, IUP-P, dan/atau IUP;
3. c.RKPPLP tahunan;
4. d.peta digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.pernyataan kesanggupan melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar sesuai dengan Format-1.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Format-2.
(5)RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan Format-3.

Pasal 5

Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan memberikan jawaban menyetujui atau menolak.

Pasal 6

(1)Apabila hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar, Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota memberikan jawaban menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan diterbitkan persetujuan RKPPLP sesuai dengan Format-4.
(2)Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
(3)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 7

Format-1, Format-2, dan Format-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta Format-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KEGIATAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha Perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar.
(2)Pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
1. a.manual, dengan menggunakan tenaga manusia; atau
2. b.mekanis, dengan menggunakan bantuan mesin.

Pasal 9

(1)Kegiatan pembukaan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan penanaman;
2. b.mengimas dan/atau menumbangkan pohon;
3. c.merencek dan merumpukan kayu;
4. d.membuat rintisan dan membagi petak kebun;
5. e.membuat jalan dan parit;
6. f.membuat teras;
7. g.membuat pancang jalur tanam/pancang kepala; dan
8. h.membersihkan jalur tanam.
(2)Kegiatan pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
1. a.membersihkan lahan;
2. b.mengolah tanah;
3. c.memupuk; dan
4. d.sanitasi.
(3)Kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang untuk dibakar.
(2)Pengolahan biomassa sisa pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau bahan lain yang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan larangan membakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2.Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
3.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4.Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
5.Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
6.Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
7.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
9.Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan yang selanjutnya disingkat RKPPLP adalah dokumen perencanaan kerja dalam melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar.
10.Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang selanjutnya disebut Brigade adalah satuan kerja yang berada di Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.
11.Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah kumpulan Pekebun yang telah dilatih untuk pemadaman kebakaran Lahan Perkebunan.
12.Izin Usaha Perkebunan untuk Budi daya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Perkebunan.
13.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
14.Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
15.Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran di Lahan Perkebunan.
16.Penanganan Pasca Kebakaran Lahan Perkebunan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani Lahan Perkebunan yang terbakar.
17.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
18.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar oleh aparatur pemerintah dan Pelaku Usaha Perkebunan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan Usaha Perkebunan secara berkelanjutan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.perencanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar;
b.kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar;
c.sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;
d.pelaporan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

Pasal 4

(1)Perusahaan Perkebunan harus memiliki RKPPLP yang disetujui oleh Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.
(2)Pekebun tidak harus memiliki RKPPLP sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.
(3)Untuk memperoleh persetujuan RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
1. a.profil perusahaan;
2. b.IUP-B, IUP-P, dan/atau IUP;
3. c.RKPPLP tahunan;
4. d.peta digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.pernyataan kesanggupan melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar sesuai dengan Format-1.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Format-2.
(5)RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan Format-3.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Apabila hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar, Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota memberikan jawaban menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan diterbitkan persetujuan RKPPLP sesuai dengan Format-4.
(2)Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
(3)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 7

BAB III

KEGIATAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha Perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar.
(2)Pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
1. a.manual, dengan menggunakan tenaga manusia; atau
2. b.mekanis, dengan menggunakan bantuan mesin.

Pasal 9

(1)Kegiatan pembukaan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan penanaman;
2. b.mengimas dan/atau menumbangkan pohon;
3. c.merencek dan merumpukan kayu;
4. d.membuat rintisan dan membagi petak kebun;
5. e.membuat jalan dan parit;
6. f.membuat teras;
7. g.membuat pancang jalur tanam/pancang kepala; dan
8. h.membersihkan jalur tanam.
(2)Kegiatan pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
1. a.membersihkan lahan;
2. b.mengolah tanah;
3. c.memupuk; dan
4. d.sanitasi.
(3)Kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang untuk dibakar.
(2)Pengolahan biomassa sisa pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau bahan lain yang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan larangan membakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.