DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 175

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur ketentuan umum, unit pelaksana teknis, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, jumlah, nama, lokasi, dan wilayah kerja, penataan organisasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian berwenang membentuk dan

Menetapkan

menetapkan unit pelaksana teknis;

c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
3. 4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
3.Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

(1)UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas:
1. a.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi;
2. b.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
3. c.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
4. d.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;
5. e.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
6. f.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
7. g.Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
8. h.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang;
9. i.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia;
10. j.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran;
11. k.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika;
12. l.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias;
13. m.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;
14. n.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
15. o.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
16. p.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
17. q.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma;
18. r.Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
19. s.Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
20. t.Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian;
21. u.Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa;
22. v.Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;
23. w.Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
24. x.Balai Penerapan Modernisasi Pertanian;
25. y.Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi;
26. z.Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar; dan aa. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil;
(2)Bagan susunan organisasi masing-masing UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 5

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi;
b.pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pertanian tanaman padi;
c.pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi;
d.pelaksanaan pengelolaan produksi benih sumber dan pusat benih padi;
e.pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman padi dan penilaian kesesuaian;
f.pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi;
g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi.

Pasal 7

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha; dan
b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi. Bagian Kedua Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

Pasal 9

(1)Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner dipimpin oleh kepala.

Pasal 10

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Isi peraturan

Teks175PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025