DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, dan Lampiran III, IV, V peraturan sebelumnya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran lahan perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/ KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 125) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11A serta angka 12, angka 13, dan angka 14 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertanian ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2.Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
3.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4.Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
5.Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
6.Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
7.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
9.Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan yang selanjutnya disingkat RKPPLP adalah dokumen perencanaan kerja dalam melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar.
10.Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang selanjutnya disebut Brigade adalah satuan kerja yang berada di Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.
11.Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah kumpulan Pekebun yang telah dilatih untuk pemadaman kebakaran Lahan Perkebunan. 11A. Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di bidang perkebunan yang memiliki tingkat risiko tinggi.
12.Dihapus.
13.Dihapus.
14.Dihapus.
15.Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran di Lahan Perkebunan.
16.Penanganan Pasca Kebakaran Lahan Perkebunan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani Lahan Perkebunan yang terbakar.
17.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
18.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 dihapus serta ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Perusahaan Perkebunan harus memiliki RKPPLP yang disetujui oleh Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.
(2)Dihapus.
(3)Untuk memperoleh persetujuan RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
1. a.profil perusahaan;
2. b.Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan;
3. c.rencana kerja tahunan pembangunan kebun;
4. d.peta digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.pernyataan kesanggupan melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar sesuai dengan Format-1.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)sesuai dengan Format-2.
(5)RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format-3.

3.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Pekebun sebelum melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan melaporkan secara tertulis kepada:
1. a.Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain; dan
2. b.Kepala Dinas kabupaten/kota.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-4A.
(3)Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain melakukan pendampingan maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Kepala Dinas kabupaten/kota melakukan monitoring, dan evaluasi setelah pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung sejak kepala desa atau yang disebut dengan nama lain melakukan pendampingan.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Format-1, Format-2, dan Format-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Format-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta Format-4A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemerintah memfasilitasi pembentukan Brigade di pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, serta KTPA di daerah kabupaten/kota.
(2)Brigade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
1. a.Direktur Jenderal;
2. b.Kepala Dinas provinsi; atau
3. c.Kepala Dinas kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan.
(2a)Keanggotaan Brigade sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.
(3)KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota.
(4)Struktur organisasi, tugas, dan fungsi Brigade dan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Perusahaan Perkebunan harus memiliki sistem pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

a.organisasi;
b.sumber daya manusia; dan
c.operasional pengendalian.
1. 7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dalam bentuk satuan tugas.
(2)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibentuk oleh pimpinan Perusahaan Perkebunan dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.sekretaris;
3. c.penanggung jawab urusan; dan
4. d.regu pemadam kebakaran.
  1. 8.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan luas Lahan Perkebunan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan.
(2)Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri:
1. a.1 (satu) regu, berjumlah 5 (lima) orang untuk luas Lahan Perkebunan antara 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan kurang dari 500 (lima ratus) hektar;
2. b.1 (satu) regu, berjumlah 10 (sepuluh) orang untuk luas Lahan Perkebunan antara 501 (lima ratus satu) hektar sampai dengan 1.000 (seribu) hektar;
3. c.2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas Lahan Perkebunan antara 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektar;
4. d.3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas Lahan Perkebunan antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
5. e.4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas Lahan Perkebunan antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektar; atau
6. f.untuk luas Lahan Perkebunan di atas 20.000 (dua puluh ribu) hektar jumlah regu disesuaikan berdasarkan perhitungan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e.
  1. 9.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan pemantauan titik panas melalui:
1. a.menara pemantau api;
2. b.menara pengawas yang dilengkapi dengan kamera/CCTV; dan/atau
3. c.sarana pemantau titik panas yang terhubung dengan sistem atau perangkat yang dapat menginformasikan adanya informasi titik panas berupa penginderaan jarak jauh secara real time.
(2)Spesifikasi menara pemantau api dan menara pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2)Pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap informasi titik panas yang dapat diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan/atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…